Google Hentikan Iklan Politik di Singapura Jelang Pemilu
Rabu, 04 Desember 2019 - 14:30 WIB
Google Hentikan Iklan Politik di Singapura Jelang Pemilu
A
A
A
SINGAPURA - Google berhenti menerima iklan politik di Singapura beberapa bulan sebelum pemilu. Langkah Google ini membuat marah partai politik kecil yang tak dapat menjangkau para pemilih.
Dalam email koresponden antara Partai Demokratik Singapura dan pejabat senior kebijakan publik Google, perusahaan teknologi itu menyatakan, "Google tidak akan menerima iklan yang diator oleh Kode Praktek untuk Transparansi Iklan Politik Online."
Juru bicara Alphabet Inc’s Google menyatakan pada Reuters bahwa email itu asli tapi menolak berkomentar lebih lanjut.
Kode praktek baru itu bagian dari peraturan "berita palsu" kontroversial yang diterapkan pada Oktober, yang mengharuskan pihak perantara iklan untuk menjaga rincian catatan iklan politik dan sponsor mereka serta membuat catatan yang dapat diakses otoritas.
Aturan itu berlaku pada semua iklan atau konten berbayar yang dapat dikategorikan bertujuan politik.
"Ini bukan keputusan mudah untuk dibuat karena Google berkomitmen memberikan informasi yang berguna dan terkait pemilu pada para pengguna di penjuru dunia," ungkap Wakil Presiden Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Ted Osius dalam korespondensi email.
Partai Aksi Rakyat berkuasa di Singapura sejak kemerdekaan pada 1965. Partai itu menyatakan Singapura sangat rawan campur tangan asing dalam masalah domestiknya. Singapura kini bersiap menggelar pemilu dalam beberapa bulan mendatang.
Dalam email koresponden antara Partai Demokratik Singapura dan pejabat senior kebijakan publik Google, perusahaan teknologi itu menyatakan, "Google tidak akan menerima iklan yang diator oleh Kode Praktek untuk Transparansi Iklan Politik Online."
Juru bicara Alphabet Inc’s Google menyatakan pada Reuters bahwa email itu asli tapi menolak berkomentar lebih lanjut.
Kode praktek baru itu bagian dari peraturan "berita palsu" kontroversial yang diterapkan pada Oktober, yang mengharuskan pihak perantara iklan untuk menjaga rincian catatan iklan politik dan sponsor mereka serta membuat catatan yang dapat diakses otoritas.
Aturan itu berlaku pada semua iklan atau konten berbayar yang dapat dikategorikan bertujuan politik.
"Ini bukan keputusan mudah untuk dibuat karena Google berkomitmen memberikan informasi yang berguna dan terkait pemilu pada para pengguna di penjuru dunia," ungkap Wakil Presiden Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Ted Osius dalam korespondensi email.
Partai Aksi Rakyat berkuasa di Singapura sejak kemerdekaan pada 1965. Partai itu menyatakan Singapura sangat rawan campur tangan asing dalam masalah domestiknya. Singapura kini bersiap menggelar pemilu dalam beberapa bulan mendatang.
(sfn)
