Anggota DK PBB Asal Eropa Tolak Akui Golan Milik Israel
Rabu, 27 Maret 2019 - 17:36 WIB
Anggota DK PBB Asal Eropa Tolak Akui Golan Milik Israel
A
A
A
NEW YORK - Lima negara Eropa yang duduk di Dewan Keamanan (DK) PBB menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui Golan sebagai wilayah Israel. Kelimanya juga menyuarakan keprihatinan bahwa langkah itu dapat memiliki konsekuensi luas.
Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia bersikeras posisi Eropa tidak berubah dan bahwa Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.
"Kami tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak Juni 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, dan kami tidak menganggap mereka sebagai bagian dari wilayah negara Israel," kata Duta Besar Belgia, Marc Pesteen de Buytswerve.
"Kami mengemukakan keprihatinan kuat tentang konsekuensi yang lebih luas dari pengakuan aneksasi ilegal dan juga tentang konsekuensi regional yang lebih luas," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (27/3).
Setidaknya terdapat tiga resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan Israel untuk mundur dari Golan, yang direbutnya dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi pada tahun 1981, dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
Sementara itu, Duta Besar sementara AS untuk PBB, Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan DK PBB mengenai Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.
"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah dan destabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu. Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," ucap Cohen.
Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia bersikeras posisi Eropa tidak berubah dan bahwa Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.
"Kami tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak Juni 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, dan kami tidak menganggap mereka sebagai bagian dari wilayah negara Israel," kata Duta Besar Belgia, Marc Pesteen de Buytswerve.
"Kami mengemukakan keprihatinan kuat tentang konsekuensi yang lebih luas dari pengakuan aneksasi ilegal dan juga tentang konsekuensi regional yang lebih luas," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (27/3).
Setidaknya terdapat tiga resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan Israel untuk mundur dari Golan, yang direbutnya dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi pada tahun 1981, dalam suatu langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
Sementara itu, Duta Besar sementara AS untuk PBB, Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan DK PBB mengenai Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.
"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah dan destabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu. Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," ucap Cohen.
(poe)
