Danai Program Senjata, Korut 'Rampok' USD2 Miliar Lewat Serang Siber
Selasa, 06 Agustus 2019 - 10:50 WIB
Danai Program Senjata, Korut 'Rampok' USD2 Miliar Lewat Serang Siber
A
A
A
NEW YORK - Korea Utara (Korut) telah menghasilkan sekitar USD2 Miliar untuk senjata program pemusnah massalnya menggunakan serangan siber yang meluas dan semakin canggih. Mereka "merampok" dari bank dan pertukaran mata uang kripto.
Begitu bunyi laporan rahasia PBB yang berhasil didapat Reuters, Selasa (6/8/2019).
"Pyongyang juga terus meningkatkan program nuklir dan misilnya meskipun tidak melakukan uji coba nuklir atau peluncuran ICBM (rudal balistik antar benua)," bunyi laporan yang ditujukan kepada komite sanksi Korut Dewan Keamanan PBB oleh pakar independen yang memantau kepatuhan selama enam bulan terakhir.
Para ahli, dalam laporan itu, mengatakan Korut menggunakan dunia maya untuk meluncurkan serangan yang semakin canggih untuk mencuri dana dari lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto untuk menghasilkan pendapatan. Mereka juga menggunakan dunia maya untuk mencuci uang yang dicuri.
"Aktor maya Republik Demokratik Rakyat Korea, banyak yang beroperasi di bawah arahan Biro Pengintaian, mengumpulkan uang untuk program WMD (senjata pemusnah massal), dengan total hasil hingga saat ini diperkirakan mencapai dua miliar dolar AS," kata laporan itu.
Korut secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK). Biro Umum Pengintaian adalah agen intelijen militer top Korut.
Para ahli mengatakan mereka sedang menyelidiki setidaknya 35 kasus yang dilaporkan dari aktor-aktor DPRK yang menyerang lembaga keuangan, pertukaran mata uang kripto dan kegiatan penambangan yang dirancang untuk mendapatkan mata uang asing di sekitar 17 negara.
Para pakar PBB mengatakan serangan Korut terhadap pertukaran mata uang kripto memungkinkannya menghasilkan pendapatan dengan cara yang lebih sulit untuk dilacak dan tunduk pada pengawasan serta regulasi pemerintah yang lebih sedikit daripada sektor perbankan tradisional.
Laporan PBB ini selesai sebelum peluncuran rudal minggu lalu oleh Korut, tetapi mencatat bahwa peluncuran rudal pada bulan Mei dan Juli meningkatkan kemampuan rudal balistik Korut secara keseluruhan.
Para pakar PBB mengatakan bahwa terlepas dari upaya diplomatik, mereka menemukan pelanggaran terus-menerus terhadap sanksi PBB.
"Misalnya, DPRK terus melanggar sanksi melalui transfer kapal-ke-kapal ilegal yang sedang berlangsung dan pengadaan barang-barang yang berhubungan dengan WMD serta barang-barang mewah," kata laporan PBB.
Misi Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan tersebut, yang telah disampaikan kepada komite Dewan Keamanan pekan lalu.
Sementara itu ketika ditanya tentang laporan PBB, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Kami menyerukan semua negara yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk melawan kemampuan Korea Utara dalam melakukan aktivitas siber yang berbahaya, yang menghasilkan pendapatan yang mendukung WMD dan program rudal balistik yang melanggar hukum."
Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulan telah menjatuhkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya guna menghentikan pendanaan untuk program-program rudal balistik dan nuklir Pyongyang. DK PBB telah melarang ekspor termasuk batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, serta membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.
Presiden AS Donald Trump telah bertemu dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un tiga kali. Pertemuan terakhir terjadi pada bulan Juni ketika ia menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di Korut di Zona Demiliterisasi (DMZ) antara kedua Korea.
Mereka sepakat untuk melanjutkan perundingan yang macet, bertujuan agar Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya. Pembicaraan belum dilanjutkan namun pada akhir Juli dan awal Agustus, Korut telah melakukan tiga uji coba rudal jarak pendek dalam delapan hari.
Begitu bunyi laporan rahasia PBB yang berhasil didapat Reuters, Selasa (6/8/2019).
"Pyongyang juga terus meningkatkan program nuklir dan misilnya meskipun tidak melakukan uji coba nuklir atau peluncuran ICBM (rudal balistik antar benua)," bunyi laporan yang ditujukan kepada komite sanksi Korut Dewan Keamanan PBB oleh pakar independen yang memantau kepatuhan selama enam bulan terakhir.
Para ahli, dalam laporan itu, mengatakan Korut menggunakan dunia maya untuk meluncurkan serangan yang semakin canggih untuk mencuri dana dari lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto untuk menghasilkan pendapatan. Mereka juga menggunakan dunia maya untuk mencuci uang yang dicuri.
"Aktor maya Republik Demokratik Rakyat Korea, banyak yang beroperasi di bawah arahan Biro Pengintaian, mengumpulkan uang untuk program WMD (senjata pemusnah massal), dengan total hasil hingga saat ini diperkirakan mencapai dua miliar dolar AS," kata laporan itu.
Korut secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK). Biro Umum Pengintaian adalah agen intelijen militer top Korut.
Para ahli mengatakan mereka sedang menyelidiki setidaknya 35 kasus yang dilaporkan dari aktor-aktor DPRK yang menyerang lembaga keuangan, pertukaran mata uang kripto dan kegiatan penambangan yang dirancang untuk mendapatkan mata uang asing di sekitar 17 negara.
Para pakar PBB mengatakan serangan Korut terhadap pertukaran mata uang kripto memungkinkannya menghasilkan pendapatan dengan cara yang lebih sulit untuk dilacak dan tunduk pada pengawasan serta regulasi pemerintah yang lebih sedikit daripada sektor perbankan tradisional.
Laporan PBB ini selesai sebelum peluncuran rudal minggu lalu oleh Korut, tetapi mencatat bahwa peluncuran rudal pada bulan Mei dan Juli meningkatkan kemampuan rudal balistik Korut secara keseluruhan.
Para pakar PBB mengatakan bahwa terlepas dari upaya diplomatik, mereka menemukan pelanggaran terus-menerus terhadap sanksi PBB.
"Misalnya, DPRK terus melanggar sanksi melalui transfer kapal-ke-kapal ilegal yang sedang berlangsung dan pengadaan barang-barang yang berhubungan dengan WMD serta barang-barang mewah," kata laporan PBB.
Misi Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan tersebut, yang telah disampaikan kepada komite Dewan Keamanan pekan lalu.
Sementara itu ketika ditanya tentang laporan PBB, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Kami menyerukan semua negara yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk melawan kemampuan Korea Utara dalam melakukan aktivitas siber yang berbahaya, yang menghasilkan pendapatan yang mendukung WMD dan program rudal balistik yang melanggar hukum."
Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulan telah menjatuhkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya guna menghentikan pendanaan untuk program-program rudal balistik dan nuklir Pyongyang. DK PBB telah melarang ekspor termasuk batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, serta membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.
Presiden AS Donald Trump telah bertemu dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un tiga kali. Pertemuan terakhir terjadi pada bulan Juni ketika ia menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di Korut di Zona Demiliterisasi (DMZ) antara kedua Korea.
Mereka sepakat untuk melanjutkan perundingan yang macet, bertujuan agar Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya. Pembicaraan belum dilanjutkan namun pada akhir Juli dan awal Agustus, Korut telah melakukan tiga uji coba rudal jarak pendek dalam delapan hari.
(ian)
