Trump Teken Veto Tolak Keputusan Kongres Akhiri Keadaan Darurat
Sabtu, 16 Maret 2019 - 06:16 WIB
Trump Teken Veto Tolak Keputusan Kongres Akhiri Keadaan Darurat
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani veto pertama masa kepresidenannya. Ia menolak keputusan Kongres yang mengakhiri keadaan darurat untuk mengamankan dana darurat untuk membangun tembok perbtasan.
Trump menyatakan di Kantor Oval bahwa dia bangga untuk menandatangani veto.
Itu terjadi setelah dia mengalami kekalahan pada hari Kamis ketika para senator, termasuk sesama anggota Partai Republik, memilih untuk mengakhiri deklarasi daruratnya di perbatasan Meksiko.
Baca juga: Senat AS Tolak Deklarasi Darurat Nasional Trump
Dikelilingi oleh pejabat penegak hukum, pembantu senior dan orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai karena kejahatan lintas batas, Trump mengatakan veto menegaskan kembali kekuatannya untuk mendapatkan dana tanpa Kongres adalah untuk melindungi keselamatan semua warga Amerika.
"Serbuan alien ilegal ... harus berakhir," katanya.
"Orang-orang membenci kata 'invasi' tetapi itu adalah kenyataan. Sistem imigrasi kita membentang melanggar melampaui titik," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (16/3/2019).
Deklarasi darurat Trump memungkinkan dia untuk mendapatkan pendanaan guna pembangunan tembok perbatasan setelah dia gagal mendapatkan otorisasi dari Kongres.
Pihak lawan, yang menuduh Trump melampaui batas eksekutif dan berlebihan terhadap masalah di perbatasan, sekarang bisa menggunakan tantangan di pengadilan untuk menghentikan keadaan darurat.
Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrar dan yang memimpin perjuangan untuk mencegah rencana tembok perbatasan Trump, menyebut tindakan orang nomor satu AS itu sebagai perebutan kekuasaan tanpa hukum.
"Presiden telah memilih untuk terus menentang Konstitusi, Kongres dan keinginan rakyat Amerika," katanya dalam sebuah pernyataan.
Dalam kesempatan itu ia mengumumkan upaya untuk mengesampingkan veto akan diadakan pada 26 Maret. Namun, ini sangat tidak mungkin untuk diluluskan karena diperlukan suara mayoritas dua pertiga Kongres.
Trump telah menjadikan keamanan perbatasan sebagai masalah utama dalam negeri dalam kepresidenannya dan mengatakan itu akan tetap menjadi pusat agenda dalam upaya pemilihan pemilu pada 2020.
Meskipun telah terjadi lonjakan kedatangan keluarga dan anak-anak di perbatasan, kekhawatiran keseluruhan di perbatasan turun secara substansial dari satu dekade atau lebih.
Kebanyakan politisi Partai Republik mendukung posisi Trump bahwa perbatasan tidak terkendali. Namun, ada pembelotan dalam Senat pada Kamis lalu oleh senator Republik saat voting. Mereka marah atas apa yang mereka lihat sebagai perebutan kekuasaan Trump yang tidak tepat atas kendali keuangan pemerintah - peran yang disediakan untuk legislatif.
Trump menyatakan di Kantor Oval bahwa dia bangga untuk menandatangani veto.
Itu terjadi setelah dia mengalami kekalahan pada hari Kamis ketika para senator, termasuk sesama anggota Partai Republik, memilih untuk mengakhiri deklarasi daruratnya di perbatasan Meksiko.
Baca juga: Senat AS Tolak Deklarasi Darurat Nasional Trump
Dikelilingi oleh pejabat penegak hukum, pembantu senior dan orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai karena kejahatan lintas batas, Trump mengatakan veto menegaskan kembali kekuatannya untuk mendapatkan dana tanpa Kongres adalah untuk melindungi keselamatan semua warga Amerika.
"Serbuan alien ilegal ... harus berakhir," katanya.
"Orang-orang membenci kata 'invasi' tetapi itu adalah kenyataan. Sistem imigrasi kita membentang melanggar melampaui titik," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (16/3/2019).
Deklarasi darurat Trump memungkinkan dia untuk mendapatkan pendanaan guna pembangunan tembok perbatasan setelah dia gagal mendapatkan otorisasi dari Kongres.
Pihak lawan, yang menuduh Trump melampaui batas eksekutif dan berlebihan terhadap masalah di perbatasan, sekarang bisa menggunakan tantangan di pengadilan untuk menghentikan keadaan darurat.
Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrar dan yang memimpin perjuangan untuk mencegah rencana tembok perbatasan Trump, menyebut tindakan orang nomor satu AS itu sebagai perebutan kekuasaan tanpa hukum.
"Presiden telah memilih untuk terus menentang Konstitusi, Kongres dan keinginan rakyat Amerika," katanya dalam sebuah pernyataan.
Dalam kesempatan itu ia mengumumkan upaya untuk mengesampingkan veto akan diadakan pada 26 Maret. Namun, ini sangat tidak mungkin untuk diluluskan karena diperlukan suara mayoritas dua pertiga Kongres.
Trump telah menjadikan keamanan perbatasan sebagai masalah utama dalam negeri dalam kepresidenannya dan mengatakan itu akan tetap menjadi pusat agenda dalam upaya pemilihan pemilu pada 2020.
Meskipun telah terjadi lonjakan kedatangan keluarga dan anak-anak di perbatasan, kekhawatiran keseluruhan di perbatasan turun secara substansial dari satu dekade atau lebih.
Kebanyakan politisi Partai Republik mendukung posisi Trump bahwa perbatasan tidak terkendali. Namun, ada pembelotan dalam Senat pada Kamis lalu oleh senator Republik saat voting. Mereka marah atas apa yang mereka lihat sebagai perebutan kekuasaan Trump yang tidak tepat atas kendali keuangan pemerintah - peran yang disediakan untuk legislatif.
(ian)
