Bubarkan Parlemen, Israel Gelar Pemilu Dini pada April
A
A
A
TEL AVIV - Juru bicara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) dini pada bulan April mendatang, Pemilu ini digelar setelah anggota koalisi pemerintahan Netanyahu bertemu untuk membahas perbedaan mengenai undang-undang.
"Para pemimpin koalisi memutuskan dengan suara bulat untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu pada awal April," tulis juru bicara itu di Twitter, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (24/12).
Krisis koalisi atas undang-undang wajib militer yang memengaruhi pembebasan dari layanan wajib bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks menyebabkan keputusan tersebut.
Netanyahu, yang sekarang dalam masa jabatan keempat sebagai Perdana Menteri, telah memerintah dengan mayoritas tipis 61 kursi di 120 anggota parlemen. Dia mengepalai partai sayap kanan, Likud.
Di bawah hukum Israel, pemilu harusnya diadakan pada November 2019. Pemerintah Netanyahu akan tetap di tempatnya sampai Perdana Menteri dan pemerintah Isral yang baru disumpah.
Netanyahu saat ini tengah berada dalam sorotan, setelah serangkaian penyelidikan korupsi terhadap Netanyahu dan keputusan yang menunggu oleh Jaksa Agung Israel tentang apakah akan mengikuti rekomendasi polisi untuk mendakwanya.
Pemimpin Israel berusia 69 tahun itu tidak memberikan komentar segera setelah pertemuannya dengan para pemimpin koalisi. Meski sedang berada dalam penyelidikan atas karus korupsi, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan popularitas Netanyahu tetap kuat di kalangan warga Israel.
Kemungkinan pemilihan awal sendiri meningkat pada November setelah Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mundur dari pemerintah, meninggalkan koalisi yang berkuasa dengan mayoritas satu kursi.
Tidak ada seorang pun di partai Likud yang telah membuat tantangan publik terhadap Netanyahu, dan partai itu diharapkan untuk akan memperkuat barisan dalam mendukung Netanyahu dalam pemilu mendatang.
Di luar Likud, Yair Lapid, pemimpin partai oposisi Yesh Atid yang berhaluan tengah, dipandang sebagai kandidat terkuat untuk menumbangkan Netanyahu dalam pemilu April. Partai Lapid berada dalam posisi kedua setelah Likud dalam jajak pendapat di Israel.
"Para pemimpin koalisi memutuskan dengan suara bulat untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu pada awal April," tulis juru bicara itu di Twitter, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (24/12).
Krisis koalisi atas undang-undang wajib militer yang memengaruhi pembebasan dari layanan wajib bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks menyebabkan keputusan tersebut.
Netanyahu, yang sekarang dalam masa jabatan keempat sebagai Perdana Menteri, telah memerintah dengan mayoritas tipis 61 kursi di 120 anggota parlemen. Dia mengepalai partai sayap kanan, Likud.
Di bawah hukum Israel, pemilu harusnya diadakan pada November 2019. Pemerintah Netanyahu akan tetap di tempatnya sampai Perdana Menteri dan pemerintah Isral yang baru disumpah.
Netanyahu saat ini tengah berada dalam sorotan, setelah serangkaian penyelidikan korupsi terhadap Netanyahu dan keputusan yang menunggu oleh Jaksa Agung Israel tentang apakah akan mengikuti rekomendasi polisi untuk mendakwanya.
Pemimpin Israel berusia 69 tahun itu tidak memberikan komentar segera setelah pertemuannya dengan para pemimpin koalisi. Meski sedang berada dalam penyelidikan atas karus korupsi, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan popularitas Netanyahu tetap kuat di kalangan warga Israel.
Kemungkinan pemilihan awal sendiri meningkat pada November setelah Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mundur dari pemerintah, meninggalkan koalisi yang berkuasa dengan mayoritas satu kursi.
Tidak ada seorang pun di partai Likud yang telah membuat tantangan publik terhadap Netanyahu, dan partai itu diharapkan untuk akan memperkuat barisan dalam mendukung Netanyahu dalam pemilu mendatang.
Di luar Likud, Yair Lapid, pemimpin partai oposisi Yesh Atid yang berhaluan tengah, dipandang sebagai kandidat terkuat untuk menumbangkan Netanyahu dalam pemilu April. Partai Lapid berada dalam posisi kedua setelah Likud dalam jajak pendapat di Israel.
(esn)