Wamenlu Malaysia: Banjir Hoaks dan Paham Radikal Kelemahan Teknologi Digital
Selasa, 10 September 2019 - 12:56 WIB
Wamenlu Malaysia: Banjir Hoaks dan Paham Radikal Kelemahan Teknologi Digital
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Malaysia, Marzuki Yahya, mengatakan teknolgi digital memiliki banyak manfaat untuk perkembangan negara dalam berbagai bidang. Namun ada juga kelemahannya, yakni banjirnya aliran berita palsu atau hoaks dan mudahnya digunakan untuk menyebarkan paham radikal.
Pendapat itu disampaikan Marzuki dalam Konferensi Regional Diplomasi Digital di Jakarta, Selasa (10/9/2019). Menurutnya, Malaysia sama halnya dengan Indonesia yang menghadapi perkembangan pesat dari teknologi digital yang terus merambat ke kebijakan luar negeri dan bagaimana diplomasi dipraktikkan.
Malaysia sepenuhnya mengakui bahwa industri 4.0 untuk masyarakat dan pembangunan nasional. Menurutnya, Putrajaya memiliki rencana konektivitas nasional yang diluncurkan pada Oktober 2018 dan berencana untuk meningkatkan infrastruktur digital di seluruh negara.
"Kami sudah mulai melihat hasil dari kebijakan ini. Malaysia juga adalah salah satu negara pertama di kawasan ini yang menyambut teknologi 5G. Teknologi digital akan mendorong inovasi dan pertumbuhan di banyak bidang penting, tentu saja termasuk diplomasi. Diplomasi digital adalah mekanisme urusan luar negeri dalam menangkap gelombang revolusi industri 4.0," katanya.
Namun, lanjut diplomat Malaysia tersebut, teknologi digital juga memiliki kelemahan yang tak bisa dianggap remeh. Kelemahan itu adalah kerentanan terhadap maraknya berita palsu. "Dalam hal ini harus ada sistem verifikasi berita di media untuk membedakan fakta dari yang palsu," katanya.
"Upaya yang sama harus dilakukan untuk mengatur media digital, khususnya media sosial. Terutama di masa ketika terorisme dan ekstremisme disebarkan melalui media sosial. Kita harus tetap berhati-hati terhadap dampak ini bagi masyarakat kita. Kebutuhan akan kerja sama dalam mengatasi masalah tata kelola media sosial yang efektif," imbuh Marzuki.
Pendapat itu disampaikan Marzuki dalam Konferensi Regional Diplomasi Digital di Jakarta, Selasa (10/9/2019). Menurutnya, Malaysia sama halnya dengan Indonesia yang menghadapi perkembangan pesat dari teknologi digital yang terus merambat ke kebijakan luar negeri dan bagaimana diplomasi dipraktikkan.
Malaysia sepenuhnya mengakui bahwa industri 4.0 untuk masyarakat dan pembangunan nasional. Menurutnya, Putrajaya memiliki rencana konektivitas nasional yang diluncurkan pada Oktober 2018 dan berencana untuk meningkatkan infrastruktur digital di seluruh negara.
"Kami sudah mulai melihat hasil dari kebijakan ini. Malaysia juga adalah salah satu negara pertama di kawasan ini yang menyambut teknologi 5G. Teknologi digital akan mendorong inovasi dan pertumbuhan di banyak bidang penting, tentu saja termasuk diplomasi. Diplomasi digital adalah mekanisme urusan luar negeri dalam menangkap gelombang revolusi industri 4.0," katanya.
Namun, lanjut diplomat Malaysia tersebut, teknologi digital juga memiliki kelemahan yang tak bisa dianggap remeh. Kelemahan itu adalah kerentanan terhadap maraknya berita palsu. "Dalam hal ini harus ada sistem verifikasi berita di media untuk membedakan fakta dari yang palsu," katanya.
"Upaya yang sama harus dilakukan untuk mengatur media digital, khususnya media sosial. Terutama di masa ketika terorisme dan ekstremisme disebarkan melalui media sosial. Kita harus tetap berhati-hati terhadap dampak ini bagi masyarakat kita. Kebutuhan akan kerja sama dalam mengatasi masalah tata kelola media sosial yang efektif," imbuh Marzuki.
(mas)
