Tentara dan Demonstran Sudan Sepakat Periode Transisi Tiga Tahun

KHARTOUM - Para pemimpin militer Sudan dan kelompok oposisi menyepakati masa transisi selama tiga tahun untuk mentransfer kekuasaan ke pemerintahan sipil secara penuh. Militer Sudan merebut kekuasaan bulan lalu dengan menggulingkan Presiden Omar al-Bashir.

Berbicara kepada wartawan, Letnan Jenderal Yasser al-Atta mengatakan kesepakatan akhir tentang pembagian kekuasaan, termasuk pembentukan badan pemerintah berikutnya - dewan kedaulatan - akan ditandatangani dengan kelompok demonstran, Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan, dalam 24 jam.

"Kami menyetujui periode transisi tiga tahun," kata Atta.

"Kami bersumpah kepada orang-orang kami bahwa perjanjian akan selesai sepenuhnya dalam waktu 24 jam dengan cara yang memenuhi aspirasi rakyat," tambahnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (15/5/2019).

Ribuan pengunjuk rasa telah melakukan aksi duduk di luar markas tentara di Ibu Kota, Khartoum, selama berminggu-minggu. Mereka menuntut agar para jenderal militer, yang mengambil alih kekuasaan setelah menggulingkan al-Bashir pada 11 April, mundur.

Para jenderal Angkatan Darat awalnya bersikeras masa transisi dua tahun, sementara para pemimpin protes menginginkan empat tahun.

Atta juga mengatakan bahwa, selama masa transisi, Parlemen akan terdiri dari 300 anggota, di mana 67 persen akan berasal dari Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan dan sisanya akan berasal dari kelompok politik lainnya.

"Enam bulan pertama dari masa transisi akan dialokasikan untuk menandatangani perjanjian damai dengan pemberontak di zona perang," ia menambahkan.

Paling tidak empat orang tewas dan belasan orang terluka dalam aksi protes pada hari Senin lalu ketika para penguasa militer dan para pemimpin oposisi mengatakan mereka telah mencapai kesepakatan parsial untuk transisi.

Tokoh oposisi Madani Abbas Madani, berbicara kepada konferensi pers bersama Atta, mengatakan dewan militer transisi telah membentuk komite untuk menyelidiki penargetan para pengunjuk rasa. Dia juga mengatakan komite bersama dibentuk dengan oposisi untuk menggagalkan upaya apa pun untuk membubarkan aksi duduk di markas tentara.

Tembakan meletus di ibukota pada Senin malam setelah paramiliter Pasukan Bantuan Cepat (RSF) - yang pemimpinnya adalah wakil dewan militer - telah berpatroli di jalan-jalan menggunakan gas air mata dan senjata untuk mengganggu demonstrasi.

Para pengunjuk rasa, yang ingin terus menekan militer untuk penyerahan kekuasaan secara cepat, kembali pada hari Selasa, menghalangi jalan dan jembatan dengan batu bata dan batu.