Beda dengan AS, UE Sebut Permukiman Tepi Barat Ilegal
Selasa, 19 November 2019 - 16:10 WIB
Beda dengan AS, UE Sebut Permukiman Tepi Barat Ilegal
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengatakan bahwa mereka terus percaya bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. UE juga menyebut permukiman ini mengikis prospek perdamaian abadi antara kedua negara.
"UE menyerukan Israel untuk mengakhiri semua aktivitas penyelesaian, sejalan dengan kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan," kata Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (19/11/2019).
Pernyataan UE ini datang tidak lama setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengumumkan perubahan kebijakan Washington terhadap permukiman Israel di Tepi Barat. Washington kini menganggap permukiman di tanah Palestina yang diduduki rezim Zionis itu sesuai hukum internasional.
Pompeo mengatakan, AS tidak akan lagi mematuhi pendapat hukum Departemen Luar Negeri 1978 tentang penyelesaian wilayah tersebut. Dia bersikeras perubahan kebijakan yang menyakitkan Palestina ini tidak akan membuat Amerika diisolasi komunitas global.
Pompeo mengatakan, pernyataan AS tentang permukiman di Tepi Barat—tanah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967—tidak konsisten, dengan mengatakan presiden dari Partai Demokrat Jimmy Carter mendapati pemerintahannya tidak konsisten dengan hukum internasional dan presiden dari Partai Republik Ronald Reagan mengatakan dia tidak memandangnya sebagai sesuatu yang secara inheren ilegal.
"Pembentukan permukiman sipil Israel tidak konsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo kepada wartawan di Departemen Luar Negeri Amerika, membalikkan posisi hukum formal yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintah Carter pada tahun 1978.
Pompeo mengatakan, langkah itu tidak dimaksudkan untuk berprasangka terhadap status Tepi Barat, yang Palestina harapkan akan menjadi bagian dari negara Palestina.
"Ini bagi orang Israel dan Palestina untuk bernegosiasi. Keputusan AS tidak dimaksudkan untuk memaksa hasil tertentu atau membuat hambatan hukum untuk resolusi yang dinegosiasikan," ujarnya.
"UE menyerukan Israel untuk mengakhiri semua aktivitas penyelesaian, sejalan dengan kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan," kata Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (19/11/2019).
Pernyataan UE ini datang tidak lama setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengumumkan perubahan kebijakan Washington terhadap permukiman Israel di Tepi Barat. Washington kini menganggap permukiman di tanah Palestina yang diduduki rezim Zionis itu sesuai hukum internasional.
Pompeo mengatakan, AS tidak akan lagi mematuhi pendapat hukum Departemen Luar Negeri 1978 tentang penyelesaian wilayah tersebut. Dia bersikeras perubahan kebijakan yang menyakitkan Palestina ini tidak akan membuat Amerika diisolasi komunitas global.
Pompeo mengatakan, pernyataan AS tentang permukiman di Tepi Barat—tanah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967—tidak konsisten, dengan mengatakan presiden dari Partai Demokrat Jimmy Carter mendapati pemerintahannya tidak konsisten dengan hukum internasional dan presiden dari Partai Republik Ronald Reagan mengatakan dia tidak memandangnya sebagai sesuatu yang secara inheren ilegal.
"Pembentukan permukiman sipil Israel tidak konsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo kepada wartawan di Departemen Luar Negeri Amerika, membalikkan posisi hukum formal yang diambil oleh Amerika Serikat di bawah pemerintah Carter pada tahun 1978.
Pompeo mengatakan, langkah itu tidak dimaksudkan untuk berprasangka terhadap status Tepi Barat, yang Palestina harapkan akan menjadi bagian dari negara Palestina.
"Ini bagi orang Israel dan Palestina untuk bernegosiasi. Keputusan AS tidak dimaksudkan untuk memaksa hasil tertentu atau membuat hambatan hukum untuk resolusi yang dinegosiasikan," ujarnya.
(esn)
