Palestina Berencana Seret Dubes AS ke Mahkamah Pidana Internasional
Palestina Berencana Seret Dubes AS ke Mahkamah Pidana Internasional
A
A
A
RAMALLAH - Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk mengadukan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, David Friedman, ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ini adalah respon lanjutan Palestina atas pernyataan Friedman mengenai Tepi Barat.
"Friedman memberikan bukti bahwa ia adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan di wilayah. Pernyataan itu adalah perpanjangan dari kebijakan pemerintah AS, yang sepenuhnya bias terhadap pendudukan dan kebijakan kolonialis ekspansionisnya," kata kementerian itu.
"Alasan apa yang bisa membenarkan logika Friedman bahwa Israel memiliki hak untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat? Hukum internasional melarang aneksasi tanah dengan kekerasan, serta kenyataan yang dipaksakan oleh kekuatan pendudukan," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (10/6).
Sebelumnya diwartakan, dalam sebuah wawancara dengan New York Times, Friedman mengatakan, Israel berhak untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Dia mengatakan, secara prinsip Israel berhak atas sebagian wilayah Tepi Barat.
"Dalam keadaan tertentu, saya pikir Israel memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, Tepi Barat," katanya dalam wawancara itu.
Hamas, Otoritas Palestina dan sejumlah tokoh oposisi Israel mengecam pernyataan tersebut. Anggota Kantor Hubungan Internasional Hamas, Basem Naim mengatakan, pernyataan yang dilontarkan oleh Friedman, mewakili pemikiran destruktif dari kepemimpinan Amerika yang ekstrem.
Pemimpin Partai Meretz Israel-salah satu partai oposisi Israel- Tamar Zandberg melalui akun Twitternya menegaskan, bahwa aneksasi lebih lanjut di Tepi Barat tidak akan menguntungkan Israel. Justru, papar Zandberg, hal ini akan menambah masalah baru bagi Israel.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mencatat bahwa kata-kata Friedman menekankan bias Administrasi Presiden AS yang mendukung Israel.
"Friedman memberikan bukti bahwa ia adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan di wilayah. Pernyataan itu adalah perpanjangan dari kebijakan pemerintah AS, yang sepenuhnya bias terhadap pendudukan dan kebijakan kolonialis ekspansionisnya," kata kementerian itu.
"Alasan apa yang bisa membenarkan logika Friedman bahwa Israel memiliki hak untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat? Hukum internasional melarang aneksasi tanah dengan kekerasan, serta kenyataan yang dipaksakan oleh kekuatan pendudukan," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (10/6).
Sebelumnya diwartakan, dalam sebuah wawancara dengan New York Times, Friedman mengatakan, Israel berhak untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Dia mengatakan, secara prinsip Israel berhak atas sebagian wilayah Tepi Barat.
"Dalam keadaan tertentu, saya pikir Israel memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, Tepi Barat," katanya dalam wawancara itu.
Hamas, Otoritas Palestina dan sejumlah tokoh oposisi Israel mengecam pernyataan tersebut. Anggota Kantor Hubungan Internasional Hamas, Basem Naim mengatakan, pernyataan yang dilontarkan oleh Friedman, mewakili pemikiran destruktif dari kepemimpinan Amerika yang ekstrem.
Pemimpin Partai Meretz Israel-salah satu partai oposisi Israel- Tamar Zandberg melalui akun Twitternya menegaskan, bahwa aneksasi lebih lanjut di Tepi Barat tidak akan menguntungkan Israel. Justru, papar Zandberg, hal ini akan menambah masalah baru bagi Israel.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mencatat bahwa kata-kata Friedman menekankan bias Administrasi Presiden AS yang mendukung Israel.
(esn)
Explore More