DK PBB Sepakati Resolusi Bentukan RI-Jerman Soal Afghanistan
Rabu, 18 September 2019 - 16:50 WIB
DK PBB Sepakati Resolusi Bentukan RI-Jerman Soal Afghanistan
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyepakati resolusi yang diprakarsai Indonesia dan Jerman mengenai Afghanistan. Resolusi ini mengenai Misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Afghanistan atau UNAMA.
Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Rabu (18/9), resolusi yang disepakati secara konsensus, berisi perpanjangan mandat UNAMA selama 12 bulan ke depan, hingga 17 September 2020.
Mandat baru bagi UNAMA untuk dukung kapasitas Pemerintah Afghanistan dalam penegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak-anak. Selain itu, UNAMA juga miliki mandat untuk dukung persiapan Pemilu Presiden tanggal 28 September 2019.
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani menekankan, untuk mencapai kesepakatan ini bukanlah hal yang mudah. Dia menyebut, berkat ketekunan diplomasi Indonesia yang selalu menjembatani perbedaan pandangan di DK PBB, ancaman veto dari Anggota Tetap DK PBB berhasil dihindari.
“Diplomasi Indonesia kembali berhasil di DK PBB, setelah sukses fasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di Afghanistan,” kata pria yang kerap disapa Trian itu.
“Resolusi diprakarsai oleh Indonesia bekerja sama dengan Jerman, dan memuat berbagai dukungan PBB kepada Pemerintah dan Rakyat Afghanistan untuk ciptakan perdamaian serta dorong pembangunan,” sambungnya.
Konsensus ini, papar Trian, dicapai karena kepercayaan negara anggota DK terhadap Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya, termasuk peran aktif Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selama ini dalam mendukung perdamaian di Afghanistan.
Trian menyebut, bentuk dukungan tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama RI-Afghanistan di Bogor, Mei 2018 dan keinginan Indonesia untuk dorong peran aktif perempuan Afghanistan.
Dirinya mengatakan semua negara anggota DK PBB sangat menghargai upaya fasilitasi bersama Indonesia dan Jerman yang selama proses negosiasi selalu prioritaskan konsensus. Rekam jejak Indonesia yang selalu kedepankan kesatuan DK PBB dan penyelamatan penduduk sipil merupakan modal utama untuk capai kesepakatan resolusi.
Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Rabu (18/9), resolusi yang disepakati secara konsensus, berisi perpanjangan mandat UNAMA selama 12 bulan ke depan, hingga 17 September 2020.
Mandat baru bagi UNAMA untuk dukung kapasitas Pemerintah Afghanistan dalam penegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak-anak. Selain itu, UNAMA juga miliki mandat untuk dukung persiapan Pemilu Presiden tanggal 28 September 2019.
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani menekankan, untuk mencapai kesepakatan ini bukanlah hal yang mudah. Dia menyebut, berkat ketekunan diplomasi Indonesia yang selalu menjembatani perbedaan pandangan di DK PBB, ancaman veto dari Anggota Tetap DK PBB berhasil dihindari.
“Diplomasi Indonesia kembali berhasil di DK PBB, setelah sukses fasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di Afghanistan,” kata pria yang kerap disapa Trian itu.
“Resolusi diprakarsai oleh Indonesia bekerja sama dengan Jerman, dan memuat berbagai dukungan PBB kepada Pemerintah dan Rakyat Afghanistan untuk ciptakan perdamaian serta dorong pembangunan,” sambungnya.
Konsensus ini, papar Trian, dicapai karena kepercayaan negara anggota DK terhadap Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya, termasuk peran aktif Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selama ini dalam mendukung perdamaian di Afghanistan.
Trian menyebut, bentuk dukungan tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama RI-Afghanistan di Bogor, Mei 2018 dan keinginan Indonesia untuk dorong peran aktif perempuan Afghanistan.
Dirinya mengatakan semua negara anggota DK PBB sangat menghargai upaya fasilitasi bersama Indonesia dan Jerman yang selama proses negosiasi selalu prioritaskan konsensus. Rekam jejak Indonesia yang selalu kedepankan kesatuan DK PBB dan penyelamatan penduduk sipil merupakan modal utama untuk capai kesepakatan resolusi.
(esn)
