Raja Thailand Cabut Bintang Kehormatan Kerajaan Thaksin Shinawatra
Minggu, 31 Maret 2019 - 04:27 WIB
Raja Thailand Cabut Bintang Kehormatan Kerajaan Thaksin Shinawatra
A
A
A
BANGKOK - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mencabut bintang kehormatan kerajaan yang telah diberikan kepada mantan perdana menteri yang digulingkan Thaksin Shinawatra.
Perintah ini datang kurang dari seminggu setelah partai politik pro-Thaksin Pheu Thai, kelompok oposisi utama Thailand, menentang sebuah partai yang mendukung junta militer yang berkuasa dalam pemilihan nasional yang disengketakan.
Pencabutan bintang kehormatan ini dapat mendiskriditkan Thaksin, dan mungkin partai afiliasinya, di mata warga Thailand karena kerajaan dipuja tanpa keraguan dalam budaya Thailand.
Posisi Monarki di Thailand berada di atas politik, tetapi tradisi itu diuji bulan lalu ketika saudara perempuan raja menerima pencalonan untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk partai pro-Thaksin lainnya. Raja dengan cepat menyatakan pencalonannya sebagai "tidak pantas" dan baik putri maupun partai didiskualifikasi.
Menurut dokumen pihak kerajaan, perintah mencabut bintang kehormatan Thaksin adalah untuk hukuman korupsi 2008 dan untuk melarikan diri dari negara itu untuk menghindarihukuman penjara dua tahun, kata dokumen itu.
“Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun mengeluarkan perintah kerajaan untuk mencabut bintang kehormatan kerajaan, karena Thaksin Shinawatra dijatuhi hukuman penjara oleh Divisi Kriminal Mahkamah Agung untuk Pemegang Kantor Politik, di samping banyak tuduhan lainnya, dan ia melarikan diri dari kerajaan, yang merupakan perilaku yang sangat tidak pantas," bunyi dokumen itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (31/3/2019).
Istana tidak segera tersedia untuk komentar lebih lanjut.
Pemilu berantakan terjadi setelah hampir 15 tahun kekacauan, di mana Thailand melihat dua kudeta tentara, pada tahun 2006 dan 2014, yang masing-masing menggulingkan Thaksin dan saudara perempuannya Yingluck.
Thaksin telah hidup di pengasingan sejak meninggalkan negara itu pada 2008 untuk menghindari jejak korupsi yang menurutnya bermotivasi politik. Dia dinyatakan bersalah dalam absensi dan dihukum dua tahun penjara.
Meskipun tinggal di luar negeri, Thaksin tetap menjadi tokoh yang memecah belah dalam politik Thailand. Partai-partai Pro-Thaksin telah memenangkan setiap pemilihan sejak tahun 2001, bahkan setelah ia digulingkan.
Perintah raja datang setelah serangkaian langkah oleh Thaksin yang dapat dilihat sebagai tantangan monarki.
Dua hari sebelum pemungutan suara hari Minggu, Thaksin muncul di pernikahan putri bungsunya di Hong Kong dengan kakak perempuan raja, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, yang mengejutkan negara itu bulan lalu dengan menerima pencalonan sebagai perdana menteri.
Sehari setelah itu, raja membuat pernyataan yang tak terduga dan samar, mengingat komentar yang dibuat oleh almarhum ayahnya tentang perlunya menempatkan "orang baik" dalam kekuasaan dan untuk mencegah "orang jahat dari menciptakan kekacauan".
Perintah ini datang kurang dari seminggu setelah partai politik pro-Thaksin Pheu Thai, kelompok oposisi utama Thailand, menentang sebuah partai yang mendukung junta militer yang berkuasa dalam pemilihan nasional yang disengketakan.
Pencabutan bintang kehormatan ini dapat mendiskriditkan Thaksin, dan mungkin partai afiliasinya, di mata warga Thailand karena kerajaan dipuja tanpa keraguan dalam budaya Thailand.
Posisi Monarki di Thailand berada di atas politik, tetapi tradisi itu diuji bulan lalu ketika saudara perempuan raja menerima pencalonan untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk partai pro-Thaksin lainnya. Raja dengan cepat menyatakan pencalonannya sebagai "tidak pantas" dan baik putri maupun partai didiskualifikasi.
Menurut dokumen pihak kerajaan, perintah mencabut bintang kehormatan Thaksin adalah untuk hukuman korupsi 2008 dan untuk melarikan diri dari negara itu untuk menghindarihukuman penjara dua tahun, kata dokumen itu.
“Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun mengeluarkan perintah kerajaan untuk mencabut bintang kehormatan kerajaan, karena Thaksin Shinawatra dijatuhi hukuman penjara oleh Divisi Kriminal Mahkamah Agung untuk Pemegang Kantor Politik, di samping banyak tuduhan lainnya, dan ia melarikan diri dari kerajaan, yang merupakan perilaku yang sangat tidak pantas," bunyi dokumen itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (31/3/2019).
Istana tidak segera tersedia untuk komentar lebih lanjut.
Pemilu berantakan terjadi setelah hampir 15 tahun kekacauan, di mana Thailand melihat dua kudeta tentara, pada tahun 2006 dan 2014, yang masing-masing menggulingkan Thaksin dan saudara perempuannya Yingluck.
Thaksin telah hidup di pengasingan sejak meninggalkan negara itu pada 2008 untuk menghindari jejak korupsi yang menurutnya bermotivasi politik. Dia dinyatakan bersalah dalam absensi dan dihukum dua tahun penjara.
Meskipun tinggal di luar negeri, Thaksin tetap menjadi tokoh yang memecah belah dalam politik Thailand. Partai-partai Pro-Thaksin telah memenangkan setiap pemilihan sejak tahun 2001, bahkan setelah ia digulingkan.
Perintah raja datang setelah serangkaian langkah oleh Thaksin yang dapat dilihat sebagai tantangan monarki.
Dua hari sebelum pemungutan suara hari Minggu, Thaksin muncul di pernikahan putri bungsunya di Hong Kong dengan kakak perempuan raja, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, yang mengejutkan negara itu bulan lalu dengan menerima pencalonan sebagai perdana menteri.
Sehari setelah itu, raja membuat pernyataan yang tak terduga dan samar, mengingat komentar yang dibuat oleh almarhum ayahnya tentang perlunya menempatkan "orang baik" dalam kekuasaan dan untuk mencegah "orang jahat dari menciptakan kekacauan".
(ian)
