ASEAN Diminta Larang Impor Sampah Plastik
A
A
A
BANGKOK - Berbagai kelompok lingkungan mendorong negara-negara Asia Tenggara melarang impor sampah dari negara-negara maju untuk membantu mengatasi krisis polusi.
Seruan itu muncul saat para pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersiap bertemu pekan ini di Bangkok, Thailand. Asia Tenggara mengalami peningkatan impor sampah plastik dan elektronik dari negara-negara maju setelah China sebagai pendaur ulang terbesar di dunia melarang impor sampah. Kebijakan China itu membuat jutaan ton sampah dialihkan ke negara-negara lain.
Thailand menjadi tuan rumah pertemuan empat hari para pemimpin ASEAN mulai Kamis (20/6) untuk membahas berbagai isu paling penting di kawasan.
“Greenpeace Asia Tenggara mendorong para pemimpin ASEAN mengangkat isu ini dalam agenda selama konferensi tingkat tinggi (KTT) mereka tahun ini dan membuat deklarasi bersama untuk mengatasi krisis sampah plastik kawasan. Deklarasikan larangan segera untuk semua impor sampah plastik,” ungkap pernyataan Greenpeace, dilansir Reuters.
Menurut kelompok lingkungan Thailand, menjadi kepentingan ASEAN untuk melarang perdagangan sampah. “Menyambut sampah plastik dan elektronik dari luar negeri atas nama pembangunan harus segera dihentikan,” ungkap Penchom Saetang, direktur yayasan Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH).
Beberapa negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir telah mengambil langkah untuk menghentikan aliran sampah. Indonesia baru saja menolak impor sampah dari Kanada, setelah langkah serupa oleh Malaysia dan Filipina.
Thailand tidak melarang impor sampah plastik tapi bertujuan menghentikannya pada 2020. Bangkok menerapkan larangan sebagian sampah elektronik.
Kanada sempat terlibat konflik diplomatik dengan Filipina karena masalah sampah plastik. Pemerintah Kanada bulan lalu menyatakan menyewa perusahaan Bollore Logistics Canada untuk mengambil kembali 69 kontainer berisi sampah di Filipina.
Langkah Kanada itu setelah mendapat protes dari Manila terkait keberadaan puluhan kontainer berisi sampah yang telantar di pelabuhan Filipina. Pemerintah Filipina memprotes keras Kanada atas masalah itu dan menarik duta besarnya dari Kanada. (Syarifudin)
Seruan itu muncul saat para pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersiap bertemu pekan ini di Bangkok, Thailand. Asia Tenggara mengalami peningkatan impor sampah plastik dan elektronik dari negara-negara maju setelah China sebagai pendaur ulang terbesar di dunia melarang impor sampah. Kebijakan China itu membuat jutaan ton sampah dialihkan ke negara-negara lain.
Thailand menjadi tuan rumah pertemuan empat hari para pemimpin ASEAN mulai Kamis (20/6) untuk membahas berbagai isu paling penting di kawasan.
“Greenpeace Asia Tenggara mendorong para pemimpin ASEAN mengangkat isu ini dalam agenda selama konferensi tingkat tinggi (KTT) mereka tahun ini dan membuat deklarasi bersama untuk mengatasi krisis sampah plastik kawasan. Deklarasikan larangan segera untuk semua impor sampah plastik,” ungkap pernyataan Greenpeace, dilansir Reuters.
Menurut kelompok lingkungan Thailand, menjadi kepentingan ASEAN untuk melarang perdagangan sampah. “Menyambut sampah plastik dan elektronik dari luar negeri atas nama pembangunan harus segera dihentikan,” ungkap Penchom Saetang, direktur yayasan Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH).
Beberapa negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir telah mengambil langkah untuk menghentikan aliran sampah. Indonesia baru saja menolak impor sampah dari Kanada, setelah langkah serupa oleh Malaysia dan Filipina.
Thailand tidak melarang impor sampah plastik tapi bertujuan menghentikannya pada 2020. Bangkok menerapkan larangan sebagian sampah elektronik.
Kanada sempat terlibat konflik diplomatik dengan Filipina karena masalah sampah plastik. Pemerintah Kanada bulan lalu menyatakan menyewa perusahaan Bollore Logistics Canada untuk mengambil kembali 69 kontainer berisi sampah di Filipina.
Langkah Kanada itu setelah mendapat protes dari Manila terkait keberadaan puluhan kontainer berisi sampah yang telantar di pelabuhan Filipina. Pemerintah Filipina memprotes keras Kanada atas masalah itu dan menarik duta besarnya dari Kanada. (Syarifudin)
(nfl)