Redam Kerusuhan, Macron Umumkan Kenaikan Gaji Minimal

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan kenaikan gaji untuk pekerja miskin dan pemangkasan pajak untuk pensiunan sebagai konsesi meredam kerusuhan. Dalam pidato nasional pertama setelah kerusuhan terburuk di Prancis selama beberapa tahun, Macron berupaya mendorong suasana tenang.

Meski demikian dia menolak menerapkan kembali pajak kekayaan dan mundur dari agenda reformasinya yang akan dilaksanakan pada 2019 dengan merombak pengeluaran publik, tunjangan pengangguran dan pensiun.

“Kita akan merespon urgensi ekonomi dan sosial dengan langkah kuat, dengan memangkas pajak lebih cepat, dengan menjaga pengeluaran kita tetap terkontrol, tapi tidak dengan berbalik arah,” ungkap Macron dalam pidato 13 menit yang disiarkan televisi dari Istana Elysee, dilansir kantor berita Reuters.

Respon Macron itu muncul 48 jam setelah pengunjuk rasa bentrok dengan polisi anti-huru-hara, membakar mobil dan menjarah pertokoan pada pekan keempat protes gerakan “rompi kuning”. Berbagai langkah yang dijanjikan Macron itu tampaknya akan menyedot dana negara hingga miliaran dolar.

Macron menjelaskan, warga dengan gaji minimal akan mengalami kenaikan 100 euro per bulan pada 2019 tanpa biaya tambahan untuk para majikan. Kementerian Tenaga Kerja menyatakan kebijakan ini dilakukan dengan pemerintah menaikkan gaji minimal.

Para pensiunan dengan pendapatan kurang dari 2.000 euro per bulan akan mengalami kenaikan pendapatan tahun dengan dengan penghapusan pajak keamanan sosial. Langkah ini mencabut kebijakan pajak yang sebelumnya diterapkan pada para pensiunan.

Saat ditanya apakah defisit anggaran akan dijaga di bawah batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa (UE), pejabat Istana Elysee menjelaskan Prancis memiliki sejumlah ruang dalam anggaran belanja untuk pemotongan pajak tersebut. Saat ini defisit mencapai 20 miliar euro pada 2019.

Menteri Muda untuk Rekening Publik Olivier Dussopt menjelaskan, langkah Macron akan membutuhkan biaya 8-10 miliar euro.

Macron saat ini menghadapi tugas sulit yakni dia harus meyakinkan kelas menengah dan pekerja kerah biru bahwa dia mendengar kemarahan mereka terkait tekanan pada belanja rumah tangga tanpa mendapat tuduhan mengalah terhadap politik jalanan.

Mantan bankir investasi berumur 40 tahun itu juga mendapat tekanan untuk mengubah kesan arogan terkait pernyataannya tentang biaya kesejahteraan.

“Tak ada keraguan tentang satu setengah tahun lalu bahwa kami tidak memberi jawaban yang cukup cepat dan kuat. Saya mengambil bagian tanggung jawab saya,” ungkap Macron.

“Saya mungkin memberi kesan bahwa saya tidak peduli tentang itu, bahwa saya memiliki prioritas lain. Saya juga tahu bahwa saya telah melukai beberapa dari Anda dengan kata-kata saya,” tutur Macron.

Lawan-lawan politik yang menganggapnya gagal menjawab kekecewaan para demonstran mengkritik respon Macron itu tidak cukup. “Emmanuel Macron berpikir dia dapat memberikan uang tunai untuk menenangkan pemberontakan rakyat yang muncul,” papar Jean-Luc Melenchon, pemimpin sayap kiri-jauh La France Insoumise.

“Saya yakin Aksi Rompi Kuning akan digelar pada Sabtu,” ungkap Melenchon, merujuk pada aksi baru yang akan kembali digelar akhir pekan ini.

Beberapa anggota gerakan rompi kuning juga tidak yakin dengan tawaran yang diberikan Macron. “Dalam hal substansi, itu setengah langkah. Kami dapat merasakan Macron memiliki banyak lagi yang bisa diberikan,” ujar Benjamin Cauchy yang bertemu Macron pekan lalu.

Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe memberikan pidato di parlemen pada Selasa (11/12) untuk merinci bagaimana langkah-langkah Macron akan didanai dalam rancangan baru anggaran beberapa pekan sebelum diberlakukan.

“Di bawah situasi ini, defisit publik 2019 akan dicatat di atas acuan 3,0%,” tulis ekonom Societe Generale, Michel Martinez, dalam catatan risetnya.

Meski demikian, defisit diduga tidak akan sebesar 3,5% karena pemerintah akan berupaya menutupi tambahan pengeluaran pada anggaran itu.

Langkah Macron akan menciptakan lubang anggaran sebesar 8-10 miliar euro setelah penghapusan kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) dalam gelombang pertama konsesi.