Duterte Setop Bantuan dari Negara Pendukung Penyelidikan Perang Narkoba
Sabtu, 21 September 2019 - 16:23 WIB
Duterte Setop Bantuan dari Negara Pendukung Penyelidikan Perang Narkoba
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghentikan semua pinjaman dan pembicaraan menganai bantuan dari pemerintah asing yang mendukung resolusi PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia selama perang anti narkobanya yang beradarah.
Resolusi Dewan HAM PBB yang disponsori Islandia disahkan dalam pemungutan suara minoritas pada bulan Juli, menarik balasan tajam dari Duterte.
Bulan lalu, pembantu pembantu Duterte mengeluarkan sebuah memorandum yang ditandanganinya "atas perintah presiden" untuk memutuskan semua pembicaraan bantuan pembangunan resmi dengan negara-negara yang memilih resolusi tersebut.
Memorandum tersebut dikeluarkan untuk semua pimpinan lembaga pemerintah oleh Sekretaris Eksekutif Salvador Medialdea pada 27 Agustus dan diposting di situs resmi Biro Pabean, tetapi kemudian diturunkan.
"Semua pejabat terkait diarahkan untuk menunda negosiasi untuk dan menandatangani semua perjanjian pinjaman dan hibah dengan pemerintah negara-negara yang disponsori bersama dan/atau memberikan suara mendukung resolusi yang disebutkan di atas," bunyi memorandum tersebut seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (21/9/2019).
Arahan itu mengatakan memorandum 27 Agustus dikeluarkan sehubungan dengan penolakan kuat pemerintah terhadap resolusi Dewan HAM PBB.
Namun, ketika ditanya apakah kantor Duterte telah mengeluarkan dokumen itu, juru bicara Duterte Salvador Panelo mengatakan itu tidak benar. Ia menambahkan ia telah berbicara dengan presiden tentang hal itu.
"Presiden belum mengeluarkan memorandum yang menangguhkan pinjaman dan negosiasi yang melibatkan 18 negara yang memberikan suara mendukung resolusi Islandia," ujarnya.
Ke-18 anggota yang mendukung resolusi tersebut adalah Argentina, Australia, Austria, Bahama, Inggris, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Fiji, Islandia, Italia, Meksiko, Peru, Slovakia, Spanyol, Ukraina, dan Uruguay.
Jumlah bantuan yang akan ditangguhkan berdasarkan perintah itu tidak diketahui.
Sementara beberapa penandatangan adalah anggota Uni Eropa, salah satu sumber terbesar bantuan pembangunan resmi Filipina. Duta Besar Uni Eropa untuk Manila menolak berkomentar.
Australia juga merupakan sumber utama bantuan keamanan.
Panelo mengatakan kepada wartawan tak lama setelah pemungutan suara pada Juli lalu bahwa Duterte serius mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Islandia, yang telah memperkenalkan resolusi tersebut.
Duterte meluncurkan penumpasan anti-narkoba pada tahun 2016, dan sejak itu polisi mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 5.500 tersangka narkoba. Namun, kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah korban sebenarnya adalah empat kali lipat dari jumlah itu.
Tinjauan PBB datang sebagai tambahan pada pemeriksaan pendahuluan yang telah diluncurkan oleh jaksa penuntut kejahatan perang dari Pengadilan Kriminal Internasional, yang ditinggalkan oleh Filipina awal tahun ini.
Resolusi Dewan HAM PBB yang disponsori Islandia disahkan dalam pemungutan suara minoritas pada bulan Juli, menarik balasan tajam dari Duterte.
Bulan lalu, pembantu pembantu Duterte mengeluarkan sebuah memorandum yang ditandanganinya "atas perintah presiden" untuk memutuskan semua pembicaraan bantuan pembangunan resmi dengan negara-negara yang memilih resolusi tersebut.
Memorandum tersebut dikeluarkan untuk semua pimpinan lembaga pemerintah oleh Sekretaris Eksekutif Salvador Medialdea pada 27 Agustus dan diposting di situs resmi Biro Pabean, tetapi kemudian diturunkan.
"Semua pejabat terkait diarahkan untuk menunda negosiasi untuk dan menandatangani semua perjanjian pinjaman dan hibah dengan pemerintah negara-negara yang disponsori bersama dan/atau memberikan suara mendukung resolusi yang disebutkan di atas," bunyi memorandum tersebut seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (21/9/2019).
Arahan itu mengatakan memorandum 27 Agustus dikeluarkan sehubungan dengan penolakan kuat pemerintah terhadap resolusi Dewan HAM PBB.
Namun, ketika ditanya apakah kantor Duterte telah mengeluarkan dokumen itu, juru bicara Duterte Salvador Panelo mengatakan itu tidak benar. Ia menambahkan ia telah berbicara dengan presiden tentang hal itu.
"Presiden belum mengeluarkan memorandum yang menangguhkan pinjaman dan negosiasi yang melibatkan 18 negara yang memberikan suara mendukung resolusi Islandia," ujarnya.
Ke-18 anggota yang mendukung resolusi tersebut adalah Argentina, Australia, Austria, Bahama, Inggris, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Fiji, Islandia, Italia, Meksiko, Peru, Slovakia, Spanyol, Ukraina, dan Uruguay.
Jumlah bantuan yang akan ditangguhkan berdasarkan perintah itu tidak diketahui.
Sementara beberapa penandatangan adalah anggota Uni Eropa, salah satu sumber terbesar bantuan pembangunan resmi Filipina. Duta Besar Uni Eropa untuk Manila menolak berkomentar.
Australia juga merupakan sumber utama bantuan keamanan.
Panelo mengatakan kepada wartawan tak lama setelah pemungutan suara pada Juli lalu bahwa Duterte serius mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Islandia, yang telah memperkenalkan resolusi tersebut.
Duterte meluncurkan penumpasan anti-narkoba pada tahun 2016, dan sejak itu polisi mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 5.500 tersangka narkoba. Namun, kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah korban sebenarnya adalah empat kali lipat dari jumlah itu.
Tinjauan PBB datang sebagai tambahan pada pemeriksaan pendahuluan yang telah diluncurkan oleh jaksa penuntut kejahatan perang dari Pengadilan Kriminal Internasional, yang ditinggalkan oleh Filipina awal tahun ini.
(ian)
