Bertemu Dubes AS, Muhammadiyah Jabarkan Masalah Papua

JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menuturkan, pihaknya membahas sejumlah isu dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS), Joseph R. Donovan Jr, di mana salah satunya adalah mengenai Papua. Donovan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah.

"Tadi kami sampaikan beberapa pandangan Muh mengenai masalah Papua, masalah ini tidak sederhana dan sangat kompleks. Perlu dilakukan penyelesaiaan yang komprehensif, tidak hanya pendekatan bersifat politik tetapi juga bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan," ucap Abdul pada Selasa (15/10/2019).

"Haedar juga menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk masalah Papua. Sedangkan untuk masalah politik, itu merupakan wewenang pemerintah pusat," sambungnya.

Dia lalu menyebut, dalam pertemuan itu Haedar juga mencontohkan bagaimana perguruan tinggi Muhamadiyah di Papua dan Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah di sana melakukan kegiatan-kegiatan yang mengintegrasikan masyarakat Papua, yang beragam suku dan agama dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Kemudian terkait kemungkinan penyelesaian politik, kami menyampaikan bahwa UU otonomi khusus Papua itu perlu dievaluasi lagi dan perlu mencerminkan gimana suku-suku di Papua itu terinklusi," ungkapnya.

"Artinya, kebijakan pemerintah dan sistem politik di Papua harus menjamin integrasi antarsuku di Papua, jangan kemudian justru memperkuat sentimen kesukuan dan menimbulkan kristalisasi antarsuku yang ada. Saya kira ini adalah persoalan yang sangat serius dan kami sampaikan sebagai salah satu solusi untuk melihat masalah Papua dari sisi politik," paparnya.

Abdul kemudian mengatakan, dalam pertemuan itu keduanya juga membahas mengenai perkembangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan situasi di Xinjiang dan beberapa kawasan yang memang menjadi perhatian internasional.

Dia menuturkan, Haedar dalam pertemuan tersebut menyampaikan pandangan-pandangan dan kekhawatiran Muhammdiyah terhadap persoalan HAM yang ada di Xinjiang, Rohingya atau Myanmar, dan juga yang ada di Yaman.