Solidaritas dengan Pekerja Federal, Legislator AS Tolak Terima Gaji
Sabtu, 12 Januari 2019 - 10:35 WIB
Solidaritas dengan Pekerja Federal, Legislator AS Tolak Terima Gaji
A
A
A
WASHINGTON - Beberapa anggota parlemen Amerika Serikat (AS) menolak menerima gaji mereka atau menyumbangkannya untuk amal. Hal itu sebagai bentuk solidaritas kepada mereka yang terkena dampak dari penutupan sebagian pemerintah.
Penutupan pemerintah AS telah memasuki hari ke-21, dan menjadi rekor tersendiri. Buntutnya, lebih dari 800 ribu pekerja federal kehilangan gaji mereka.
Senator Chris Van Hollen adalah satu dari lusinan anggota Kongres yang menolak gajinya sejak penutupan pemerintah dimulai pada 22 Desember.
Ketika ditanya oleh NBC News apakah dia akan menerima gaji selama penutupan saat ini, Van Hollen mengatakan dia ingin diperlakukan seperti pekerja pemerintah lainnya.
"Saya telah menginstruksikan kantor pencairan gaji Senat untuk memperlakukan saya seperti pegawai federal lainnya - setidaknya 800.000 yang tidak dibayar saat ini. Jadi saya tidak akan mendapatkan gaji saya selama periode penutupan pemerintah ini," kata Van Hollen seperti dikutip dari NBC News, Sabtu (12/1/2019).
Setidaknya empat belas anggota parlemen yang menolak atau menyumbangkan gaji mereka adalah anggota baru Kongres, termasuk Dan Crenshaw asal Texas dari Partai Republik.
Dia mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Kamis bahwa dia juga akan menolak gajinya yang mencapai Rp2,4 miliar sampai anggota parlemen dapat mencapai kesepakatan untuk mendanai keamanan perbatasan secara memadai.
Sejumlah anggota parlemen mengatakan mereka akan menyumbangkan gaji mereka untuk tujuan yang layak selama para pekerja federal tidak menerima gaji. Mereka menyerahkan gajinya ke sejumlah lembaga veteran, menyumbang bank makanan, atau ke tempat penampungan tunawisma.
Hingga saat ini, Presiden Donald Trump dan Kongres belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri kebuntuan atas dana terkait pembangunan tembok perbatasan. Trump menentang undang-undang yang disahkan oleh DPR, yang dikuasai Demokrat, untuk membuka kembali pemerintah. Sedangkan Senat AS, yang dikuasai Republik, telah menolak untuk mempertimbangkan undang-undang pendanaan pemerintah yang tidak akan ditandatangani oleh presiden.
Namun, Trump mengatakan bahwa ia akan menandatangani undang-undang yang disahkan oleh Kongres yang menjamin pembayaran kembali kepada pekerja federal yang terkena dampak penutupan sebagian. DPR meloloskan langkah pada hari Jumat dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, 411 berbanding 7, setelah melewati Senat dengan suara bulat.
Penutupan pemerintah AS telah memasuki hari ke-21, dan menjadi rekor tersendiri. Buntutnya, lebih dari 800 ribu pekerja federal kehilangan gaji mereka.
Senator Chris Van Hollen adalah satu dari lusinan anggota Kongres yang menolak gajinya sejak penutupan pemerintah dimulai pada 22 Desember.
Ketika ditanya oleh NBC News apakah dia akan menerima gaji selama penutupan saat ini, Van Hollen mengatakan dia ingin diperlakukan seperti pekerja pemerintah lainnya.
"Saya telah menginstruksikan kantor pencairan gaji Senat untuk memperlakukan saya seperti pegawai federal lainnya - setidaknya 800.000 yang tidak dibayar saat ini. Jadi saya tidak akan mendapatkan gaji saya selama periode penutupan pemerintah ini," kata Van Hollen seperti dikutip dari NBC News, Sabtu (12/1/2019).
Setidaknya empat belas anggota parlemen yang menolak atau menyumbangkan gaji mereka adalah anggota baru Kongres, termasuk Dan Crenshaw asal Texas dari Partai Republik.
Dia mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Kamis bahwa dia juga akan menolak gajinya yang mencapai Rp2,4 miliar sampai anggota parlemen dapat mencapai kesepakatan untuk mendanai keamanan perbatasan secara memadai.
Sejumlah anggota parlemen mengatakan mereka akan menyumbangkan gaji mereka untuk tujuan yang layak selama para pekerja federal tidak menerima gaji. Mereka menyerahkan gajinya ke sejumlah lembaga veteran, menyumbang bank makanan, atau ke tempat penampungan tunawisma.
Hingga saat ini, Presiden Donald Trump dan Kongres belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri kebuntuan atas dana terkait pembangunan tembok perbatasan. Trump menentang undang-undang yang disahkan oleh DPR, yang dikuasai Demokrat, untuk membuka kembali pemerintah. Sedangkan Senat AS, yang dikuasai Republik, telah menolak untuk mempertimbangkan undang-undang pendanaan pemerintah yang tidak akan ditandatangani oleh presiden.
Namun, Trump mengatakan bahwa ia akan menandatangani undang-undang yang disahkan oleh Kongres yang menjamin pembayaran kembali kepada pekerja federal yang terkena dampak penutupan sebagian. DPR meloloskan langkah pada hari Jumat dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, 411 berbanding 7, setelah melewati Senat dengan suara bulat.
(ian)
