Rouhani Dukung Pemindahan Kantor Pusat PBB
Jum'at, 27 September 2019 - 04:28 WIB
Rouhani Dukung Pemindahan Kantor Pusat PBB
A
A
A
NEW YORK - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Teheran akan mendukung inisiatif apa pun untuk merelokasi markas PBB dari New York ke negara "yang lebih sabar." Pernyataan ini dikeluarkan setelah Washington mengumumkan sanksi baru pada yang melarang pejabat Iran dan keluarganya masuk Amerika Serikat.
Dalam konferensi pers di sela-sela Majelis Umum PBB, Rouhani mengatakan pendekatan AS terhadap diplomasi "tidak menguntungkan siapa pun".
"Jika kami ditanya tentang memindahkan PBB ke tempat lain, kami mendukungnya," kata Rouhani kepada wartawan seperti dikutip dari Middle East Eye, Jumat (27/9/2019).
Sebelumnya dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pengumuman presiden yang membatasi masuknya pejabat senior pemerintah Iran dan anggota keluarga mereka ke Amerika Serikat.
"Para elit tidak akan lagi memetik manfaat dari masyarakat bebas sementara rakyat Iran menderita di bawah korupsi dan salah kelola rezim," kata Pompeo.
Menanggapi pengumuman itu, Rouhani mengatakan hal itu menunjukkan Washington telah lama melakukan diskriminasi terhadap warga Iran yang berharap untuk mengunjungi AS.
Iran adalah salah satu negara yang masuk dalam larangan Muslim Trump. Semua warga negara Iran harus mendapatkan pengabaian khusus untuk diberikan visa ke AS.
Pemerintahan Trump dan pemerintah Iran telah bertukar ancaman sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir multinasional 2015 dengan Teheran tahun lalu. Sejak itu, AS terus menerus menjatuhkan sanksi terhadap industri dan individu Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif. Sanksi itu membekukan aset Zarif di AS dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengannya.
Minggu ini, para diplomat dan pemimpin dari seluruh dunia menuju ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, namun para pejabat Iran tidak diberikan visa untuk menghadiri KTT sampai beberapa hari sebelum kehadiran mereka sesuai jadwal.
Penundaan itu mendorong Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuduh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha menghindari kewajiban AS untuk mengeluarkan visa bagi delegasi PBB.
AS biasanya memberi diplomat visa C-2, yang memungkinkan mereka untuk tetap di AS hingga satu bulan dan bergerak dalam radius 40 km. Sebagai tuan rumah PBB, AS hampir selalu mengeluarkan visa untuk pejabat asing yang ingin memasuki negara itu yang terkait dengan urusan PBB.
Namun, pada bulan Juni, beberapa minggu sebelum AS mengeluarkan sanksi terhadap Zarif, Departemen Luar Negeri membatasi pergerakannya hanya pada area enam blok antara markas besar PBB, misi Iran ke PBB, dan kediaman duta besar Iran untuk PBB.
Pada saat itu, PBB menyatakan keprihatinannya kepada AS tentang pembatasan perjalanan Zarif.
Ketika ketegangan terus meningkat, para pejabat Iran mengatakan mereka bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump jika sanksi AS dicabut - suatu kondisi yang Washington tolak, meskipun ada tekanan dari sekutu Eropanya.
Dalam konferensi pers di sela-sela Majelis Umum PBB, Rouhani mengatakan pendekatan AS terhadap diplomasi "tidak menguntungkan siapa pun".
"Jika kami ditanya tentang memindahkan PBB ke tempat lain, kami mendukungnya," kata Rouhani kepada wartawan seperti dikutip dari Middle East Eye, Jumat (27/9/2019).
Sebelumnya dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pengumuman presiden yang membatasi masuknya pejabat senior pemerintah Iran dan anggota keluarga mereka ke Amerika Serikat.
"Para elit tidak akan lagi memetik manfaat dari masyarakat bebas sementara rakyat Iran menderita di bawah korupsi dan salah kelola rezim," kata Pompeo.
Menanggapi pengumuman itu, Rouhani mengatakan hal itu menunjukkan Washington telah lama melakukan diskriminasi terhadap warga Iran yang berharap untuk mengunjungi AS.
Iran adalah salah satu negara yang masuk dalam larangan Muslim Trump. Semua warga negara Iran harus mendapatkan pengabaian khusus untuk diberikan visa ke AS.
Pemerintahan Trump dan pemerintah Iran telah bertukar ancaman sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir multinasional 2015 dengan Teheran tahun lalu. Sejak itu, AS terus menerus menjatuhkan sanksi terhadap industri dan individu Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif. Sanksi itu membekukan aset Zarif di AS dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengannya.
Minggu ini, para diplomat dan pemimpin dari seluruh dunia menuju ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, namun para pejabat Iran tidak diberikan visa untuk menghadiri KTT sampai beberapa hari sebelum kehadiran mereka sesuai jadwal.
Penundaan itu mendorong Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuduh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha menghindari kewajiban AS untuk mengeluarkan visa bagi delegasi PBB.
AS biasanya memberi diplomat visa C-2, yang memungkinkan mereka untuk tetap di AS hingga satu bulan dan bergerak dalam radius 40 km. Sebagai tuan rumah PBB, AS hampir selalu mengeluarkan visa untuk pejabat asing yang ingin memasuki negara itu yang terkait dengan urusan PBB.
Namun, pada bulan Juni, beberapa minggu sebelum AS mengeluarkan sanksi terhadap Zarif, Departemen Luar Negeri membatasi pergerakannya hanya pada area enam blok antara markas besar PBB, misi Iran ke PBB, dan kediaman duta besar Iran untuk PBB.
Pada saat itu, PBB menyatakan keprihatinannya kepada AS tentang pembatasan perjalanan Zarif.
Ketika ketegangan terus meningkat, para pejabat Iran mengatakan mereka bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump jika sanksi AS dicabut - suatu kondisi yang Washington tolak, meskipun ada tekanan dari sekutu Eropanya.
(ian)
