Mahathir Mohammad: Kasus Korupsi di Malaysia Meningkat

WINA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan jumlah kasus korupsi semakin meningkat karena para whistleblowers (pelapor) tidak takut lagi melaporkan skandal ke otoritas penegak hukum.

Penegasan Mahathir itu diugkapkan dalam the International Anti-Corruption Academy, di mana dia mengungkapkan pemerintahan Pakatan Harapan (PH) memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada orang yang melaporkan kasus korupsi. “Ketika kita meminta Komisi Anti-korupsi Malaysia (MACC), mereka mengungkapkan jumlah kasus korupsi meningkat,” kata Mahathir dilansir Channel News Asia.

Dia menambahkan, kebanyakan kasus berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Najib Razak. Mahathir mengungkapkan upaya pemerintahan memerangi korupsi dilakukan semua menteri, termasuk dirinya yang melaporkan kekayaan kepada MACC.

Mahathir mengungkapkan, korupsi diklasifikasikan menjadi dua yakni “di bawah meja” dan “di atas meja”. “Ketika negara dalma tahapan korupsi di atas meja, orang sukarela menerima suap untuk pelayanan. Itu menjadi hal normal di masyarakat,” ujarnya. Namun, ketika negara dalam tahapan di atas meja, maka ada harapan memerangi korupsi di mana orang tidak lagi dipaksa menyuap secara sukarela, tetapi dipaksa menyuap untuk mendapatkan proyek.

Sejak memenangkan pemilu pada Mei 2018 lalu, pemerintahan PH secara agresif melaksanakan kampanye anti-korupsi. Najib dijerat dengan kasus pencucian uang, suap, pelanggaran kepercayaan, dan sebagian besar kasusnya berkaitan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Namun, dia menolak semua dakwaan.

Rosmah Mansor, istri Najib, juga menghadapi serangkaian dakwaan korupsi. Sama seperti suaminya, Rosmah membantah semua dakwaan korupsi.

Mahathir sendiri mengungkapkan sangat sulit untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. “Hukum saja tidak cukup,” tegasnya. Dia mengungkapkan, banyak negara korupsi terjadi dari atas ke bawah. “Di negara yang minim korupsi, rakyat bisa melawan korupsi. Perilaku tersebut bisa dipupuk oleh anak muda,” ujarnya. Dia menegaskan, ketika sudah memiliki budaya anti-korupsi, hukum tidak lagi diperlukan.

Di Wina, Austria, dalam konferensi International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) yang digelar kemarin hingga 24 Januari tersebut, Malaysia mengusulkan dua inisiatif untuk memerangi korupsi secara global. Wakil Presiden IAACA Tan Sri Abu Kassim Mohamed mengatakan, dua inisiatif tersebut adalah menyediakan dana untuk melindungi petugas badan anti-korupsi dan memperkuat IAACA dalam memainkan peranan secara global, seperti World Customs Organisation (WCO) dan Interpol.

Seperti ditambahkan Mahathir, saat ini merupakan saatnya IAACA memainkan peranan penting seperti Interpol dan WCO dalam memerang korupsi secara global. “Kini saatnya personel penegak hukum mendapatkan perlindungan dari IAACA dalam dana yang disebut dengan Anti-Corruption Champions Fund,” katanya.

Mahathir menambahkan, dana tersebut bertujuan untuk menjaga personel penegak hukum di seluruh dunia yang bisa menjadi korban pembalasan dendam atau insiden dalam penegakkan hukum. Misalnya, Mahathir memberikan contoh dengan banyak serangan air asam hingga tindakan kekerasan.

Realitiskan usulan Mahathir? Abu Kassim, Direktur Jenderal National Governance, Intregrity and Anti-Corruption Center (GIACC), mengatakan, IAACA akan bekerja pada ranah yang sensitive pada hukum negara yang terlibat dalam realisasi dana dan bekerja di ranah negara lain yang belum tentu negara tersebut menyepakatinya. “Usulan Malaysia itu merupakan ide segar yang bisa dibahas pada konferensi,” ujarnya.

Konferensi IAACA menjadi tempat ideal bagi Mahathiruntuk menunjukkan komitmen dan upaya pemerintahannya dalam memerangi korupsi. Itu juga sebagai ajang bagi Mahathir untuk menunjukkan citra positif Malaysia sebagai negara yang bersih dan bersungguh-sungguh menegakkan hukum, integritas, dan akuntabilitas.

Konferensi IAACA selama tiga hari dihadiri para pemimpin politik dan pemimpi lembaga anti-korupsi. Forum itu menjadi pertukaran pandangan untuk mempromosikan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi korupsi. (Andika Hendra)