Skenario yang Sama: Krisis Venezuela Disamakan dengan Suriah dan Libya

CARACAS - Duta Besar Venezuela untuk Suriah , Jose Gregoria Biomorgi Muzzatiz, menyamakan kejadian yang saat ini terjadi di negaranya dengan situasi di Suriah pada 2011, menghubungkan keduanya dengan menyebut sebagai "skenario yang sama."

Ia mencatat bahwa meskipun oposisi Venezuela menggunakan istilah-istilah seperti demokrasi, namun oposisi tidak mengakui presiden yang terpilih secara sah dan telah mencalonkan kandidat tidak dikenal.

"Banyak (orang) telah meninggal selama delapan tahun terakhir di Suriah, di mana jumlah kehancurannya sangat besar dan masing-masing serta setiap keluarga telah kehilangan setidaknya satu dari orang-orang terkasihnya. Mereka ingin memaksakan skenario yang sama pada Venezuela, tetapi negara kita akan menang," Muzzatiz menegaskan seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (25/1/2019).

Ia menambahkan bahwa semua lembaga negara di Venezuela bekerja dalam mode rutin dan situasi secara keseluruhan berjalan "normal." Pihak berwenang pun menyatakan semuanya berada di bahwa kendali.

Pernyataan Muzzatiz diamini oleh Charge d'Affaires dari kedutaan besar Venezuela di Serbia. Dia Nader de El-Andari berpendapat bahwa krisis saat ini di Venezuela telah didukung oleh Amerika Serikat, dengan dukungan dari Uni Eropa, sesuai dengan model di Libya dan Suriah.

"Inilah yang terjadi di Libya dan Suriah, dan inilah yang terjadi di Venezuela. Suatu pemerintahan sedang dibuat di luar negeri, dan AS dan Uni Eropa membuat negara-negara lain mulai mengenalinya. Venezuela memiliki banyak kekayaan, dan mereka tertarik pada sumber daya alam," kata Nader de El-Andari.

Kelompok militan yang bermarkas di Lebanon, Hizbullah, pada gilirannya, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diperoleh Sputnik bahwa pihaknya sangat mengutuk intervensi AS dan sama sekali menentang upaya kudeta terhadap pemerintahan Venezuela yang sah yang diprakarsai oleh Amerika Serikat.

"Hizbullah menegaskan kembali dukungannya untuk Presiden Nicolas Maduro dan pemerintah terpilihnya," bunyi pernyataan itu.

Kelompok itu menekankan bahwa keputusan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, untuk mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai Presiden Venezuela tidak menjadikannya sebagai kepala negara yang sah.

"Dunia memahami bahwa tujuan intervensi AS bukan untuk membela demokrasi dan kebebasan, seperti yang diklaim Washington. Tujuan sebenarnya adalah untuk merebut sumber daya negara," pernyataan itu menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, menuduhnya berusaha melakukan kudeta di Caracas. Sementara Washington, pada gilirannya, mendesak dia untuk mundur.

Pada hari Rabu, setidaknya dua orang dilaporkan tewas dalam protes kekerasan terhadap Maduro, yang terjadi di tengah dukungan oposisi untuk Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai Presiden.

Selain AS, Guaido diakui oleh sejumlah negara, termasuk Kanada, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, dan Peru.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, pada bagiannya, menekankan bahwa peristiwa baru-baru ini di Venezuela merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan menyalahkan Amerika Serikat karena ikut campur.

Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi, menunjukkan bahwa Iran menentang setiap campur tangan dalam urusan internal Venezuela, serta langkah-langkah ilegal dan tidak konstitusional, seperti percobaan kudeta, dan mendukung pemerintah dan rakyat Venezuela.