Iran kepada PBB: Kami Tidak Bisa Selamatkan Kesepakatan Nuklir
Kamis, 27 Juni 2019 - 13:56 WIB
Iran kepada PBB: Kami Tidak Bisa Selamatkan Kesepakatan Nuklir
A
A
A
NEW YORK - Iran mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB bahwa mereka tidak bisa "sendirian" menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015. Pengakuan ini meningkatkan tekanan pada Eropa, Rusia dan China ketika Iran bergerak ke arah kemungkinan melanggar komitmennya untuk membatasi kegiatan nuklirnya.
"Iran telah melakukan banyak hal dan lebih dari sekadar bagiannya yang adil untuk mempertahankan kesepakatan nuklir," ujar Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, dalam pertemuan DK PBB.
"Iran sendirian tidak dapat, tidak akan dan tidak mau mengambil semua beban lagi untuk melestarikan JCPOA," katanya, merujuk pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama sebutan secara resmi kesepakatan itu seperti disitir dari AFP, Kamis (27/6/2019).
Iran telah mengatakan akan memiliki lebih dari 300 kilo uranium yang diperkaya. Jumlah itu melebihi dari yang diizinkan untuk dimiliki di bawah kesepakatan, hasil dari 12 tahun negosiasi diplomatik yang sulit.
Langkah itu telah meningkatkan kekhawatiran di antara para penandatangan lainnya - Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina - yang mendesak Iran untuk menepati komitmennya.
Tetapi duta besar AS berpendapat bahwa keluarnya AS dari kesepakatan nuklir dan pengenaan kembali sanksi telah membuat JCPOA hampir sepenuhnya tidak efektif.
Ravanchi bersikeras bahwa penandatangan lain, yaitu Inggris, Prancis dan Jerman, harus menemukan cara untuk memberikan kompensasi kepada Iran.
"Keputusan Iran untuk membatalkan batasan yang diberlakukan oleh perjanjian nuklir pada pengayaan uraniumnya mungkin tidak membantu mempertahankan perjanjian penting itu," kata kepala politik PBB Rosemary DiCarlo kepada DK PBB.
Enam negara Eropa secara terpisah merilis pernyataan bersama yang mengatakan mereka "sangat prihatin" dengan langkah terbaru Iran.
"Kami sangat mendesak Iran untuk terus menerapkan komitmennya di bawah JCPOA secara penuh dan untuk menahan diri dari langkah-langkah eskalasi," bunyi pernyataan dari Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, Belgia dan Estonia.
Di bawah kesepakatan 2015, Iran berjanji untuk mengurangi kapasitas nuklirnya selama beberapa tahun dan mengizinkan pengawasan dengan imbalan bantuan sanksi.
"Iran telah melakukan banyak hal dan lebih dari sekadar bagiannya yang adil untuk mempertahankan kesepakatan nuklir," ujar Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi, dalam pertemuan DK PBB.
"Iran sendirian tidak dapat, tidak akan dan tidak mau mengambil semua beban lagi untuk melestarikan JCPOA," katanya, merujuk pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama sebutan secara resmi kesepakatan itu seperti disitir dari AFP, Kamis (27/6/2019).
Iran telah mengatakan akan memiliki lebih dari 300 kilo uranium yang diperkaya. Jumlah itu melebihi dari yang diizinkan untuk dimiliki di bawah kesepakatan, hasil dari 12 tahun negosiasi diplomatik yang sulit.
Langkah itu telah meningkatkan kekhawatiran di antara para penandatangan lainnya - Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina - yang mendesak Iran untuk menepati komitmennya.
Tetapi duta besar AS berpendapat bahwa keluarnya AS dari kesepakatan nuklir dan pengenaan kembali sanksi telah membuat JCPOA hampir sepenuhnya tidak efektif.
Ravanchi bersikeras bahwa penandatangan lain, yaitu Inggris, Prancis dan Jerman, harus menemukan cara untuk memberikan kompensasi kepada Iran.
"Keputusan Iran untuk membatalkan batasan yang diberlakukan oleh perjanjian nuklir pada pengayaan uraniumnya mungkin tidak membantu mempertahankan perjanjian penting itu," kata kepala politik PBB Rosemary DiCarlo kepada DK PBB.
Enam negara Eropa secara terpisah merilis pernyataan bersama yang mengatakan mereka "sangat prihatin" dengan langkah terbaru Iran.
"Kami sangat mendesak Iran untuk terus menerapkan komitmennya di bawah JCPOA secara penuh dan untuk menahan diri dari langkah-langkah eskalasi," bunyi pernyataan dari Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, Belgia dan Estonia.
Di bawah kesepakatan 2015, Iran berjanji untuk mengurangi kapasitas nuklirnya selama beberapa tahun dan mengizinkan pengawasan dengan imbalan bantuan sanksi.
(ian)
