Rusia Tuding Jepang Rusak Prospek Perjanjian Damai
A
A
A
MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh Jepang tentang perjanjian damai dengan Rusia, sebagai upaya untuk meningkatkan ketegangan di sekitar empat pulau Pasifik yang disengketakan.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mengatakan, mereka telah memanggil Duta Besar Jepang untuk Rusia, Toyohisa Kozuki dan mengatakan bahwa pernyataan Tokyo telah menarik perhatian, khususnya tentang perlunya mempersiapkan penyerahan pulau ke Jepang dan tentang menjatuhkan permintaan kompensasi dari Rusia.
"Pernyataan itu sangat memutarbalikkan esensi dari perjanjian antara para pemimpin Rusia dan Jepang untuk mempercepat proses negosiasi dan membingungkan publik kedua negara," kata Kemlu Rusia, seperti dilansir Xinhua pada Kamis (10/1).
"Pernyataan seperti itu hanya dapat diartikan sebagai upaya untuk secara artifisial menghasut suasana di sekitar masalah perjanjian damai dan untuk memaksa skenario penyelesaiannya sendiri di sisi lain," sambungnya.
Rusia dan Jepang belum menandatangani perjanjian perdamaian pasca-Perang Dunia II, karena saling klaim untuk empat pulau Pasifik, yang disebut Kuril Selatan di Rusia dan Wilayah Utara di Jepang.
Keempat pulau itu dulunya milik Jepang, yang direbut oleh Uni Soviet setelah perang dan dimasukkan kedalam wilayah Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Tokyo menyatakan bahwa Moskow secara ilegal menduduki pulau-pulau tersebut.
Menurut deklarasi bersama yang ditandatangani pada tahun 1956, Rusia setuju untuk mengembalikan dua pulau setelah perjanjian damai bilateral ditandatangani, sementara Jepang menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut, bersikeras untuk mengembalikan keempat pulau.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mengatakan, mereka telah memanggil Duta Besar Jepang untuk Rusia, Toyohisa Kozuki dan mengatakan bahwa pernyataan Tokyo telah menarik perhatian, khususnya tentang perlunya mempersiapkan penyerahan pulau ke Jepang dan tentang menjatuhkan permintaan kompensasi dari Rusia.
"Pernyataan itu sangat memutarbalikkan esensi dari perjanjian antara para pemimpin Rusia dan Jepang untuk mempercepat proses negosiasi dan membingungkan publik kedua negara," kata Kemlu Rusia, seperti dilansir Xinhua pada Kamis (10/1).
"Pernyataan seperti itu hanya dapat diartikan sebagai upaya untuk secara artifisial menghasut suasana di sekitar masalah perjanjian damai dan untuk memaksa skenario penyelesaiannya sendiri di sisi lain," sambungnya.
Rusia dan Jepang belum menandatangani perjanjian perdamaian pasca-Perang Dunia II, karena saling klaim untuk empat pulau Pasifik, yang disebut Kuril Selatan di Rusia dan Wilayah Utara di Jepang.
Keempat pulau itu dulunya milik Jepang, yang direbut oleh Uni Soviet setelah perang dan dimasukkan kedalam wilayah Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Tokyo menyatakan bahwa Moskow secara ilegal menduduki pulau-pulau tersebut.
Menurut deklarasi bersama yang ditandatangani pada tahun 1956, Rusia setuju untuk mengembalikan dua pulau setelah perjanjian damai bilateral ditandatangani, sementara Jepang menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut, bersikeras untuk mengembalikan keempat pulau.
(esn)