Mahkamah Agung Venezuela Nyatakan Semua Tindakan Parlemen Ilegal
Selasa, 22 Januari 2019 - 16:05 WIB
Mahkamah Agung Venezuela Nyatakan Semua Tindakan Parlemen Ilegal
A
A
A
CARACAS - Mahkamah Agung Venezuela menyatakan semua tindakan Majelis Nasional negara itu batal dan tidak berlaku. Keputusan ini keluar setelah parlemen Venezuela yang dikuasai oposisi menyatakan terpilihnya Presiden Nicolas Maduro tidak sah.
Seperti disitir dari RT, Selasa (22/1/2019), Majelis Nasional adalah badan legislatif dengan 167 kursi, yang saat ini dipimpin oleh Juan Guaido dari Partai Kehendak Rakyat. Guaido adalah lawan sengit Maduro, yang telah mengambil bagian dalam protes terhadapnya dan menyerukan militer negara itu untuk menggulingkan presiden.
Maduro sudah menyatakan Majelis Nasional tidak sah pada tahun 2017, dan membentuk badan legislatif baru - Majelis Nasional Konstituante (CNA) - untuk menggantikannya, di mana semua kursi saat ini dipegang oleh partai-partai pro-Maduro. Karena Maduro tidak memiliki kekuatan Konstitusional untuk segera membubarkan Majelis Nasional, kedua majelis telah berfungsi berdampingan sejak 2017, dengan CNA diberikan kekuasaan untuk mengesampingkan undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional.
Maduro dilantik pada pekan lalu setelah kembali memenangkan pemilu pada Mei lalu. Majelis yang dipimpin oposisi dan koalisi negara-negara tetangga menyatakan terpilihnya Maduro tidak sah.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut pemilihan Maduro "tidak sah" dan "pura-pura," dan bersumpah untuk menjaga tekanan diplomatik pada pemerintah Venezuela.
Guaido secara singkat ditahan oleh polisi rahasia dalam perjalanan ke sebuah demonstrasi pekan lalu. Maduro bersikeras bahwa penangkapan Guaido bukan atas perintah pemerintah, dan mungkin dilakukan untuk media.
Pengumuman Mahkamah Agung datang di tengah berita demonstrasi anti-pemerintah di ibu kota negara itu, serta pemberontakan oleh satuan Garda Nasional yang ditempatkan di lingkungan kumuh dekat Istana Presiden. Pasukan pemerintah menangkap 40 Garda Nasional dan menembakkan gas air mata pada pengunjuk rasa pada Senin pagi dini hari.
Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez mengatakan di Twitter bahwa tentara jahat akan "dihukum dengan berat."
Rekaman video dari lingkungan itu menunjukkan pemrotes menyalakan api dan memblokir jalan-jalan dengan barikade.
Krisis yang sedang berlangsung di Venezuela sedang diikuti oleh media dan politisi AS, yang mayoritas dari mereka secara terbuka anti-Maduro. Wakil Presiden Mike Pence telah menyatakan dukungannya kepada Guaido, menyebut Majelis Nasional satu-satunya badan yang sah di negara itu. Sementara Senator Florida Marco Rubio telah berulang kali menyebut pemerintah Maduro "tidak sah" dan mendesak perubahan rezim di negara Amerika Latin itu.
Venezuela telah terperosok oleh hiperinflasi, kelaparan, dan krisis pengungsi yang menyebabkan hampir tiga juta rakyat Venezuela melarikan diri dari negara itu. Washington menyalahkan kebijakan ekonomi sosialis Maduro dan mentornya, Hugo Chavez, atas krisis yang semakin dalam, sambil menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Maduro. Sejumlah besar sanksi terbaru pada bulan September ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, yang pernah mengumumkan bahwa ia tidak akan mengesampingkan opsi militer dalam menangani krisis di Venezuela.
Seperti disitir dari RT, Selasa (22/1/2019), Majelis Nasional adalah badan legislatif dengan 167 kursi, yang saat ini dipimpin oleh Juan Guaido dari Partai Kehendak Rakyat. Guaido adalah lawan sengit Maduro, yang telah mengambil bagian dalam protes terhadapnya dan menyerukan militer negara itu untuk menggulingkan presiden.
Maduro sudah menyatakan Majelis Nasional tidak sah pada tahun 2017, dan membentuk badan legislatif baru - Majelis Nasional Konstituante (CNA) - untuk menggantikannya, di mana semua kursi saat ini dipegang oleh partai-partai pro-Maduro. Karena Maduro tidak memiliki kekuatan Konstitusional untuk segera membubarkan Majelis Nasional, kedua majelis telah berfungsi berdampingan sejak 2017, dengan CNA diberikan kekuasaan untuk mengesampingkan undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional.
Maduro dilantik pada pekan lalu setelah kembali memenangkan pemilu pada Mei lalu. Majelis yang dipimpin oposisi dan koalisi negara-negara tetangga menyatakan terpilihnya Maduro tidak sah.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut pemilihan Maduro "tidak sah" dan "pura-pura," dan bersumpah untuk menjaga tekanan diplomatik pada pemerintah Venezuela.
Guaido secara singkat ditahan oleh polisi rahasia dalam perjalanan ke sebuah demonstrasi pekan lalu. Maduro bersikeras bahwa penangkapan Guaido bukan atas perintah pemerintah, dan mungkin dilakukan untuk media.
Pengumuman Mahkamah Agung datang di tengah berita demonstrasi anti-pemerintah di ibu kota negara itu, serta pemberontakan oleh satuan Garda Nasional yang ditempatkan di lingkungan kumuh dekat Istana Presiden. Pasukan pemerintah menangkap 40 Garda Nasional dan menembakkan gas air mata pada pengunjuk rasa pada Senin pagi dini hari.
Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez mengatakan di Twitter bahwa tentara jahat akan "dihukum dengan berat."
Rekaman video dari lingkungan itu menunjukkan pemrotes menyalakan api dan memblokir jalan-jalan dengan barikade.
Krisis yang sedang berlangsung di Venezuela sedang diikuti oleh media dan politisi AS, yang mayoritas dari mereka secara terbuka anti-Maduro. Wakil Presiden Mike Pence telah menyatakan dukungannya kepada Guaido, menyebut Majelis Nasional satu-satunya badan yang sah di negara itu. Sementara Senator Florida Marco Rubio telah berulang kali menyebut pemerintah Maduro "tidak sah" dan mendesak perubahan rezim di negara Amerika Latin itu.
Venezuela telah terperosok oleh hiperinflasi, kelaparan, dan krisis pengungsi yang menyebabkan hampir tiga juta rakyat Venezuela melarikan diri dari negara itu. Washington menyalahkan kebijakan ekonomi sosialis Maduro dan mentornya, Hugo Chavez, atas krisis yang semakin dalam, sambil menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Maduro. Sejumlah besar sanksi terbaru pada bulan September ditandatangani oleh Presiden Donald Trump, yang pernah mengumumkan bahwa ia tidak akan mengesampingkan opsi militer dalam menangani krisis di Venezuela.
(ian)
