Saudi Kutuk Rencana Netanyahu Caplok Tepi Barat, Serukan Pertemuan OKI
Rabu, 11 September 2019 - 08:39 WIB
Saudi Kutuk Rencana Netanyahu Caplok Tepi Barat, Serukan Pertemuan OKI
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi mengutuk rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bersumpah akan mencaplok wilayah Tepi Barat. Saudi pun dengan cepat menyerukan pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa deklarasi ini adalah eskalasi yang sangat berbahaya terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran mencolok Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional," bunyi laporan Saudi Press Agency, mengutip pengadilan kerajaan seperti disitir Sputnik, Rabu (11/9/2019).
Dewan Liga Arab juga mengutuk pernyataan yang dibuat oleh perdana menteri Israel.
"Dewan percaya bahwa pernyataan-pernyataan ini (oleh Netanyahu) merongrong peluang kemajuan dalam proses perdamaian dan merusak semua fondasinya," demikian bunyi pernyataan Liga Arab.
Menurut para menteri, niat Netanyahu untuk memperluas kedaulatan Israel ke Lembah Jordan melanggar hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi yang diadopsi, termasuk resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338.
Ini bukan pertama kalinya Netanyahu membuat pernyataan, yang dilaporkan dilihat oleh para pakar politik sebagai upaya politik perdana menteri untuk mendapatkan dukungan dari pendukung garis keras politik Israel sebelum pemilu.
Selama beberapa dekade, Israel telah berkonflik dengan Palestina, yang mencari pengakuan diplomatik atas negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur - yang sebagian masih ditempati oleh Israel - dan Jalur Gaza.
Pemerintah Netanyahu telah menolak untuk mengakui Otonomi Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen dan terus membangun pemukiman di daerah-daerah yang diduduki meskipun ada keberatan yang konsisten dari PBB.
"Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa deklarasi ini adalah eskalasi yang sangat berbahaya terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran mencolok Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional," bunyi laporan Saudi Press Agency, mengutip pengadilan kerajaan seperti disitir Sputnik, Rabu (11/9/2019).
Dewan Liga Arab juga mengutuk pernyataan yang dibuat oleh perdana menteri Israel.
"Dewan percaya bahwa pernyataan-pernyataan ini (oleh Netanyahu) merongrong peluang kemajuan dalam proses perdamaian dan merusak semua fondasinya," demikian bunyi pernyataan Liga Arab.
Menurut para menteri, niat Netanyahu untuk memperluas kedaulatan Israel ke Lembah Jordan melanggar hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi yang diadopsi, termasuk resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338.
Ini bukan pertama kalinya Netanyahu membuat pernyataan, yang dilaporkan dilihat oleh para pakar politik sebagai upaya politik perdana menteri untuk mendapatkan dukungan dari pendukung garis keras politik Israel sebelum pemilu.
Selama beberapa dekade, Israel telah berkonflik dengan Palestina, yang mencari pengakuan diplomatik atas negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur - yang sebagian masih ditempati oleh Israel - dan Jalur Gaza.
Pemerintah Netanyahu telah menolak untuk mengakui Otonomi Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen dan terus membangun pemukiman di daerah-daerah yang diduduki meskipun ada keberatan yang konsisten dari PBB.
(ian)
