Malaysia: Australia Hina Warga Palestina
Malaysia: Australia Hina Warga Palestina
A
A
A
KUALA LUMPUR - Malaysia mengecam keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Malaysia menggambarkan keputusan itu sebagai penghinaan terhadap warga Palestina dan perjuangan mereka untuk sebuah tanah air.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kuala Lumpur mengatakan keputusan Canberra tersebut terlalu dini.
"Malaysia sangat menentang keputusan pemerintah Australia untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.
"Malaysia dengan tegas percaya bahwa pengumuman ini, yang dibuat sebelum penyelesaian solusi dua negara, adalah prematur dan penghinaan terhadap Palestina dan perjuangan mereka untuk hak menentukan nasib sendiri," sambung pernyataan itu.
"Malaysia menegaskan kembali posisi jangka panjang bahwa solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan dalam damai, adalah satu-satunya solusi yang layak untuk konflik Palestina-Israel. Malaysia akan terus bekerja sama dengan semua mitra untuk menemukan solusi yang adil, komprehensif dan abadi untuk konflik," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, Minggu (16/12/2018).
Komentar itu muncul sehari setelah Perdana Menteri Scott Morrison secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel sementara juga mengakui aspirasi Palestina untuk mendirikan sebuah negara terpisah dengan Ibukotanya di Yerusalem Timur.
Pada bulan November, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan setelah bertemu dengan Morrison di Singapura: "Saya menunjukkan bahwa dalam menangani terorisme, kita harus mengetahui penyebabnya".
"Menambah penyebab terorisme tidak akan membantu, saya menunjukkan itu," katanya, mengacu pada proposal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem.
Baca Juga: Mahathir: Australia Pindahkan Kedutaan di Israel Picu Terorisme
Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Morrison menolak untuk memindahkan kedutaan Australia ke Yerusalem segera mungkin dan malah mengatakan akan ditunda sampai solusi dua negara disetujui, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sebagai gantinya, sebuah kantor perdagangan dan pertahanan akan didirikan di Yerusalem Barat.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kuala Lumpur mengatakan keputusan Canberra tersebut terlalu dini.
"Malaysia sangat menentang keputusan pemerintah Australia untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.
"Malaysia dengan tegas percaya bahwa pengumuman ini, yang dibuat sebelum penyelesaian solusi dua negara, adalah prematur dan penghinaan terhadap Palestina dan perjuangan mereka untuk hak menentukan nasib sendiri," sambung pernyataan itu.
"Malaysia menegaskan kembali posisi jangka panjang bahwa solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan dalam damai, adalah satu-satunya solusi yang layak untuk konflik Palestina-Israel. Malaysia akan terus bekerja sama dengan semua mitra untuk menemukan solusi yang adil, komprehensif dan abadi untuk konflik," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, Minggu (16/12/2018).
Komentar itu muncul sehari setelah Perdana Menteri Scott Morrison secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel sementara juga mengakui aspirasi Palestina untuk mendirikan sebuah negara terpisah dengan Ibukotanya di Yerusalem Timur.
Pada bulan November, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan setelah bertemu dengan Morrison di Singapura: "Saya menunjukkan bahwa dalam menangani terorisme, kita harus mengetahui penyebabnya".
"Menambah penyebab terorisme tidak akan membantu, saya menunjukkan itu," katanya, mengacu pada proposal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem.
Baca Juga: Mahathir: Australia Pindahkan Kedutaan di Israel Picu Terorisme
Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Morrison menolak untuk memindahkan kedutaan Australia ke Yerusalem segera mungkin dan malah mengatakan akan ditunda sampai solusi dua negara disetujui, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sebagai gantinya, sebuah kantor perdagangan dan pertahanan akan didirikan di Yerusalem Barat.
(ian)
Explore More