Senat Australia Dukung Pemangkasan Pajak
Jum'at, 05 Juli 2019 - 08:58 WIB
Senat Australia Dukung Pemangkasan Pajak
A
A
A
SYDNEY - Senat Australia menyetujui pemangkasan pajak senilai USD110 miliar selama dekade mendatang.
Pemangkasan pajak ini menjadi kebijakan utama pemerintahan konservatif untuk mendorong ekonomi yang terus melemah. Rencana itu telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebelumnya dikhawatirkan akan ditolak Senat karena koalisi pemerintah tidak memiliki kursi mayoritas.
Pada akhirnya, oposisi utama Partai Buruh mendukung rancangan undang-undang (RUU) itu dengan alasan ekonomi memerlukan stimulus segera, meski pemangkasan pajak terbaru menguntungkan warga kaya Australia.
“Warga berpendapatan rendah dan menengah akan menyimpan lebih banyak pendapatan mereka dan memiliki lebih banyak uang di sakunya. Ini akan mendorong konsumsi rumah tangga yang akan bagus bagi keseluruhan ekonomi,” ungkap Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison dilansir Reuters.
Sebanyak 10 juta warga berpendapatan rendah dan menengah diperkirakan menerima potongan senilai 1.080 dolar Australia perorang dalam sepekan setelah RUU itu disahkan.
Pemangkasan pajak ini disambut bank sentral Australia yang menyatakan, tindakan pemerintah diperlukan untuk mendorong belanja konsumen demi menghidupkan kembali ekonomi yang tumbuh di level terendah dalam satu dekade.
Data dari Biro Statistik Australia menunjukkan penjualan ritel naik 0,1% pada Mei setelah turun 0,1% pada April serta di bawah proyeksi analis yang naik 0,2%. Data terpisah juga menunjukkan jumlah lapangan kerja yang menjadi indikator utama bagi permintaan buruh.
Lapangan kerja turun 1,1% dalam tiga bulan hingga Mei dari kuartal sebelumnya atau penurunan pertama sejak Februari 2016. Para ekonom memperkirakan pemotongan pajak itu akan menambah sekitar 7,5 miliar dolar Australia dalam ekonomi selama 2019-2020.
Bank sentral Australia juga memangkas suku bunga pada Selasa (2/7) atau kedua dalam dua bulan. Kesuksesan mengesahkan pemangkasan pajak ini juga menjadi kemenangan besar bagi PM Morrison.
Rencana itu menjadi isu utama dalam kampanye pemilu. Pada Mei lalu dia menyatakan, UU pajak merupakan prioritas pertama pemerintahannya. (Syarifudin)
Pemangkasan pajak ini menjadi kebijakan utama pemerintahan konservatif untuk mendorong ekonomi yang terus melemah. Rencana itu telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebelumnya dikhawatirkan akan ditolak Senat karena koalisi pemerintah tidak memiliki kursi mayoritas.
Pada akhirnya, oposisi utama Partai Buruh mendukung rancangan undang-undang (RUU) itu dengan alasan ekonomi memerlukan stimulus segera, meski pemangkasan pajak terbaru menguntungkan warga kaya Australia.
“Warga berpendapatan rendah dan menengah akan menyimpan lebih banyak pendapatan mereka dan memiliki lebih banyak uang di sakunya. Ini akan mendorong konsumsi rumah tangga yang akan bagus bagi keseluruhan ekonomi,” ungkap Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison dilansir Reuters.
Sebanyak 10 juta warga berpendapatan rendah dan menengah diperkirakan menerima potongan senilai 1.080 dolar Australia perorang dalam sepekan setelah RUU itu disahkan.
Pemangkasan pajak ini disambut bank sentral Australia yang menyatakan, tindakan pemerintah diperlukan untuk mendorong belanja konsumen demi menghidupkan kembali ekonomi yang tumbuh di level terendah dalam satu dekade.
Data dari Biro Statistik Australia menunjukkan penjualan ritel naik 0,1% pada Mei setelah turun 0,1% pada April serta di bawah proyeksi analis yang naik 0,2%. Data terpisah juga menunjukkan jumlah lapangan kerja yang menjadi indikator utama bagi permintaan buruh.
Lapangan kerja turun 1,1% dalam tiga bulan hingga Mei dari kuartal sebelumnya atau penurunan pertama sejak Februari 2016. Para ekonom memperkirakan pemotongan pajak itu akan menambah sekitar 7,5 miliar dolar Australia dalam ekonomi selama 2019-2020.
Bank sentral Australia juga memangkas suku bunga pada Selasa (2/7) atau kedua dalam dua bulan. Kesuksesan mengesahkan pemangkasan pajak ini juga menjadi kemenangan besar bagi PM Morrison.
Rencana itu menjadi isu utama dalam kampanye pemilu. Pada Mei lalu dia menyatakan, UU pajak merupakan prioritas pertama pemerintahannya. (Syarifudin)
(nfl)
