Arab Saudi Cs Serukan Qatar Berhenti Danai Kelompok Teror
Jum'at, 17 Mei 2019 - 09:16 WIB
Arab Saudi Cs Serukan Qatar Berhenti Danai Kelompok Teror
A
A
A
JENEWA - Arab Saudi, Bahrain dan Mesir meminta Qatar untuk berhenti mendanai kelompok-kelompok teroris dan menghormati hak-hak pekerja migran. Permintaan itu disampaikan dalam pidato yang disampaikan oleh ketiga negara di hadapan Dewan HAM PBB pada pertemuan di Jenewa untuk meninjau kembali situasi HAM di negara Teluk.
Dalam pidatonya, Arab Saudi meminta Qatar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan pendanaan kelompok-kelompok teroris. Saudi juga meminta Qatar mengambil langkah-langkah untuk tidak membiarkan platform media menyebarkan fanatisme.
Arab Saudi juga menyerukan penghapusan hambatan yang saat ini menghambat warga Qatar dan ekspatriat yang bekerja di Qatar untuk melakukan haji dan umrah.
Saudi juga menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang tragis dari ratusan anggota klan Al-Ghufran, setelah pemerintah Qatar menarik kewarganegaraan dari ratusan keluarga, menyita properti dan memindahkan mereka dari rumahnya seperti dikutip dari Arab News, Jumat (17/5/2019).
Sementara Bahrain menyerukan Doha untuk menghapus hambatan keadilan bagi pekerja migran guan memastikan perlindungan mereka dari pelecehan dan eksploitasi. Bahrain juga meminta Qatar untuk menghukum mereka yang melanggar dan memastikan para pekerja migran menerima upah tepat waktu.
Bahrain juga menyerukan Qatar untuk menerapkan reformasi untuk mencegah kerja paksa, dan sepenuhnya mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Menentang Perdagangan Manusia, memastikan bahwa para korban kerja paksa dan perdagangan menerima keadilan.
Sedangkan Mesir mengamini apa yang diserukan Arab Saudi, berhenti memberikan dukungan finansial kepada para teroris, termasuk mengizinkan platform media yang menyebarkan pidato kebencian dan membenarkan kekerasan atau hasutan untuk beroperasi di bawah perlindungannya.
Kairo meminta Doha untuk mengakhiri semua penahanan sewenang-wenang dan memberlakukan penghilangan paksa terhadap sejumlah warga negaranya sendiri. Doha juga diminta untuk berkomitmen pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka, serta mengadopsi undang-undang untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, terutama migran.
Dalam pidatonya, Arab Saudi meminta Qatar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan pendanaan kelompok-kelompok teroris. Saudi juga meminta Qatar mengambil langkah-langkah untuk tidak membiarkan platform media menyebarkan fanatisme.
Arab Saudi juga menyerukan penghapusan hambatan yang saat ini menghambat warga Qatar dan ekspatriat yang bekerja di Qatar untuk melakukan haji dan umrah.
Saudi juga menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang tragis dari ratusan anggota klan Al-Ghufran, setelah pemerintah Qatar menarik kewarganegaraan dari ratusan keluarga, menyita properti dan memindahkan mereka dari rumahnya seperti dikutip dari Arab News, Jumat (17/5/2019).
Sementara Bahrain menyerukan Doha untuk menghapus hambatan keadilan bagi pekerja migran guan memastikan perlindungan mereka dari pelecehan dan eksploitasi. Bahrain juga meminta Qatar untuk menghukum mereka yang melanggar dan memastikan para pekerja migran menerima upah tepat waktu.
Bahrain juga menyerukan Qatar untuk menerapkan reformasi untuk mencegah kerja paksa, dan sepenuhnya mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Menentang Perdagangan Manusia, memastikan bahwa para korban kerja paksa dan perdagangan menerima keadilan.
Sedangkan Mesir mengamini apa yang diserukan Arab Saudi, berhenti memberikan dukungan finansial kepada para teroris, termasuk mengizinkan platform media yang menyebarkan pidato kebencian dan membenarkan kekerasan atau hasutan untuk beroperasi di bawah perlindungannya.
Kairo meminta Doha untuk mengakhiri semua penahanan sewenang-wenang dan memberlakukan penghilangan paksa terhadap sejumlah warga negaranya sendiri. Doha juga diminta untuk berkomitmen pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka, serta mengadopsi undang-undang untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, terutama migran.
(ian)
