Brasil Rilis Paket Reformasi Atasi Defisit Fiskal Kronis
Rabu, 06 November 2019 - 12:51 WIB
Brasil Rilis Paket Reformasi Atasi Defisit Fiskal Kronis
A
A
A
BRASILIA - Pemerintahan Presiden Brasil Jair Bolsonaro merilis paket reformasi skala luas yang bertujuan memangkas belanja dan mengurangi defisit fiskal kronis.
Dengan rencana privatisasi ambisius, Bolsonaro mengirim rancangan undang-undang (RUU) ke Kongres untuk menjual perusahaan utilitas terbesar di Brasil, Centrais Eletricas Brasileiras SA atau disebut Eletrobras.
Proposal lain berupaya mengakhiri monopoli pemerintah untuk mencetak uang. Itu artinya, kontraktor swasta dapat mencetak mata uang Brasil.
Bersama Menteri Ekonomi Brasil Paulo Guedes, Bolsonaro menyerahkan amandemen konstitusi yang jika disahkan akan mendesentralisasi sumber daya anggaran, mempermudah aturan belanja non-diskresioner, dan mengucurkan dana untuk membayar utang publik dan mendorong investasi di negara itu.
Salah satu usulan yang tidak akan populer di Brasil adalah memberi wewenang pemerintah memangkas gaji pegawai sektor publik, mengurangi jam kerja dan benefit pegawai, serta mengakhiri stabilitas pekerjaan untuk pegawai baru, serta mengurangi ukuran tagihan federal yang membebani anggaran.
"Kami yakin bahwa, dalam waktu dekat, mungkin awal tahun depan, pertengahan tahun depan, ini akan menjadi kenyataan dan akan menguntungkan kita semua," ujar Bolsonaro dalam pernyataan di Kongres yang disiarkan televisi.
Meski demikian, para anggota parlemen menyatakan tak ada paket reformasi Bolsonaro yang akan disahkan tahun ini.
Dengan rencana privatisasi ambisius, Bolsonaro mengirim rancangan undang-undang (RUU) ke Kongres untuk menjual perusahaan utilitas terbesar di Brasil, Centrais Eletricas Brasileiras SA atau disebut Eletrobras.
Proposal lain berupaya mengakhiri monopoli pemerintah untuk mencetak uang. Itu artinya, kontraktor swasta dapat mencetak mata uang Brasil.
Bersama Menteri Ekonomi Brasil Paulo Guedes, Bolsonaro menyerahkan amandemen konstitusi yang jika disahkan akan mendesentralisasi sumber daya anggaran, mempermudah aturan belanja non-diskresioner, dan mengucurkan dana untuk membayar utang publik dan mendorong investasi di negara itu.
Salah satu usulan yang tidak akan populer di Brasil adalah memberi wewenang pemerintah memangkas gaji pegawai sektor publik, mengurangi jam kerja dan benefit pegawai, serta mengakhiri stabilitas pekerjaan untuk pegawai baru, serta mengurangi ukuran tagihan federal yang membebani anggaran.
"Kami yakin bahwa, dalam waktu dekat, mungkin awal tahun depan, pertengahan tahun depan, ini akan menjadi kenyataan dan akan menguntungkan kita semua," ujar Bolsonaro dalam pernyataan di Kongres yang disiarkan televisi.
Meski demikian, para anggota parlemen menyatakan tak ada paket reformasi Bolsonaro yang akan disahkan tahun ini.
(sfn)
