Utusan HAM PBB Tuntut Panglima Militer Myanmar Diadili
Sabtu, 26 Januari 2019 - 14:26 WIB
Utusan HAM PBB Tuntut Panglima Militer Myanmar Diadili
A
A
A
DHAKA - Penyelidik hak asasi manusia (HAM) PBB mengatakan panglima militer Myanmar harus diadili karena genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya . Ia menambahkan bahwa menahan pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatan diperlukan sebelum para pengungsi yang melarikan diri kembali ke negara itu.
Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, berbicara dalam perjalanan ke Thailand dan Bangladesh, di mana ia bertemu para pejabat dan pengungsi Rohingya yang diusir dari negara bagian Rakhine barat setelah penumpasan tentara pada tahun 2017.
"Min Aung Hlaing dan yang lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Rakhine dan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di bagian lain Myanmar," kata Lee, yang dilarang dari negara itu, merujuk pada panglima militer Myanmar.
Wawancara ini menandai pertama kalinya Lee secara terbuka menyerukan panglima militer untuk diadili karena genosida. Sebuah misi pencari fakta PBB di Myanmar tahun lalu mengatakan bahwa kampanye militer, yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan, diatur dengan niat genosida dan merekomendasikan Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya dituntut dengan kejahatan paling buruk di bawah hukum internasional.
Sejak Agustus 2017 sekitar 730 ribu Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak.
"Agar pemulangan terjadi para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, karena mengirim kembali para pengungsi tanpa pertanggungjawaban akan benar-benar memperburuk atau memperpanjang situasi mengerikan di Myanmar," ujar Lee.
"Dan kemudian kita akan melihat siklus pengusiran lagi," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).
Juru bicara militer dan pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Negara itu sebelumnya telah menyangkal hampir semua tuduhan yang dibuat oleh para pengungsi terhadap pasukannya, yang katanya terlibat dalam operasi kontra-terorisme yang sah.
Pelapor Khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, berbicara dalam perjalanan ke Thailand dan Bangladesh, di mana ia bertemu para pejabat dan pengungsi Rohingya yang diusir dari negara bagian Rakhine barat setelah penumpasan tentara pada tahun 2017.
"Min Aung Hlaing dan yang lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Rakhine dan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di bagian lain Myanmar," kata Lee, yang dilarang dari negara itu, merujuk pada panglima militer Myanmar.
Wawancara ini menandai pertama kalinya Lee secara terbuka menyerukan panglima militer untuk diadili karena genosida. Sebuah misi pencari fakta PBB di Myanmar tahun lalu mengatakan bahwa kampanye militer, yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan, diatur dengan niat genosida dan merekomendasikan Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya dituntut dengan kejahatan paling buruk di bawah hukum internasional.
Sejak Agustus 2017 sekitar 730 ribu Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak.
"Agar pemulangan terjadi para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, karena mengirim kembali para pengungsi tanpa pertanggungjawaban akan benar-benar memperburuk atau memperpanjang situasi mengerikan di Myanmar," ujar Lee.
"Dan kemudian kita akan melihat siklus pengusiran lagi," tukasnya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).
Juru bicara militer dan pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Negara itu sebelumnya telah menyangkal hampir semua tuduhan yang dibuat oleh para pengungsi terhadap pasukannya, yang katanya terlibat dalam operasi kontra-terorisme yang sah.
(ian)
