Australia Batasi Transfer Medis Pengungsi dari Kamp Pasifik
Rabu, 04 Desember 2019 - 12:01 WIB
Australia Batasi Transfer Medis Pengungsi dari Kamp Pasifik
A
A
A
SYDNEY - Australia mencabut hak para dokter untuk memerintahkan para pencari suaka yang sakit agar dipindahkan dari dua pusat penahanan di Pasifik untuk perawatan medis.
Para pengkritik menilai kebijakan baru itu membahayakan nyawa para pengungsi. Sesuai kebijakan imigrasi Australia yang kontroversial, para pencari suaka yang tercegat di laut dikirim ke kamp-kamp di Papua Nugini dan Nauru. Mereka tidak boleh menginjakkan kaki di Australia, bahkan jika mereka dinyatakan sebagai pengungsi.
Namun pada Februari, koalisi Liberal-Nasional yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Scott Morrison menjadi pemerintahan pertama yang kalah voting di majelis rendah sejak 1941 saat para anggota parlemen independen dan oposisi bergabung untuk memberi para dokter hak memerintahkan pencari suaka dikirim ke Australia jika memerlukan perawatan medis.
Setelah terpilih lagi pada Mei, Morrison menyatakan pemerintahannya akan mencabut legislasi itu meski dia memerlukan dukungan dari kubu independen karena koalisi berkuasa tidak meraih mayoritas di Senat Australia.
Setelah beberapa pekan negosiasi, pencabutan legislasi itu disahkan Senat dengan 37 suara mendukung dan 35 suara menolak.
"Anda dapat memperoleh saran dari dokter, tapi dokter tidak dipilih. Mereka tidak bertanggung jawab pada publik," ujar anggota parlemen independen Jacqui Lambie yang mengikuti voting di Senat.
Sekitar 500 pria dan wanita masih berada di pusat penahanan. Mereka banyak yang mengalami masalah kesehatan mental setelah lebih dari enam tahun ditahan.Perserikatan Bangsa-Bangsa berulang kali mengkritik pusat penahanan yang dikontrol Australia itu karena kurang layanan medis dan layanan kesehatan mental.
Para pengkritik menilai kebijakan baru itu membahayakan nyawa para pengungsi. Sesuai kebijakan imigrasi Australia yang kontroversial, para pencari suaka yang tercegat di laut dikirim ke kamp-kamp di Papua Nugini dan Nauru. Mereka tidak boleh menginjakkan kaki di Australia, bahkan jika mereka dinyatakan sebagai pengungsi.
Namun pada Februari, koalisi Liberal-Nasional yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Scott Morrison menjadi pemerintahan pertama yang kalah voting di majelis rendah sejak 1941 saat para anggota parlemen independen dan oposisi bergabung untuk memberi para dokter hak memerintahkan pencari suaka dikirim ke Australia jika memerlukan perawatan medis.
Setelah terpilih lagi pada Mei, Morrison menyatakan pemerintahannya akan mencabut legislasi itu meski dia memerlukan dukungan dari kubu independen karena koalisi berkuasa tidak meraih mayoritas di Senat Australia.
Setelah beberapa pekan negosiasi, pencabutan legislasi itu disahkan Senat dengan 37 suara mendukung dan 35 suara menolak.
"Anda dapat memperoleh saran dari dokter, tapi dokter tidak dipilih. Mereka tidak bertanggung jawab pada publik," ujar anggota parlemen independen Jacqui Lambie yang mengikuti voting di Senat.
Sekitar 500 pria dan wanita masih berada di pusat penahanan. Mereka banyak yang mengalami masalah kesehatan mental setelah lebih dari enam tahun ditahan.Perserikatan Bangsa-Bangsa berulang kali mengkritik pusat penahanan yang dikontrol Australia itu karena kurang layanan medis dan layanan kesehatan mental.
(sfn)
