Israel Bangun Program Senjata Nuklir Tanpa Beritahu Pemerintah
Minggu, 20 Januari 2019 - 02:00 WIB
Israel Bangun Program Senjata Nuklir Tanpa Beritahu Pemerintah
A
A
A
TEL AVIV - Kebijakan lama Israel adalah tidak mengakui atau menyangkal bahwa negara itu memiliki senjata nuklir. Namun, perkiraan oleh perusahaan intelijen terkemuka menunjukkan negara itu memiliki antara 80 hingga 400 hulu ledak nuklir. Jumlah ini menjadikannya satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah.
Dibalik itu semua, sebuah rahasia terungkap. Tel Aviv ternyata tidak memberi tahu pemerintah dan anggota parlemen negara itu, Knesset, saat mulai mengerjakan reaktor nuklir Dimona pada tahun 1958.
Hal ini diungkapkan oleh sejahrawan Israel dan kontributor Haaretz, Adam Raz, mengutip setumpuk dokumen yang menurut laporan ia terima dari sumber rahasia di sebuah acara akademik.
Koran-koran, yang termasuk catatan, memorandum, draft dan ringkasan oleh pejabat senior Israel saat itu, termasuk Israel Galili. Galili adalah penasihat perdana menteri Levi Eshkol dan Golda Meir. Eshkol sendiri, anggota kabinet Yigal Allon dan komandan IDF Moshe Dayan, kepala pertahanan Perdana menteri yang dibatalkan Shimon Peres, dan diplomat senior Abba Eban, membantu Raz mengumpulkan detail-detail penting tentang proyek klandestin.
Koran-koran itu mengungkapkan bahwa Galili memiliki beberapa kekhawatiran tentang upaya nuklir, yang dikenal sebagai "perusahaan," termasuk potensinya untuk merusak status moral Israel, atau menyebabkan Presiden Mesir saat itu Gamal Abdel Nasser menyerang Israel untuk mencoba mengambil target yang dibenarkan. Akhirnya, dia khawatir program itu bisa menghasut Kairo untuk mulai mengerjakan program nuklirnya sendiri.
Dokumen-dokumen juga menunjukkan bahwa biaya reaktor Dimona, diperkirakan sekitar USD53 juta oleh Peres pada bulan April 1962, direvisi ke atas oleh Alon menjadi "tiga kali" USD60 juta yang dibahas oleh kabinet pada tahun 1964. Sebuah notasi tak bertanggal, mungkin ditulis antara tahun 1963 dan 1966, mengindikasikan bahwa biaya riil mungkin mencapai USD340 juta (sekitar USD2,7 5 miliar dalam dolar saat ini, dihitung dari inflasi).
"Jika diketahui sebelumnya bahwa itu akan menelan biaya USD340 juta - apakah kita akan memilih Dimona?" bunyi catatan yang ditulis oleh Eban kepada Galili seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (20/1/2019).
Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa setelah Eshkol menggantikan David Ben-Gurion sebagai perdana menteri pada tahun 1963, menteri luar negeri PM yang baru, Golda Meir, mengusulkan untuk mengakui keberadaan program tersebut dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari orang Yahudi Amerika.
"Situasi kita akan lebih kuat ketika perjuangan menjadi publik," Meir bersikeras, menambahkan kebutuhan untuk beralih ke pelanggaran alih-alih pertahanan.
Menariknya, surat kabar tersebut dilaporkan menunjukkan bahwa para pemimpin Israel harus menahan tekanan untuk menempatkan proyek di bawah pengawasan internasional, tidak hanya dari Charles de Gaulle dari Prancis, tetapi bahkan dari pemerintahan Kennedy, Johnson dan Nixon, yang mendesak Israel untuk menandatangani kontrak dengan non-pemerintah. Perjanjian Proliferasi, sedang dikembangkan pada saat itu. Dalam satu memo, Peres dilaporkan mengatakan kepada Galili bahwa untuk mengatasi pengawasan (yang diinginkan AS), kerja sama kedua pihak diperlukan.
Satu catatan yang sangat penting, sekali lagi oleh Galili, tampaknya menunjukkan bahwa bahkan beberapa tahun setelah pembangunan reaktor, Tel Aviv tidak berkomitmen untuk membangun bom nuklir yang sebenarnya.
"Tidak ada keputusan oleh pemerintah Israel untuk membuat senjata atom," bunyi catatan itu.
Dalam dokumen lain yang dikutip oleh Raz, Yigal Allon merujuk pada ungkapan yang disepakati antara dirinya dan Menteri Luar Negeri AS era Nixon Henry Kissinger, di mana negara nuklir didefinisikan sebagai negara yang telah meledakkan bom atau alat. Definisi ini memungkinkan AS untuk tidak mengklasifikasikan Israel sebagai negara nuklir yang tunduk pada NPT.
"Saya terus menggunakan frasa yang disepakati dengan Kissinger - bahwa Israel bukan negara nuklir," tulis Allon di salah satu surat kabar.
Akhirnya, tanpa memberikan kutipan langsung dari dokumen-dokumen itu, Raz mencatat bahwa subjek kemungkinan penggunaan senjata nuklir selama Perang Yom Kippur 1973, di mana Israel hampir saja kalah di tangan Mesir dan Suriah, juga dibahas dalam dokumen-dokumen itu.
Singkatnya, Raz membenarkan bahwa Menteri Pertahanan Dayan telah tiba di markas pertahanan di Tel Aviv pada sore hari tanggal 8 Oktober 1973 untuk merekomendasikan persiapan untuk mengaktifkan opsi nuklir.
Pada 9 Oktober, Meir mengatakan kepada Kepala Komisi Energi Atom Israel, Shalhevet Freier bahwa persiapan tidak akan dilakukan tanpa izin tertulisnya. Israel Lior, menteri militer Meir, juga menunjukkan kepada Dayan dan Freier bahwa opsi nuklir itu adalah larangan.
Mengutip penyensoran, Raz mengindikasikan bahwa informasi yang ia berikan ditujukan hanya sebagian kecil dari subjek yang muncul dalam catatan, dan mendesak pihak berwenang Israel untuk memungkinkan diskusi yang lebih terbuka tentang program nuklir negara itu.
Dibalik itu semua, sebuah rahasia terungkap. Tel Aviv ternyata tidak memberi tahu pemerintah dan anggota parlemen negara itu, Knesset, saat mulai mengerjakan reaktor nuklir Dimona pada tahun 1958.
Hal ini diungkapkan oleh sejahrawan Israel dan kontributor Haaretz, Adam Raz, mengutip setumpuk dokumen yang menurut laporan ia terima dari sumber rahasia di sebuah acara akademik.
Koran-koran, yang termasuk catatan, memorandum, draft dan ringkasan oleh pejabat senior Israel saat itu, termasuk Israel Galili. Galili adalah penasihat perdana menteri Levi Eshkol dan Golda Meir. Eshkol sendiri, anggota kabinet Yigal Allon dan komandan IDF Moshe Dayan, kepala pertahanan Perdana menteri yang dibatalkan Shimon Peres, dan diplomat senior Abba Eban, membantu Raz mengumpulkan detail-detail penting tentang proyek klandestin.
Koran-koran itu mengungkapkan bahwa Galili memiliki beberapa kekhawatiran tentang upaya nuklir, yang dikenal sebagai "perusahaan," termasuk potensinya untuk merusak status moral Israel, atau menyebabkan Presiden Mesir saat itu Gamal Abdel Nasser menyerang Israel untuk mencoba mengambil target yang dibenarkan. Akhirnya, dia khawatir program itu bisa menghasut Kairo untuk mulai mengerjakan program nuklirnya sendiri.
Dokumen-dokumen juga menunjukkan bahwa biaya reaktor Dimona, diperkirakan sekitar USD53 juta oleh Peres pada bulan April 1962, direvisi ke atas oleh Alon menjadi "tiga kali" USD60 juta yang dibahas oleh kabinet pada tahun 1964. Sebuah notasi tak bertanggal, mungkin ditulis antara tahun 1963 dan 1966, mengindikasikan bahwa biaya riil mungkin mencapai USD340 juta (sekitar USD2,7 5 miliar dalam dolar saat ini, dihitung dari inflasi).
"Jika diketahui sebelumnya bahwa itu akan menelan biaya USD340 juta - apakah kita akan memilih Dimona?" bunyi catatan yang ditulis oleh Eban kepada Galili seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (20/1/2019).
Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa setelah Eshkol menggantikan David Ben-Gurion sebagai perdana menteri pada tahun 1963, menteri luar negeri PM yang baru, Golda Meir, mengusulkan untuk mengakui keberadaan program tersebut dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari orang Yahudi Amerika.
"Situasi kita akan lebih kuat ketika perjuangan menjadi publik," Meir bersikeras, menambahkan kebutuhan untuk beralih ke pelanggaran alih-alih pertahanan.
Menariknya, surat kabar tersebut dilaporkan menunjukkan bahwa para pemimpin Israel harus menahan tekanan untuk menempatkan proyek di bawah pengawasan internasional, tidak hanya dari Charles de Gaulle dari Prancis, tetapi bahkan dari pemerintahan Kennedy, Johnson dan Nixon, yang mendesak Israel untuk menandatangani kontrak dengan non-pemerintah. Perjanjian Proliferasi, sedang dikembangkan pada saat itu. Dalam satu memo, Peres dilaporkan mengatakan kepada Galili bahwa untuk mengatasi pengawasan (yang diinginkan AS), kerja sama kedua pihak diperlukan.
Satu catatan yang sangat penting, sekali lagi oleh Galili, tampaknya menunjukkan bahwa bahkan beberapa tahun setelah pembangunan reaktor, Tel Aviv tidak berkomitmen untuk membangun bom nuklir yang sebenarnya.
"Tidak ada keputusan oleh pemerintah Israel untuk membuat senjata atom," bunyi catatan itu.
Dalam dokumen lain yang dikutip oleh Raz, Yigal Allon merujuk pada ungkapan yang disepakati antara dirinya dan Menteri Luar Negeri AS era Nixon Henry Kissinger, di mana negara nuklir didefinisikan sebagai negara yang telah meledakkan bom atau alat. Definisi ini memungkinkan AS untuk tidak mengklasifikasikan Israel sebagai negara nuklir yang tunduk pada NPT.
"Saya terus menggunakan frasa yang disepakati dengan Kissinger - bahwa Israel bukan negara nuklir," tulis Allon di salah satu surat kabar.
Akhirnya, tanpa memberikan kutipan langsung dari dokumen-dokumen itu, Raz mencatat bahwa subjek kemungkinan penggunaan senjata nuklir selama Perang Yom Kippur 1973, di mana Israel hampir saja kalah di tangan Mesir dan Suriah, juga dibahas dalam dokumen-dokumen itu.
Singkatnya, Raz membenarkan bahwa Menteri Pertahanan Dayan telah tiba di markas pertahanan di Tel Aviv pada sore hari tanggal 8 Oktober 1973 untuk merekomendasikan persiapan untuk mengaktifkan opsi nuklir.
Pada 9 Oktober, Meir mengatakan kepada Kepala Komisi Energi Atom Israel, Shalhevet Freier bahwa persiapan tidak akan dilakukan tanpa izin tertulisnya. Israel Lior, menteri militer Meir, juga menunjukkan kepada Dayan dan Freier bahwa opsi nuklir itu adalah larangan.
Mengutip penyensoran, Raz mengindikasikan bahwa informasi yang ia berikan ditujukan hanya sebagian kecil dari subjek yang muncul dalam catatan, dan mendesak pihak berwenang Israel untuk memungkinkan diskusi yang lebih terbuka tentang program nuklir negara itu.
(ian)
