Presiden Austria Perintahkan Penyelidikan Kasus Mata-mata Rusia
Minggu, 11 November 2018 - 06:24 WIB
Presiden Austria Perintahkan Penyelidikan Kasus Mata-mata Rusia
A
A
A
WINA - Presiden Austria memerintahkan penyelidikan terkait kasus dugaan mata-mata untuk Rusia yang dilakukan oleh seorang mantan kolonel militer negara itu. Ia pun menyerukan untuk tidak mendramatisasi hubungan dengan Rusia di tengah skandal tersebut.
"Penipuan ini (dugaan kasus spionase) harus diselidiki terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah itu mengandung sesuatu yang lain dari apa yang disebut cerita palsu, dalam hal ini kita akan mengambil tindakan yang sesuai," ujar Presiden Austria Alexander Van der Bellen ketika ditanya bagaimana hubungan akan berkembang antara Austria dan Rusia di belakang kasus ini.
"Sekarang, kita perlu menyelidiki apakah benar, jika dakwaan itu benar, dan jenis informasi apa yang dapat diakses oleh petugas itu - baik yang terkait dengan urusan nasional Austria atau beberapa pembicaraan lain, misalnya dengan NATO. Ini harus diklarifikasi. Pada saat ini, saya tidak dapat melihat alasan untuk mendramatisasi ini," imbuhnya seperti dikutip dari TASS, Minggu (11/11/2018).
Menurut Presiden Austria, akan lebih baik jika kegiatan yang diduga dilakukan oleh pensiunan militer itu diungkapkan oleh dinas intelijen Austria. Namun dalam kasus seperti ini, kerja sama dengan dinas intelijen negara sekutu sangat penting.
"Tanpa syarat, akan lebih baik jika kita dapat mengungkap ini asalkan ada sesuatu yang serius untuk diungkap. Namun, itu karena kerja sama dari dinas intelijen Austria bahwa kami menerima informasi ini," kata Van der Bellen sambil menambahkan bahwa Austria menyediakan informasi mengenai terduga mata-mata bagi negara ketiga.
Pada 11 November, Paris akan menyelenggarakan peringatan yang menandai Gencatan Senjata yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, yang ditandatangani 100 tahun lalu. Selain itu, Paris Peace Forum akan dibuka di kemudian hari. Acara ini akan dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Austria Alexander Van der Bellen di antara para pemimpin dunia lainnya.
Terkait dengan hal itu, Van der Bellen menyatakan tidak ada agenda pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela kegiatan tersebut guna membahas masalah ini.
"Tidak. Pada saat ketika beberapa lusin kepala negara dan pemerintah berada di Paris, kami tidak dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan bilateral," jelas Van der Bellen yang disiarkan oleh stasiun radio Austria O-1.
Pada hari Jumat, otoritas Austria mengatakan bahwa lembaga penegak hukum negara itu sedang melakukan penyelidikan atas kasus seorang pensiunan kolonel Austria berusia 70 yang dicurigai bekerja untuk intelijen Rusia sejak 1990-an. Ia diduga telah memberikan Moskow informasi tentang angkatan udara Austria, sistem artileri, pejabat tinggi dan krisis migran. Jika pria itu dinyatakan bersalah, dia mungkin akan menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.
Menteri Luar Negeri Austria, Karin Kneissl, Sabtu kemarin mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan koleganya dari Rusia Sergei Lavrov. Hasilnya, Austria mengharapkan Rusia akan bekerja sama penuh atas kasus ini.
Menurut Kneissl, ia menolak tuduhan Rusia bahwa Austria melakukan diplomasi megafon dan mengatakan langkah-langkah pemerintah Austria didasarkan pada fakta-fakta yang jelas.
"Spionase adalah gangguan yang tidak dapat diterima dalam urusan domestik Austria," dia memperingatkan.
Sementara itu, setelah pembicaraan para menteri, Kementerian Luar Negeri Rusia menunjukkan bahwa Rusia menggarisbawahi tidak dapat diterimanya praktik, yang bertentangan dengan norma-norma komunikasi internasional, membuat tuduhan bebas-bukti publik.
Kementerian Luar Negeri Rusia menambahkan bahwa Kneissl mengklarifikasi motif di balik keputusan Wina dalam kasus ini dan juga menyatakan harapan bahwa langkah-langkah itu tidak akan mempengaruhi perkembangan kerja sama bilateral di masa depan.
"Penipuan ini (dugaan kasus spionase) harus diselidiki terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah itu mengandung sesuatu yang lain dari apa yang disebut cerita palsu, dalam hal ini kita akan mengambil tindakan yang sesuai," ujar Presiden Austria Alexander Van der Bellen ketika ditanya bagaimana hubungan akan berkembang antara Austria dan Rusia di belakang kasus ini.
"Sekarang, kita perlu menyelidiki apakah benar, jika dakwaan itu benar, dan jenis informasi apa yang dapat diakses oleh petugas itu - baik yang terkait dengan urusan nasional Austria atau beberapa pembicaraan lain, misalnya dengan NATO. Ini harus diklarifikasi. Pada saat ini, saya tidak dapat melihat alasan untuk mendramatisasi ini," imbuhnya seperti dikutip dari TASS, Minggu (11/11/2018).
Menurut Presiden Austria, akan lebih baik jika kegiatan yang diduga dilakukan oleh pensiunan militer itu diungkapkan oleh dinas intelijen Austria. Namun dalam kasus seperti ini, kerja sama dengan dinas intelijen negara sekutu sangat penting.
"Tanpa syarat, akan lebih baik jika kita dapat mengungkap ini asalkan ada sesuatu yang serius untuk diungkap. Namun, itu karena kerja sama dari dinas intelijen Austria bahwa kami menerima informasi ini," kata Van der Bellen sambil menambahkan bahwa Austria menyediakan informasi mengenai terduga mata-mata bagi negara ketiga.
Pada 11 November, Paris akan menyelenggarakan peringatan yang menandai Gencatan Senjata yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, yang ditandatangani 100 tahun lalu. Selain itu, Paris Peace Forum akan dibuka di kemudian hari. Acara ini akan dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Austria Alexander Van der Bellen di antara para pemimpin dunia lainnya.
Terkait dengan hal itu, Van der Bellen menyatakan tidak ada agenda pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela kegiatan tersebut guna membahas masalah ini.
"Tidak. Pada saat ketika beberapa lusin kepala negara dan pemerintah berada di Paris, kami tidak dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan bilateral," jelas Van der Bellen yang disiarkan oleh stasiun radio Austria O-1.
Pada hari Jumat, otoritas Austria mengatakan bahwa lembaga penegak hukum negara itu sedang melakukan penyelidikan atas kasus seorang pensiunan kolonel Austria berusia 70 yang dicurigai bekerja untuk intelijen Rusia sejak 1990-an. Ia diduga telah memberikan Moskow informasi tentang angkatan udara Austria, sistem artileri, pejabat tinggi dan krisis migran. Jika pria itu dinyatakan bersalah, dia mungkin akan menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.
Menteri Luar Negeri Austria, Karin Kneissl, Sabtu kemarin mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan koleganya dari Rusia Sergei Lavrov. Hasilnya, Austria mengharapkan Rusia akan bekerja sama penuh atas kasus ini.
Menurut Kneissl, ia menolak tuduhan Rusia bahwa Austria melakukan diplomasi megafon dan mengatakan langkah-langkah pemerintah Austria didasarkan pada fakta-fakta yang jelas.
"Spionase adalah gangguan yang tidak dapat diterima dalam urusan domestik Austria," dia memperingatkan.
Sementara itu, setelah pembicaraan para menteri, Kementerian Luar Negeri Rusia menunjukkan bahwa Rusia menggarisbawahi tidak dapat diterimanya praktik, yang bertentangan dengan norma-norma komunikasi internasional, membuat tuduhan bebas-bukti publik.
Kementerian Luar Negeri Rusia menambahkan bahwa Kneissl mengklarifikasi motif di balik keputusan Wina dalam kasus ini dan juga menyatakan harapan bahwa langkah-langkah itu tidak akan mempengaruhi perkembangan kerja sama bilateral di masa depan.
(ian)
