Sikap Arab Saudi soal 'Deal of the Century' Trump
Senin, 24 Juni 2019 - 10:08 WIB
Sikap Arab Saudi soal 'Deal of the Century' Trump
A
A
A
RIYADH - Pemerintah Arab Saudi telah mengambil sikap soal rencana perdamaian Israel-Palestina rancangan pemerintah Presiden Donald Trump yang dikenal sebagai "Deal of the Century" atau "Kesepakatan Abad Ini". Menteri Negara Urusan Luar Negeri Adel Jubeir mengatakan keputusan akhir ada di tangan rakyat Palestina dan setiap negara kawasan harus menerima keputusan tersebut.
"Saya pikir apa pun yang memperbaiki situasi rakyat Palestina adalah sesuatu yang harus disambut. Sekarang setelah mengatakan itu, proses politik sangat penting," katanya, seperti dikutip Sputnik, Senin (24/6/2019).
"Orang-orang Palestina adalah orang-orang yang memiliki keputusan akhir dalam hal ini, karena ini adalah masalah mereka dan jadi apa pun yang diterima orang Palestina, saya yakin semua orang akan menerimanya," ujar diplomat Saudi tersebut.
Awal pekan ini, penasihat senior dan menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jared Kushner, mengintip bagian ekonomi dari rencana perdamaian "Deal of the Century" AS, yang mencakup investasi USD50 miliar untuk wilayah Palestina dan negara bagian di sekitarnya.
Namun, bagian politik dari rencana itu, yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik jangka panjang antara Israel dan Palestina, tetap dirahasiakan. Keseluruhan draft dari rencana perdamaian itu akan dirilis oleh Kushner di Ibu Kota Bahrain, Manama, pekan depan.
Sebelumnya, perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan gerakan Hamas menolak rencana perdamaian AS yang akan dipaparkan Kushner. Mereka menegaskan bahwa langkah-langkah ekonomi tidak akan menyelesaikan konflik, dan menyerukan solusi politik.
Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas juga menyatakan skeptis terhadap rencana perdamaian itu, dengan mengatakan bahwa dia yakin lokakarya di Manama tidak akan berhasil.
Mengomentari sikap Palestina, Kushner mengkritik para pemimpin Palestina karena menyerang rencana perdamaian yang belum mereka lihat.
"Ini akan menjadi peluang abad ini jika mereka memiliki keberanian untuk mengejarnya," katanya, seperti dikutip The Guardian.
Perwakilan Palestina telah menolak untuk menghadiri pertemuan di Manama, dan akibatnya Gedung Putih memilih untuk tidak mengundang pejabat Israel juga.
"Saya pikir apa pun yang memperbaiki situasi rakyat Palestina adalah sesuatu yang harus disambut. Sekarang setelah mengatakan itu, proses politik sangat penting," katanya, seperti dikutip Sputnik, Senin (24/6/2019).
"Orang-orang Palestina adalah orang-orang yang memiliki keputusan akhir dalam hal ini, karena ini adalah masalah mereka dan jadi apa pun yang diterima orang Palestina, saya yakin semua orang akan menerimanya," ujar diplomat Saudi tersebut.
Awal pekan ini, penasihat senior dan menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jared Kushner, mengintip bagian ekonomi dari rencana perdamaian "Deal of the Century" AS, yang mencakup investasi USD50 miliar untuk wilayah Palestina dan negara bagian di sekitarnya.
Namun, bagian politik dari rencana itu, yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik jangka panjang antara Israel dan Palestina, tetap dirahasiakan. Keseluruhan draft dari rencana perdamaian itu akan dirilis oleh Kushner di Ibu Kota Bahrain, Manama, pekan depan.
Sebelumnya, perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan gerakan Hamas menolak rencana perdamaian AS yang akan dipaparkan Kushner. Mereka menegaskan bahwa langkah-langkah ekonomi tidak akan menyelesaikan konflik, dan menyerukan solusi politik.
Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas juga menyatakan skeptis terhadap rencana perdamaian itu, dengan mengatakan bahwa dia yakin lokakarya di Manama tidak akan berhasil.
Mengomentari sikap Palestina, Kushner mengkritik para pemimpin Palestina karena menyerang rencana perdamaian yang belum mereka lihat.
"Ini akan menjadi peluang abad ini jika mereka memiliki keberanian untuk mengejarnya," katanya, seperti dikutip The Guardian.
Perwakilan Palestina telah menolak untuk menghadiri pertemuan di Manama, dan akibatnya Gedung Putih memilih untuk tidak mengundang pejabat Israel juga.
(mas)
