Atasi Krisis Keuangan, PBB Lakukan Penghematan
Atasi Krisis Keuangan, PBB Lakukan Penghematan
A
A
A
NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengambil sejumlah langkah dalam mengatasi krisis keuangan yang dialami lembaga yang dipimpinnya. Rapat ditiadakan, perjalanan dinas dipangkas dan pengiriman dokumen PBB ditunda. Selain itu, penerjemah untuk enam bahasa juga dibatasi. Penggunaan AC dan pemanas dikurangi, serta operasional air mancur di luar markas PBB dimatikan.
Langkah-langkah penghematan terhadap semua fasilitas dan operasional PBB di seluruh dunia ini mulai efektif pada Senin pekan depan untuk menanganai krisis keuangan terburuk dalam hampir satu dekade.
"Tindakan darurat akan mempengaruhi kondisi kerja dan operasional sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Sekjen PBB dalam surat yang kepada semuan entitas PBB yang diedarkan Jumat waktu setempat yang dikutip dari AP, Minggu (13/10/2019).
Kepala manajemen PBB Catherine Pollard mengatakan kepada komite anggaran Majelis Umum pada hari Jumat bahwa 128 negara telah membayar USD1,99 miliar sebagai iuran untuk anggaran operasional 2019 pada 4 Oktober.
Namun ia juga mengatakan USD1,386 miliar terhutang untuk tahun ini oleh 65 negara, termasuk lebih dari USD1 miliar oleh Amerika Serikat (AS).
"Anggaran reguler telah menghadapi masalah likuiditas yang parah dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren penurunan yang berkembang di mana, setiap tahun, situasinya menjadi lebih mengerikan daripada tahun sebelumnya," kata Pollard.
"Defisit tunai terjadi pada awal tahun, lama dan berjalan lebih dalam," imbuhnya.
Untuk tahun kedua berturut-turut, katanya, AS telah kehabisan semua cadangan likuiditas anggaran reguler, terlepas dari beberapa langkah yang diambil untuk mengurangi pengeluaran.
Pollard mengatakan pembayaran yang diterima sejauh tahun ini hanya mewakili 70 persen dari jumlah total yang dinilai, dibandingkan dengan 78 persen pada waktu yang sama tahun lalu, menghasilkan kesenjangan USD230 juta.
Untuk sepenuhnya menerapkan anggaran PBB, katanya, PBB perlu mengumpulkan setidaknya USD808 juta antara Oktober dan Desember.
Pollard mengatakan pada konferensi pers bahwa negara-negara memiliki alasan internal mereka sendiri untuk menunda pembayaran iuran mereka, dan bagi banyak dari mereka itu adalah situasi internal politik mereka sendiri.
Skala penilaian direvisi pada akhir 2018, menjadikan China sebagai kontributor terbesar kedua PBB di belakang AS. "Beberapa negara mungkin tidak membuat ketentuan anggaran untuk kenaikan iuran mereka dan beberapa, seperti AS, memiliki tahun kalender berbeda untuk anggaran," katanya.
Menurut angka yang disajikan Pollard hari Jumat, AS berutang USD1,055 miliar ke anggaran reguler PBB dibandingkan dengan USD842 juta pada waktu yang sama tahun lalu. AS juga berutang USD3,7 miliar ke anggaran terpisah untuk 14 operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang luas.
Tidak ada tanggapan langsung dari ke Departemen Luar Negeri AS untuk mengomentari kapan pemerintah Trump berencana untuk membayar tunggakannya.
Brasil berada di urutan kedua dalam iuran yang tidak dibayar untuk anggaran reguler, dengan nilai USD143 juta, diikuti oleh Argentina yang memiliki nilai USD51,57 juta, Meksiko USD36 juta, Iran USD26,96 juta, Venezuela USD17,29 juta dan Korea Selatan USD9,8 juta.
Menurut surat dan Pollard Guterres, layanan penerjemah dan PBB akan terbatas pada pertemuan resmi PBB di kalender, yang berarti PBB tidak akan lagi dapat melayani pertemuan kelompok regional dan kelompok lainnya. Dan PBB tidak akan mendukung rapat di luar jam reguler yaitu 10 pagi - 13:00 siang dan 15:00 sore - 18:00 petang.
PBB juga menunda publikasi dokumen PBB, menunda penerjemahan perjanjian dan publikasi, serta membatalkan semua kecuali perjalanan yang penting.
PBB juga tidak akan menjadi tuan rumah pertemuan sebelum pukul 08:00 dan setelah pukul 18:00, dan Guterres juga mengatakan, eskalator ringan akan dihentikan jika ada lift. Dan Lounge Delegasi yang populer di markas besar PBB, yang biasanya tetap buka sampai sekitar jam 10 malam, akan ditutup pada jam 5 sore.
"Kami mencari di mana-mana untuk melihat bagaimana kami dapat mengurangi biaya yang tidak berhubungan dengan gaji," kata Pollard.
Langkah-langkah penghematan terhadap semua fasilitas dan operasional PBB di seluruh dunia ini mulai efektif pada Senin pekan depan untuk menanganai krisis keuangan terburuk dalam hampir satu dekade.
"Tindakan darurat akan mempengaruhi kondisi kerja dan operasional sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Sekjen PBB dalam surat yang kepada semuan entitas PBB yang diedarkan Jumat waktu setempat yang dikutip dari AP, Minggu (13/10/2019).
Kepala manajemen PBB Catherine Pollard mengatakan kepada komite anggaran Majelis Umum pada hari Jumat bahwa 128 negara telah membayar USD1,99 miliar sebagai iuran untuk anggaran operasional 2019 pada 4 Oktober.
Namun ia juga mengatakan USD1,386 miliar terhutang untuk tahun ini oleh 65 negara, termasuk lebih dari USD1 miliar oleh Amerika Serikat (AS).
"Anggaran reguler telah menghadapi masalah likuiditas yang parah dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren penurunan yang berkembang di mana, setiap tahun, situasinya menjadi lebih mengerikan daripada tahun sebelumnya," kata Pollard.
"Defisit tunai terjadi pada awal tahun, lama dan berjalan lebih dalam," imbuhnya.
Untuk tahun kedua berturut-turut, katanya, AS telah kehabisan semua cadangan likuiditas anggaran reguler, terlepas dari beberapa langkah yang diambil untuk mengurangi pengeluaran.
Pollard mengatakan pembayaran yang diterima sejauh tahun ini hanya mewakili 70 persen dari jumlah total yang dinilai, dibandingkan dengan 78 persen pada waktu yang sama tahun lalu, menghasilkan kesenjangan USD230 juta.
Untuk sepenuhnya menerapkan anggaran PBB, katanya, PBB perlu mengumpulkan setidaknya USD808 juta antara Oktober dan Desember.
Pollard mengatakan pada konferensi pers bahwa negara-negara memiliki alasan internal mereka sendiri untuk menunda pembayaran iuran mereka, dan bagi banyak dari mereka itu adalah situasi internal politik mereka sendiri.
Skala penilaian direvisi pada akhir 2018, menjadikan China sebagai kontributor terbesar kedua PBB di belakang AS. "Beberapa negara mungkin tidak membuat ketentuan anggaran untuk kenaikan iuran mereka dan beberapa, seperti AS, memiliki tahun kalender berbeda untuk anggaran," katanya.
Menurut angka yang disajikan Pollard hari Jumat, AS berutang USD1,055 miliar ke anggaran reguler PBB dibandingkan dengan USD842 juta pada waktu yang sama tahun lalu. AS juga berutang USD3,7 miliar ke anggaran terpisah untuk 14 operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang luas.
Tidak ada tanggapan langsung dari ke Departemen Luar Negeri AS untuk mengomentari kapan pemerintah Trump berencana untuk membayar tunggakannya.
Brasil berada di urutan kedua dalam iuran yang tidak dibayar untuk anggaran reguler, dengan nilai USD143 juta, diikuti oleh Argentina yang memiliki nilai USD51,57 juta, Meksiko USD36 juta, Iran USD26,96 juta, Venezuela USD17,29 juta dan Korea Selatan USD9,8 juta.
Menurut surat dan Pollard Guterres, layanan penerjemah dan PBB akan terbatas pada pertemuan resmi PBB di kalender, yang berarti PBB tidak akan lagi dapat melayani pertemuan kelompok regional dan kelompok lainnya. Dan PBB tidak akan mendukung rapat di luar jam reguler yaitu 10 pagi - 13:00 siang dan 15:00 sore - 18:00 petang.
PBB juga menunda publikasi dokumen PBB, menunda penerjemahan perjanjian dan publikasi, serta membatalkan semua kecuali perjalanan yang penting.
PBB juga tidak akan menjadi tuan rumah pertemuan sebelum pukul 08:00 dan setelah pukul 18:00, dan Guterres juga mengatakan, eskalator ringan akan dihentikan jika ada lift. Dan Lounge Delegasi yang populer di markas besar PBB, yang biasanya tetap buka sampai sekitar jam 10 malam, akan ditutup pada jam 5 sore.
"Kami mencari di mana-mana untuk melihat bagaimana kami dapat mengurangi biaya yang tidak berhubungan dengan gaji," kata Pollard.
(ian)
Explore More