RI Kecam Media Australia: Jika Dibom Posfor, Seluruh Nduga Musnah
RI Kecam Media Australia: Jika Dibom Posfor, Seluruh Nduga Musnah
A
A
A
JAKARTA - Militer Indonesia mengecam laporan media Australia, Saturday Paper, yang menuduh bom posfor putih digunakan dalam operasi militer di Nduga, Papua. Kapendam XVII Cendrawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi, menyebut laporan media itu sebagai propaganda berita palsu.
Dia mengatakan helikopter tidak bisa membawa bom fosfor putih.
"Jika (militer) menggunakan bom fosfor, distrik Nduga akan musnah," katanya dalam sebuah pernyataan kepada Australian Broadcasting Corporation, yang dilansir Senin (24/12/2018). "Semua manusia dan hewan di sana akan musnah."
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia sangat menyesalkan apa yang disebutnya sebagai laporan media yang tidak bertanggung jawab.
"Tuduhan yang disoroti oleh media tersebut benar-benar tidak berdasar, tidak faktual, dan menyesatkan," kata kementerian itu melalui Twitter. "Indonesia tidak memiliki senjata kimia," imbuh kementerian tersebut.
Laporan Saturday Paper berjudul "Chemical Weapons Dropped on Papua" diterbitkan hari Sabtu pekan lalu. Dalam laporannya, mingguan Australia itu menampilkan foto korban luka bakar yang diklaim korban senjata kimia mirip bom posfor putih yang dilarang hukum internasional.
Laporan itu hampir bersamaan dengan akuisisi 51 persen saham PT Freeport oleh Indonesia. Laporan juga dirilis saat pasukan Indonesia sedang mengejar sayap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai banyak pekerja sipil pada 2 Desember 2018 lalu.
Laporan media Australia itu dimanfaatkan OPM untuk berusara, di mana mereka menyerukan PBB ikut menyelidiki."Di mana protes internasional?," kata kelompok separatis tersebut melalui Twitter.
"Perlu ada Misi Pencari Fakta PBB untuk segera mengunjungi Papua Barat untuk menilai secara langsung apa yang terjadi di lapangan," lanjut kelompok itu.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan pihaknya menyadari laporan tentang kekerasan di Nduga, Papua. Namun, departemen itu menyatakan laporan penggunaan bom posfor putih tidak bisa diverifikasi kebenarannya.
"Pemerintah mengutuk semua kekerasan di Papua, yang memengaruhi warga sipil dan pihak berwenang," kata departemen itu melalui seorang juru bicara. "Kami akan terus memantau situasi, termasuk melalui misi diplomatik kami di Indonesia."
Dia mengatakan helikopter tidak bisa membawa bom fosfor putih.
"Jika (militer) menggunakan bom fosfor, distrik Nduga akan musnah," katanya dalam sebuah pernyataan kepada Australian Broadcasting Corporation, yang dilansir Senin (24/12/2018). "Semua manusia dan hewan di sana akan musnah."
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia sangat menyesalkan apa yang disebutnya sebagai laporan media yang tidak bertanggung jawab.
"Tuduhan yang disoroti oleh media tersebut benar-benar tidak berdasar, tidak faktual, dan menyesatkan," kata kementerian itu melalui Twitter. "Indonesia tidak memiliki senjata kimia," imbuh kementerian tersebut.
Laporan Saturday Paper berjudul "Chemical Weapons Dropped on Papua" diterbitkan hari Sabtu pekan lalu. Dalam laporannya, mingguan Australia itu menampilkan foto korban luka bakar yang diklaim korban senjata kimia mirip bom posfor putih yang dilarang hukum internasional.
Laporan itu hampir bersamaan dengan akuisisi 51 persen saham PT Freeport oleh Indonesia. Laporan juga dirilis saat pasukan Indonesia sedang mengejar sayap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai banyak pekerja sipil pada 2 Desember 2018 lalu.
Laporan media Australia itu dimanfaatkan OPM untuk berusara, di mana mereka menyerukan PBB ikut menyelidiki."Di mana protes internasional?," kata kelompok separatis tersebut melalui Twitter.
"Perlu ada Misi Pencari Fakta PBB untuk segera mengunjungi Papua Barat untuk menilai secara langsung apa yang terjadi di lapangan," lanjut kelompok itu.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan pihaknya menyadari laporan tentang kekerasan di Nduga, Papua. Namun, departemen itu menyatakan laporan penggunaan bom posfor putih tidak bisa diverifikasi kebenarannya.
"Pemerintah mengutuk semua kekerasan di Papua, yang memengaruhi warga sipil dan pihak berwenang," kata departemen itu melalui seorang juru bicara. "Kami akan terus memantau situasi, termasuk melalui misi diplomatik kami di Indonesia."
(mas)
Explore More