RI Turut Kecam Keras Netanyahu Soal Tepi Barat
Rabu, 11 September 2019 - 17:43 WIB
RI Turut Kecam Keras Netanyahu Soal Tepi Barat
A
A
A
JAKARTA - Indonesia turut melemparkan kecaman keras atas pernyataan yang dilontarkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengenai Tepi Barat. Indonesia menyebut pernyataan itu tidak sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.
Netanyahu bersumpah akan mencaplok sebagian Tepi Barat, yang terdiri dari Lembah Yordan, Laut Mati utara atau bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967, jika terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel.
"Indonesia mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang menjanjikan aneksasi Israel atas sebagian Tepi Barat jika dirinya berkuasa kembali setelah pemilu," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB serta mengancam kelangsungan proses perdamaian," sambungnya, dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Rabu (11/9).
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan kemudian menyerukan kembali penyelesaian isu Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter yang disepakati internasional.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyerukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera mengambil sikap atas pernyataan ini. "Penting bagi OKI secara kolektif untuk segera merespon pernyataan yang berbahaya tersebut," tukasnya.
Netanyahu bersumpah akan mencaplok sebagian Tepi Barat, yang terdiri dari Lembah Yordan, Laut Mati utara atau bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967, jika terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel.
"Indonesia mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang menjanjikan aneksasi Israel atas sebagian Tepi Barat jika dirinya berkuasa kembali setelah pemilu," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.
"Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB serta mengancam kelangsungan proses perdamaian," sambungnya, dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Rabu (11/9).
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan kemudian menyerukan kembali penyelesaian isu Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter yang disepakati internasional.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyerukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk segera mengambil sikap atas pernyataan ini. "Penting bagi OKI secara kolektif untuk segera merespon pernyataan yang berbahaya tersebut," tukasnya.
(esn)
