Korut Batalkan Pembicaraan Tangan Kanan Kim Jong-un dan Pompeo

NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengatakan Korea Utara (Korut) membatalkan pembicaraan denuklirisasi antara Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dan seorang pejabat senior Korea Utara.

Kendati demikian, Haley memastikan pertemuan antara kedua pemimpin negara, yakni Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un masih bisa berlangsung setelah 1 Januari 2019.

"Saya rasa tidak ada masalah besar untuk penundaan itu," katanya. "Saya telah berbicara dengan pemerintah dan pada dasarnya apa yang kami lihat adalah mereka menunda karena mereka belum siap," ujarnya, seperti dikutip Fox News, Jumat (9/11/2018).

Pejabat senior Korut yang semestinya bertemu Pompeo adalah Kim Yong Chol. Dia selama ini dianggap sebagai tangan kanan Kim Jong-un.

Pompeo dan Kim Yong Chol seharusnya bertemu di New York pada hari Kamis waktu setempat untuk membahas komitmen Pyongyang untuk melucuti senjata nuklirnya dan mengatur pertemuan puncak kedua antara Presiden Trump dan Kim Jong-un.

"Saya pikir pembicaraan akan dijadwalkan ulang," kata Haley tentang pertemuan Pompeo-Kim Yong Chol. "Dan itu tidak mengubah fakta bahwa pertemuan puncak itu masih dijadwalkan untuk presiden dan Kim yang akan bertemu setelah tahun pertama."

Haley berbicara kepada para wartawan menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diminta Rusia untuk membahas pengecualian dari sanksi AS terhadap Korea Utara.

"Kami telah memberi banyak 'wortel' hingga sekarang," katanya, menunjuk pertemuan puncak Kim-Trump di Singapura dan pertemuan lanjutan serta menghentikan latihan militer AS dan Korea Selatan.

Meskipun belum ada uji coba senjata nuklir atau rudal balistik oleh Korea Utara, Haley mengatakan pemerintah Pyongyang belum mengizinkan inspektur masuk ke fasilitas nuklir dan rudalnya.

"Kami tidak akan menyingkirkan 'tongkat' itu karena mereka belum melakukan apa pun untuk menjamin penghilangan sanksi," kata Haley.

Haley menuduh Rusia berusaha mendapatkan poin "brownies" dengan Korea Utara. "Saya pikir mereka juga hanya mencoba untuk terus maju dan berbicara tentang pencabutan sanksi karena mereka sudah curang," ujarnya.

Dia menuduh Rusia membuka pintu masuk bagi para pekerja Korea Utara dan menyediakan Pyongyang dengan minyak mentah, yang merupakan pelanggaran sanksi PBB. "Kami tahu mereka telah melakukan beberapa hal dengan aspek keuangan," imbuh dia.