Menlu Retno: Satu-satunya Pilihan OKI Dukung Palestina Secara Konkret
Sabtu, 02 Maret 2019 - 13:28 WIB
Menlu Retno: Satu-satunya Pilihan OKI Dukung Palestina Secara Konkret
A
A
A
ABU DHABI - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi mengingatkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang pekerjaan yang belum selesai, yakni memperjuangan kemerdekaan Palestina. Diplomat top Indonesia ini mengatakan dukungan konkret untuk Palestina adalah satu-satunya pilihan bagi OKI.
Komentar kritis Menlu Retno ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 OKI di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Jumat (1/3/2019).
"Saya ingin mengingatkan kembali anggota OKI mengenai pekerjaan kita yang belum selesai, yaitu isu Palestina, yang situasinya semakin memburuk," kata Retno, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Sabtu (2/3/2019).
Menurutnya, saat tidak ada pilihan lain bagi OKI selain memberikan dukungan nyata, solid dan konkret bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menlu Retno lantas menyinggung peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di panggung diplomasi dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamaan PBB akan terus memberikan dukungan penuh dan konkret bagi perjuangan Palestina.
Usai pertemuan OKI di Abu Dhabi, Retno akan berkunjung ke Amman, Yordania, untuk menyampaikan bantuan keuangan Indonesia kepada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) untuk Pengungsi Palestina, bantuan desalinasi air untuk warga Palestina di Gaza, dan membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengungsi perempuan Palestina di Yordania.
"Satu-satunya pilihan bagi OKI adalah untuk memperkuat solidaritas dan dukungan konkret bagi Palestina," kata Retno.
Menlu perempuan pertama Indonesia ini menggambarkan bahwa dunia sedang menghadapi konflik dan perang yang terus berlangsung di berbagai negara. Dia mengkritik keengganan negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan perundingan. Dia juga mengkritik banyaknya negara yang tidak menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB.
Menghadapi tantangan dunia yang mengkhawatirkan tersebut, Menlu Retno menegaskan bahwa menjadi sangat penting bagi anggota OKI untuk memberi contoh. "Anggota OKI harus memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global, termasuk dengan mencegah konflik, mengedepankan dialog dan perundingan, dan secara konsisten menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB," katanya.
Secara khusus, Menlu Retno menyinggung tantangan yang dihadapi negara-negara kawasan Asia Tenggara, yaitu terkait situasi pengungsi Rakhine. Retno menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia telah berkontribusi untuk membantu situasi di Rakhine, mengedepankan masalah kemanusiaan, membantu upaya repatriasi pengungsi Rakhine dari Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar, secara suka rela, aman dan terhormat.
Dalam mengatasi situasi di Rakhine State, Menlu Retno menegaskan pentingnya untuk mengatasi masalah defisit kepercayaan, baik antara komunitas di Rakhine State maupun antara Myanmar dan komunitas internasional. Dalam kaitan ini, ASEAN terus berupaya untuk membantu menjembatani, membantu proses repatriasi, termasuk dengan mengirimkan tim untuk menciptakan kondisi kondusif bagi repatriasi pengungsi.
"Progress harus dicapai di Rakhine State, Myanmar harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa progress dapat terjadi, dan kita mengharapkan OKI dapat mendukung penuh upaya ASEAN,” ucap Menlu Retno.
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-46 OKI diselenggarakan di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi pada 1-2 Maret 2019 dan mengusung tema “Fifty Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development”. Pada pertemuan ini, keketuaan KTM beralih dari Bangladesh ke Uni Emirat Arab. Pertemuan akan mengesahkan lebih dari 130 rancangan resolusi yang terkait kerja sama OKI mengenai berbagai isu.
Dalam pertemuan ini, Indonesia akan mengajukan tiga rancangan resolusi terkait dengan pembentukan OIC Contact Group for Peace and Dialogue; Islamic Office for the Boycott of Israel; dan terkait Pakta Global mengenai Migrasi.
Selain itu, Indonesia juga akan ajukan rancangan resolusi tahunan mengenai pertemuan pertama Badan Pengawas Obat OKI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada bulan November 2018 serta peran dan bantuan Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.
Komentar kritis Menlu Retno ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 OKI di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Jumat (1/3/2019).
"Saya ingin mengingatkan kembali anggota OKI mengenai pekerjaan kita yang belum selesai, yaitu isu Palestina, yang situasinya semakin memburuk," kata Retno, dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Sabtu (2/3/2019).
Menurutnya, saat tidak ada pilihan lain bagi OKI selain memberikan dukungan nyata, solid dan konkret bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menlu Retno lantas menyinggung peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di panggung diplomasi dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamaan PBB akan terus memberikan dukungan penuh dan konkret bagi perjuangan Palestina.
Usai pertemuan OKI di Abu Dhabi, Retno akan berkunjung ke Amman, Yordania, untuk menyampaikan bantuan keuangan Indonesia kepada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) untuk Pengungsi Palestina, bantuan desalinasi air untuk warga Palestina di Gaza, dan membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengungsi perempuan Palestina di Yordania.
"Satu-satunya pilihan bagi OKI adalah untuk memperkuat solidaritas dan dukungan konkret bagi Palestina," kata Retno.
Menlu perempuan pertama Indonesia ini menggambarkan bahwa dunia sedang menghadapi konflik dan perang yang terus berlangsung di berbagai negara. Dia mengkritik keengganan negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan perundingan. Dia juga mengkritik banyaknya negara yang tidak menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB.
Menghadapi tantangan dunia yang mengkhawatirkan tersebut, Menlu Retno menegaskan bahwa menjadi sangat penting bagi anggota OKI untuk memberi contoh. "Anggota OKI harus memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global, termasuk dengan mencegah konflik, mengedepankan dialog dan perundingan, dan secara konsisten menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB," katanya.
Secara khusus, Menlu Retno menyinggung tantangan yang dihadapi negara-negara kawasan Asia Tenggara, yaitu terkait situasi pengungsi Rakhine. Retno menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia telah berkontribusi untuk membantu situasi di Rakhine, mengedepankan masalah kemanusiaan, membantu upaya repatriasi pengungsi Rakhine dari Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar, secara suka rela, aman dan terhormat.
Dalam mengatasi situasi di Rakhine State, Menlu Retno menegaskan pentingnya untuk mengatasi masalah defisit kepercayaan, baik antara komunitas di Rakhine State maupun antara Myanmar dan komunitas internasional. Dalam kaitan ini, ASEAN terus berupaya untuk membantu menjembatani, membantu proses repatriasi, termasuk dengan mengirimkan tim untuk menciptakan kondisi kondusif bagi repatriasi pengungsi.
"Progress harus dicapai di Rakhine State, Myanmar harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa progress dapat terjadi, dan kita mengharapkan OKI dapat mendukung penuh upaya ASEAN,” ucap Menlu Retno.
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-46 OKI diselenggarakan di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi pada 1-2 Maret 2019 dan mengusung tema “Fifty Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development”. Pada pertemuan ini, keketuaan KTM beralih dari Bangladesh ke Uni Emirat Arab. Pertemuan akan mengesahkan lebih dari 130 rancangan resolusi yang terkait kerja sama OKI mengenai berbagai isu.
Dalam pertemuan ini, Indonesia akan mengajukan tiga rancangan resolusi terkait dengan pembentukan OIC Contact Group for Peace and Dialogue; Islamic Office for the Boycott of Israel; dan terkait Pakta Global mengenai Migrasi.
Selain itu, Indonesia juga akan ajukan rancangan resolusi tahunan mengenai pertemuan pertama Badan Pengawas Obat OKI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada bulan November 2018 serta peran dan bantuan Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.
(mas)
