Iran Pertimbangkan Hengkang dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir
Minggu, 28 April 2019 - 15:43 WIB
Iran Pertimbangkan Hengkang dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir
A
A
A
TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) adalah salah satu pilihan Teheran. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran.
NPT, yang mulai berlaku pada tahun 1970, dan diperpanjang tanpa batas pada tahun 1995, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, mendorong penggunaan energi nuklir secara damai dan perlucutan nuklir.
"Pilihan Iran sangat banyak, dan otoritas negara mempertimbangkannya dan meninggalkan NPT adalah salah satunya," kata Zarif dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (28/4).
Seperti diketahui, AS terus meningkatkan tekanan terhadap Iran, pasca mereka meninggalkan kesepakatan nuklir. Terbaru, AS memutuskan untuk mengakhiri keringanan sanksi yang diberikan kepada negara-negara pembeli minyak mentah Teheran.
Dengan pencabutan keringanan ini, maka semua negara yang melakukan kerjasama dengan Iran, khususnya dalam hal pembelian minyak, akan turut terkena sanksi Washinghton.
Keputusan AS ini mendapat tentangan dari banyak pihak, termasuk salah satunya adalah Uni Eropa (UE). Juru bicara Menteri Luar Negeri dan Keamanan UE, Maja Kocijancic menuturkan, pihaknya tidak akan mengikuti langkah AS.
NPT, yang mulai berlaku pada tahun 1970, dan diperpanjang tanpa batas pada tahun 1995, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, mendorong penggunaan energi nuklir secara damai dan perlucutan nuklir.
"Pilihan Iran sangat banyak, dan otoritas negara mempertimbangkannya dan meninggalkan NPT adalah salah satunya," kata Zarif dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (28/4).
Seperti diketahui, AS terus meningkatkan tekanan terhadap Iran, pasca mereka meninggalkan kesepakatan nuklir. Terbaru, AS memutuskan untuk mengakhiri keringanan sanksi yang diberikan kepada negara-negara pembeli minyak mentah Teheran.
Dengan pencabutan keringanan ini, maka semua negara yang melakukan kerjasama dengan Iran, khususnya dalam hal pembelian minyak, akan turut terkena sanksi Washinghton.
Keputusan AS ini mendapat tentangan dari banyak pihak, termasuk salah satunya adalah Uni Eropa (UE). Juru bicara Menteri Luar Negeri dan Keamanan UE, Maja Kocijancic menuturkan, pihaknya tidak akan mengikuti langkah AS.
(esn)
