Soal LCS, China Peringatkan Negara Luar Tidak Ikut Campur
Kamis, 01 Agustus 2019 - 05:34 WIB
Soal LCS, China Peringatkan Negara Luar Tidak Ikut Campur
A
A
A
BANGKOK - China memperingatkan negara-negara luar terhadap segala upaya untuk menabur perselisihan antara Beijing dan negara-negara Asia Tenggara dengan mengemukakan perselisihan tentang Laut China Selatan. China menegaskan perbedaan dapat diselesaikan secara damai antara pihak-pihak yang terkena dampak itu sendiri.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan kembali komitmen Beijing untuk menyimpulkan Kode Etik dengan ASEAN yang mengatur Laut China Selatan yang akan membuat daerah yang disengketakan lebih stabil. Hal itu diungkapkan setelah pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada pertemuan tahunan 10 anggota blok itu.
Wang mengatakan Beijing dan negara-negara ASEAN dapat menyelesaikan perselisihan tanpa gangguan.
"Kami pikir negara-negara non-regional seharusnya tidak sengaja memperkuat perbedaan atau perselisihan seperti itu," katanya ketika ditanya tentang keterlibatan Amerika Serikat (AS).
"Sebagai gantinya mereka harus mendukung upaya China dan ASEAN dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini dengan baik," imbuhnya seperti dikutip dari 9News, Kamis (1/8/2019).
Ia mengatakan China dan ASEAN bertujuan untuk menyimpulkan pembicaraan tentang Kode Etik dalam waktu tiga tahun atau bahkan lebih awal. Kode etik ini tidak hanya akan mengelola perselisihan secara lebih efektif tetapi memastikan hak-hak negara-negara non-regional di perairan terlindungi dengan lebih baik.
ASEAN dan China telah menyelesaikan putaran pertama perundingan mengenai kode tersebut. Kendati begitu, para ahli mengatakan dua putaran perundingan berikutnya kemungkinan akan menjadi perdebatan karena tidak ada tanda bahwa China akan menyetujui apa pun yang akan merusak klaim maritimnya.
Para menteri luar negeri ASEAN, dalam komunike bersama setelah pertemuan tahunan mengatakan beberapa menteri telah menyatakan keprihatinan tentang reklamasi tanah, kegiatan dan insiden serius di daerah yang telah mengikis kepercayaan dan kepercayaan" dan meningkatkan ketegangan.
Mereka tidak menyebut nama negara mana pun tetapi berulang kali menyerukan non-militerisasi dan pengendalian diri dalam melakukan semua kegiatan oleh penggugat dan semua negara lain.
Mereka juga menekankan pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk perjanjian laut PBB yang belum diikuti Beijing, menurut putusan arbitrase internasional 2016.
"Perdagangan dua arah antara anggota ASEAN dan China mencapai USD580 miliar tahun lalu, sementara investasi China di negara-negara Asia Tenggara mencapai hampir USD10 miliar dolar AS, menjadikan kawasan itu tujuan investasi terbesar kedua untuk pertama kalinya," kata Wang, menambahkan bahwa China memiliki proyek infrastruktur dan transportasi di bawah Inisiatif Belt and Road dengan setiap anggota ASEAN.
Perselisihan Laut China Selatan telah menyoroti persaingan yang berkembang antara AS dan China untuk menegaskan pengaruh di kawasan itu, menempatkan negara-negara ASEAN di tempat yang ketat.
Pada pertemuan puncak mereka di bulan Juni, para pemimpin ASEAN mengadopsi kerangka kerja keterlibatan Indo-Pasifik yang berusaha menemukan jalan tengah dan tetap berada di sisi baik Washington dan Beijing.
Beijing sedang berusaha untuk memproyeksikan pengaruhnya secara global melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, sebuah program pengembangan ambisius dari proyek-proyek infrastruktur utama, sementara Washington menggunakan strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka, yang menurut Beijing diarahkan untuk menentangnya.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan kembali komitmen Beijing untuk menyimpulkan Kode Etik dengan ASEAN yang mengatur Laut China Selatan yang akan membuat daerah yang disengketakan lebih stabil. Hal itu diungkapkan setelah pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada pertemuan tahunan 10 anggota blok itu.
Wang mengatakan Beijing dan negara-negara ASEAN dapat menyelesaikan perselisihan tanpa gangguan.
"Kami pikir negara-negara non-regional seharusnya tidak sengaja memperkuat perbedaan atau perselisihan seperti itu," katanya ketika ditanya tentang keterlibatan Amerika Serikat (AS).
"Sebagai gantinya mereka harus mendukung upaya China dan ASEAN dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini dengan baik," imbuhnya seperti dikutip dari 9News, Kamis (1/8/2019).
Ia mengatakan China dan ASEAN bertujuan untuk menyimpulkan pembicaraan tentang Kode Etik dalam waktu tiga tahun atau bahkan lebih awal. Kode etik ini tidak hanya akan mengelola perselisihan secara lebih efektif tetapi memastikan hak-hak negara-negara non-regional di perairan terlindungi dengan lebih baik.
ASEAN dan China telah menyelesaikan putaran pertama perundingan mengenai kode tersebut. Kendati begitu, para ahli mengatakan dua putaran perundingan berikutnya kemungkinan akan menjadi perdebatan karena tidak ada tanda bahwa China akan menyetujui apa pun yang akan merusak klaim maritimnya.
Para menteri luar negeri ASEAN, dalam komunike bersama setelah pertemuan tahunan mengatakan beberapa menteri telah menyatakan keprihatinan tentang reklamasi tanah, kegiatan dan insiden serius di daerah yang telah mengikis kepercayaan dan kepercayaan" dan meningkatkan ketegangan.
Mereka tidak menyebut nama negara mana pun tetapi berulang kali menyerukan non-militerisasi dan pengendalian diri dalam melakukan semua kegiatan oleh penggugat dan semua negara lain.
Mereka juga menekankan pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk perjanjian laut PBB yang belum diikuti Beijing, menurut putusan arbitrase internasional 2016.
"Perdagangan dua arah antara anggota ASEAN dan China mencapai USD580 miliar tahun lalu, sementara investasi China di negara-negara Asia Tenggara mencapai hampir USD10 miliar dolar AS, menjadikan kawasan itu tujuan investasi terbesar kedua untuk pertama kalinya," kata Wang, menambahkan bahwa China memiliki proyek infrastruktur dan transportasi di bawah Inisiatif Belt and Road dengan setiap anggota ASEAN.
Perselisihan Laut China Selatan telah menyoroti persaingan yang berkembang antara AS dan China untuk menegaskan pengaruh di kawasan itu, menempatkan negara-negara ASEAN di tempat yang ketat.
Pada pertemuan puncak mereka di bulan Juni, para pemimpin ASEAN mengadopsi kerangka kerja keterlibatan Indo-Pasifik yang berusaha menemukan jalan tengah dan tetap berada di sisi baik Washington dan Beijing.
Beijing sedang berusaha untuk memproyeksikan pengaruhnya secara global melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, sebuah program pengembangan ambisius dari proyek-proyek infrastruktur utama, sementara Washington menggunakan strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka, yang menurut Beijing diarahkan untuk menentangnya.
(ian)
