Menteri Keuangan Australia Sebut Mahathir Anti Semit
Menteri Keuangan Australia Sebut Mahathir Anti Semit
A
A
A
SYDNEY - Menteri Keuangan Australia mengatakan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad memiliki sejarah pernyataan anti Yahudi. Pernyataan ini sebagai reaksi atas komentar Mahathir mengenai rencana pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem.
"Perdana Menteri Malaysia memiliki pandangan sendiri," kata Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg dalam sebuah wawancara radio.
“Dia menyebut orang-orang Yahudi berhidung bengkok. Dia telah mempertanyakan jumlah orang yang terbunuh dalam Holocaust,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (16/11/2018).
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan Mahathir telah mengangkat masalah kedutaan tetapi menyatakan bahwa hanya Australia yang menentukan kebijakan luar negeri Australia.
"Saya pikir apa yang dikatakan Josh hari ini adalah mengisi sejarah catatannya (Mahathir) tentang berbagai masalah dari waktu ke waktu," ujar Morrison mengatakan kepada wartawan pada kunjungan ke Darwin, di mana dia akan bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
“Jangan salah. Saya tidak akan membiarkan kebijakan kami didikte oleh orang-orang di luar negeri,” tambah Morrison.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengusulkan langkah untuk memindahkan kedutaan selama kampanye pemilihan lokal bulan lalu, yang memicu kekhawatiran dari Indonesia dan Malaysia.
Mahathir mengangkat isu pemindahan kedutaan dengan Morrison saat pertemuan di KTT ASEAN di Singapura.
"Saya menunjukkan bahwa dalam menangani terorisme, orang harus tahu penyebabnya," kata Mahathir kepada wartawan setelah pertemuan itu, media Australia melaporkan.
"Menambah penyebab terorisme tidak akan membantu," cetus Mahathir.
Sekitar 60 persen penduduk Malaysia adalah Muslim.
Indonesia juga telah menyatakan keprihatinan atas rencana itu dan menyatakan hal itu mungkin akan mengganggung rencana perjanjian perdagangan bebas. Namun Morrison mengatakan masalah tersebut tidak dibahas selama pembicaraan baru-baru ini dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Morrison melontarkan gagasan memindahkan kedutaan Australia dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Oktober.
Pengumuman itu datang sebelum pemilihan-kunci kursi parlemen yang kebetulan memiliki komunitas Yahudi yang besar. Pemerintah Nasional Liberal Morrison sangat ingin menang untuk mempertahankan mayoritasnya di parlemen.
Namun kursi itu hilang, meninggalkan pemerintahan yang berkuasa untuk berkerja sama dengan anggota parlemen independen.
Hubungan Australia dan Malaysia sendiri memiliki jalan yang kadang-kadang berbatu. Kedua negara bentrok 25 tahun lalu ketika mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating menyebut Mahathir "bandel" karena memboikot forum ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 1993.
Para pemimpin negara APEC dijadwalkan akan bertemu di Papua Nugini pada akhir pekan ini.
"Perdana Menteri Malaysia memiliki pandangan sendiri," kata Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg dalam sebuah wawancara radio.
“Dia menyebut orang-orang Yahudi berhidung bengkok. Dia telah mempertanyakan jumlah orang yang terbunuh dalam Holocaust,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (16/11/2018).
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan Mahathir telah mengangkat masalah kedutaan tetapi menyatakan bahwa hanya Australia yang menentukan kebijakan luar negeri Australia.
"Saya pikir apa yang dikatakan Josh hari ini adalah mengisi sejarah catatannya (Mahathir) tentang berbagai masalah dari waktu ke waktu," ujar Morrison mengatakan kepada wartawan pada kunjungan ke Darwin, di mana dia akan bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
“Jangan salah. Saya tidak akan membiarkan kebijakan kami didikte oleh orang-orang di luar negeri,” tambah Morrison.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengusulkan langkah untuk memindahkan kedutaan selama kampanye pemilihan lokal bulan lalu, yang memicu kekhawatiran dari Indonesia dan Malaysia.
Mahathir mengangkat isu pemindahan kedutaan dengan Morrison saat pertemuan di KTT ASEAN di Singapura.
"Saya menunjukkan bahwa dalam menangani terorisme, orang harus tahu penyebabnya," kata Mahathir kepada wartawan setelah pertemuan itu, media Australia melaporkan.
"Menambah penyebab terorisme tidak akan membantu," cetus Mahathir.
Sekitar 60 persen penduduk Malaysia adalah Muslim.
Indonesia juga telah menyatakan keprihatinan atas rencana itu dan menyatakan hal itu mungkin akan mengganggung rencana perjanjian perdagangan bebas. Namun Morrison mengatakan masalah tersebut tidak dibahas selama pembicaraan baru-baru ini dengan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Morrison melontarkan gagasan memindahkan kedutaan Australia dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Oktober.
Pengumuman itu datang sebelum pemilihan-kunci kursi parlemen yang kebetulan memiliki komunitas Yahudi yang besar. Pemerintah Nasional Liberal Morrison sangat ingin menang untuk mempertahankan mayoritasnya di parlemen.
Namun kursi itu hilang, meninggalkan pemerintahan yang berkuasa untuk berkerja sama dengan anggota parlemen independen.
Hubungan Australia dan Malaysia sendiri memiliki jalan yang kadang-kadang berbatu. Kedua negara bentrok 25 tahun lalu ketika mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating menyebut Mahathir "bandel" karena memboikot forum ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 1993.
Para pemimpin negara APEC dijadwalkan akan bertemu di Papua Nugini pada akhir pekan ini.
(ian)
Explore More