AS: Rezim Assad Terus Hadang Kemajuan Komite Konstitusi Suriah
Minggu, 01 Desember 2019 - 19:54 WIB
AS: Rezim Assad Terus Hadang Kemajuan Komite Konstitusi Suriah
A
A
A
WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan rezim Bashar al-Assad terus menunda kemajuan di Komite Konstitusi Suriah yang difasilitasi PBB. Washington mengatakan Damaskus seharusnya tidak di izinkan untuk terus menghalangi Komite Konstitusi Suriah.
"Prasyarat yang diminta dari rezim Assad jelas melanggar aturan prosedur komite konstitusi, dan merupakan upaya terang-terangan untuk menunda pekerjaan upaya penting yang didukung baik oleh Grup Kecil dan Grup Astana," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus.
Ortagus, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (1/12/2019), menekankan bahwa komite konstitusional tidak bisa menjadi satu-satunya jalur Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2254 yang ditempuh oleh komite internasional.
Ia menambahkan bahwa unsur-unsur lain termasuk pembebasan tahanan, gencatan senjata nasional, dan membangun lingkungan yang aman dan netral untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil di bawah pengawasan penuh PBB, harus dipastikan.
Komite Konstitusi Suriah, yang terdiri dari oposisi, masyarakat sipil, dan anggota rezim, mulai bekerja pada 20 November di Jenewa dengan fasilitasi PBB.
Komite tersebut diberi mandat dalam konteks proses Jenewa yang difasilitasi PBB, untuk menyiapkan dan merancang persetujuan rakyat atas reformasi konstitusi yang membuka jalan bagi penyelesaian politik di Suriah.
"Prasyarat yang diminta dari rezim Assad jelas melanggar aturan prosedur komite konstitusi, dan merupakan upaya terang-terangan untuk menunda pekerjaan upaya penting yang didukung baik oleh Grup Kecil dan Grup Astana," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus.
Ortagus, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (1/12/2019), menekankan bahwa komite konstitusional tidak bisa menjadi satu-satunya jalur Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2254 yang ditempuh oleh komite internasional.
Ia menambahkan bahwa unsur-unsur lain termasuk pembebasan tahanan, gencatan senjata nasional, dan membangun lingkungan yang aman dan netral untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil di bawah pengawasan penuh PBB, harus dipastikan.
Komite Konstitusi Suriah, yang terdiri dari oposisi, masyarakat sipil, dan anggota rezim, mulai bekerja pada 20 November di Jenewa dengan fasilitasi PBB.
Komite tersebut diberi mandat dalam konteks proses Jenewa yang difasilitasi PBB, untuk menyiapkan dan merancang persetujuan rakyat atas reformasi konstitusi yang membuka jalan bagi penyelesaian politik di Suriah.
(esn)
