Bougainville Gelar Referendum Kemerdekaan dari Papua Nugini
Rabu, 11 Desember 2019 - 15:01 WIB
Bougainville Gelar Referendum Kemerdekaan dari Papua Nugini
A
A
A
ARAWA - Kepulauan Bougainville menggelar referendum kemerdekaan dari Papua Nugini. Referendum itu akan membuka negosiasi pemisahan negara antara dua pemerintahan.
Hampir 98% dari total 181.067 pemilih terdaftar mendukung kemerdekaan dalam referendum tak mengikat itu. Referendum itu bagian dari pakta perdamaian setelah satu dekade perang antara pemberontak Bougainville dan pasukan Papua Nugini yang berakhir pada 1998.
Referendum kali ini memberi peluang pada warga pulau tersebut untuk memilih antara merdeka atau mendapat otonomi luas dari Papua Nugini.
"Pena selalu lebih hebat dibandingkan pedang," ungkap Kepala Referendum Bertie Ahern di kota Buka, Bougainville.
Hasil referendum itu akan digunakan sebagai bagian dari negosiasi antara Bougainville dan pemerintah Papua Nugini tentang masa depan hubungan kedua pihak. Setiap kesepakatan yang dibuat dalam negosiasi harus tetap melalui persetujuan parlemen Papua Nugini.
Wakil Presiden Bougainville Raymond Masono menjelaskan, masa transisi membutuhkan waktu sekitar 10 tahun karena wilayah itu perlu membangun kembali lembaganya.
Kepulauan itu masih memulihkan diri dari konflik bersenjata yang menewaskan 20.000 orang dalam pertikaian terkait royalti lahan dan polusi di sejumlah sungai dekat tambang emas dan tembaga Panguna.
Hampir 98% dari total 181.067 pemilih terdaftar mendukung kemerdekaan dalam referendum tak mengikat itu. Referendum itu bagian dari pakta perdamaian setelah satu dekade perang antara pemberontak Bougainville dan pasukan Papua Nugini yang berakhir pada 1998.
Referendum kali ini memberi peluang pada warga pulau tersebut untuk memilih antara merdeka atau mendapat otonomi luas dari Papua Nugini.
"Pena selalu lebih hebat dibandingkan pedang," ungkap Kepala Referendum Bertie Ahern di kota Buka, Bougainville.
Hasil referendum itu akan digunakan sebagai bagian dari negosiasi antara Bougainville dan pemerintah Papua Nugini tentang masa depan hubungan kedua pihak. Setiap kesepakatan yang dibuat dalam negosiasi harus tetap melalui persetujuan parlemen Papua Nugini.
Wakil Presiden Bougainville Raymond Masono menjelaskan, masa transisi membutuhkan waktu sekitar 10 tahun karena wilayah itu perlu membangun kembali lembaganya.
Kepulauan itu masih memulihkan diri dari konflik bersenjata yang menewaskan 20.000 orang dalam pertikaian terkait royalti lahan dan polusi di sejumlah sungai dekat tambang emas dan tembaga Panguna.
(sfn)
