PM Jepang Sebut Perlu Adanya Reformasi di DK PBB
Rabu, 25 September 2019 - 14:25 WIB
PM Jepang Sebut Perlu Adanya Reformasi di DK PBB
A
A
A
NEW YORK - Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, ketika berbicara di Sidang Majelis Umum PBB ke-74, mencatat bahwa PBB dan Dewan Keamanan (DK) PBB harus direformasi. Abe berharap reformasi dapat segera terjadi.
Abe, dalam pidatonya di pertemuan tahunan PBB tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (25/9), mengatakan bahwa reformasi struktural di PBB, khususnya di DK sangatlah penting.
"Kami bertujuan untuk realisasi awal dari reformasi semacam itu. Selain itu, Jepang berdiri pada pemilihan 2022, dengan sekali lagi menerima dukungan dari banyak negara yang kami harapkan dapat melayani sebagai anggota tidak tetap DK dan melakukan upaya terbaik kami menuju realisasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip PBB," ucap Abe.
Pada bulan Juli, Presiden Majelis Umum PBB, Maria Fernanda Espinosa Garces menyatakan harapan bahwa resolusi yang berkaitan dengan reformasi DK PBB akan diadopsi tahun ini.
Berbicara pada sesi klub diskusi Valdai, Espinosa menekankan bahwa DK PBB harus direformasi untuk meningkatkan komunikasi antara anggota organisasi dan koordinasi di antara badan-badannya.
"Kita perlu memperkuat kantor Presiden Majelis Umum. Kita harus meningkatkan komunikasi dan hubungan kita dengan para pemangku kepentingan. Itu jelas. Dan kita perlu meningkatkan koordinasi antara badan-badan prinsip PBB. Itu adalah inti dari proses reformasi," ucapnya.
DK PBB memiliki lima anggota tetap yakni China, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat ,yang semuanya memiliki kekuatan veto, serta 10 anggota tidak tetap. Namun, banyak negara telah berulang kali menyerukan agar lembaga tersebut direformasi untuk mencerminkan tatanan dan realitas dunia saat ini.
Abe, dalam pidatonya di pertemuan tahunan PBB tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (25/9), mengatakan bahwa reformasi struktural di PBB, khususnya di DK sangatlah penting.
"Kami bertujuan untuk realisasi awal dari reformasi semacam itu. Selain itu, Jepang berdiri pada pemilihan 2022, dengan sekali lagi menerima dukungan dari banyak negara yang kami harapkan dapat melayani sebagai anggota tidak tetap DK dan melakukan upaya terbaik kami menuju realisasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip PBB," ucap Abe.
Pada bulan Juli, Presiden Majelis Umum PBB, Maria Fernanda Espinosa Garces menyatakan harapan bahwa resolusi yang berkaitan dengan reformasi DK PBB akan diadopsi tahun ini.
Berbicara pada sesi klub diskusi Valdai, Espinosa menekankan bahwa DK PBB harus direformasi untuk meningkatkan komunikasi antara anggota organisasi dan koordinasi di antara badan-badannya.
"Kita perlu memperkuat kantor Presiden Majelis Umum. Kita harus meningkatkan komunikasi dan hubungan kita dengan para pemangku kepentingan. Itu jelas. Dan kita perlu meningkatkan koordinasi antara badan-badan prinsip PBB. Itu adalah inti dari proses reformasi," ucapnya.
DK PBB memiliki lima anggota tetap yakni China, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat ,yang semuanya memiliki kekuatan veto, serta 10 anggota tidak tetap. Namun, banyak negara telah berulang kali menyerukan agar lembaga tersebut direformasi untuk mencerminkan tatanan dan realitas dunia saat ini.
(esn)
