Oposisi Prancis Tolak Konsesi Macron, Serukan Revolusi

PARIS - Politisi kelompok oposisi Prancis menyebut konsesi Presiden Emmanuel Macron telah gagal untuk menenangkan demonstran Rompi Kuning. Mereka pun menyerukan revolusi warga negara untuk melanjutkan demonstrasi sampai distribusi kekayaan yang adil tercapai.

Segera setelah Presiden Macron menyatakan "keadaan darurat sosial dan ekonomi" sebagai tanggapan terhadap protes berskala besar oleh anggota gerakan Rompi Kuning, menjanjikan berbagai konsesi untuk mengatasi keluhan mereka, politikus oposisi sayap kiri Jean-Luc Melenchon menyerukan kepada akar rumput kampanye untuk melanjutkan revolusi mereka Sabtu depan.

"Saya percaya bahwa Undang-Undang 5 tentang revolusi warga negara di negara kita akan menjadi momen mobilisasi besar," ujarnya seperti dikutip dari RT, Selasa (11/12/2018).

Terkait janji Macron tentang kenaikan upah minimum Rp1,6 juta, pembayaran lembur bebas pajak dan bonus akhir tahun, Melenchon berpendapat, tidak akan mempengaruhi sebagian besar populasi Prancis. Namun pemimpin La France Insoumise menekankan bahwa keputusan untuk bangkit bertumpu dengan mereka yang beraksi.

Namun banyak yang menyebut seruan Melanchon untuk bangkit melawan pemerintah tidak beralasan, menuduh politisi oposisi berusia 67 tahun itu sebagai "oportunis" dan "populis," yang mencoba membajak gerakan protes sosial demi keuntungannya sendiri.

Sementara tokoh oposisi lainnya Benoit Hamon, mantan kandidat presiden dan pendiri Mouvement Generation mengharapkan redistribusi kekayaan yang nyata. Mengatakan kepada BFM TV, ia menuduh paket-paket tindakan Macron hanya menguntungkan orang kaya.

Sekretaris pertama Partai Sosialis, Olivier Faure, juga mengecam konsesi keuangan Macron kepada para pekerja yang sedang berjuang. Ia mencatat bahwa tujuannya tidak berubah.

Meskipun menyambut langkah pajak tertentu, Marine Le Pen, presiden Rally Nasional (sebelumnya Front Nasional), menuduh model pemerintahan Macron berdasarkan globalisasi liar, finansialisasi ekonomi, persaingan tidak sehat, gagal mengatasi masalah sosial dan konsekuensi budaya dari gerakan Rompi Kuning.

"Pidato Macron adalah komedi hebat," menurut ketua Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, yang menuduh Presiden Prancis itu munafik.

Sementara itu hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh OpinionWay menunjukkan bahwa sekitar 54 persen orang Prancis percaya bahwa Rompi Kuning telah mencapai tujuannya dan ingin aksi unjuk rasa berhenti. Sementara setengah dari responden survei menganggap langkah-langkah anti-krisis Macron tidak meyakinkan, 49 persen lainnya menyatakan presiden berhasil dalam menangani tuntutan para demonstran.

Sekitar 68 persen dari mereka yang mengikuti pidato Macron menyambut baik kenaikan upah minimum, sementara 78 persen lebih menyukai pemotongan pajak.

Rompi Kuning memprotes pemotongan pensiun dan kenaikan pajak bahan bakar bulan lalu diorganisasikan dan tetap kuat melalui media sosial, tanpa bantuan dari serikat buruh Prancis yang kuat atau partai politik resmi. Beberapa orang mencatat bahwa mobilisasi massal dari semua lapisan masyarakat berhasil mencapai konsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintah, yang gagal dirundingkan serikat buruh selama tiga dekade terakhir.