Kapalnya Disita AS, Korut Ngadu ke Sekjen PBB
Sabtu, 18 Mei 2019 - 12:43 WIB
Kapalnya Disita AS, Korut Ngadu ke Sekjen PBB
A
A
A
SEOUL - Korea Utara (Korut) telah meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk turun tangan menangani penyitaan "ilegal" kapal kargonya oleh Amerika Serikat (AS). Begitu laporan yang diturun media pemerintah Korut.
"Tindakan perampasan ini jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang negara gangster yang tidak peduli sama sekali tentang hukum internasional," kata duta besar Korea Utara untuk PBB dalam sebuah surat yang dikirim ke Guterres menurut kantor berita Korut, KCNA, yang dilansir Reuters, Sabtu (18/5/2019).
Protes Pyongyang kepada PBB tentang penyitaan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan sejak pertemuan puncak kedua antara pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump, yang bertujuan untuk melakukan denuklirisasi Korut, gagal di Hanoi pada bulan Februari lalu.
Surat itu juga menyerukan langkah-langkah mendesak oleh Guterres dan mengklaim bahwa Washington melanggar kedaulatan Korut serta melanggar piagam PBB.
Dengan perundingan denuklirisasi terhenti, Korut melanjutkan uji coba senjata lebih banyak bulan ini. Tes itu dipandang sebagai aksi protes Kim Jong-un setelah Trump menolak permintaannya atas bantuan sanksi di KTT Hanoi.
Baca juga: Moon Jae-in: Peluncuran Rudal Bentuk Protes Korut kepada AS
Korut mengatakan penyitaan kapal melanggar semangat KTT Singapura dan menuntut pengembalian kapal tanpa penundaan.
Baca juga: Korut Peringatkan AS: Perampasan Kapal Langgar Perjanjian Singapura
Departemen Kehakiman AS mengatakan kapal kargo Korut, yang dikenal sebagai "Wise Honest", disita dan dikandangkan ke Samoa Amerika. Kapal tersebut dituduh melakukan pengiriman batu bara ilegal yang melanggar sanksi dan pertama kali ditahan oleh Indonesia pada bulan April 2018.
Baca juga: Kapal Korut yang Ditangkap Indonesia Dibawa AS ke Samoa Amerika
"Tindakan perampasan ini jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang negara gangster yang tidak peduli sama sekali tentang hukum internasional," kata duta besar Korea Utara untuk PBB dalam sebuah surat yang dikirim ke Guterres menurut kantor berita Korut, KCNA, yang dilansir Reuters, Sabtu (18/5/2019).
Protes Pyongyang kepada PBB tentang penyitaan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan sejak pertemuan puncak kedua antara pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump, yang bertujuan untuk melakukan denuklirisasi Korut, gagal di Hanoi pada bulan Februari lalu.
Surat itu juga menyerukan langkah-langkah mendesak oleh Guterres dan mengklaim bahwa Washington melanggar kedaulatan Korut serta melanggar piagam PBB.
Dengan perundingan denuklirisasi terhenti, Korut melanjutkan uji coba senjata lebih banyak bulan ini. Tes itu dipandang sebagai aksi protes Kim Jong-un setelah Trump menolak permintaannya atas bantuan sanksi di KTT Hanoi.
Baca juga: Moon Jae-in: Peluncuran Rudal Bentuk Protes Korut kepada AS
Korut mengatakan penyitaan kapal melanggar semangat KTT Singapura dan menuntut pengembalian kapal tanpa penundaan.
Baca juga: Korut Peringatkan AS: Perampasan Kapal Langgar Perjanjian Singapura
Departemen Kehakiman AS mengatakan kapal kargo Korut, yang dikenal sebagai "Wise Honest", disita dan dikandangkan ke Samoa Amerika. Kapal tersebut dituduh melakukan pengiriman batu bara ilegal yang melanggar sanksi dan pertama kali ditahan oleh Indonesia pada bulan April 2018.
Baca juga: Kapal Korut yang Ditangkap Indonesia Dibawa AS ke Samoa Amerika
(ian)
