Atas Desakan Rusia, DK PBB Bahas Sanksi Terhadap Korut
Atas Desakan Rusia, DK PBB Bahas Sanksi Terhadap Korut
A
A
A
NEW YORK - Rusia telah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadakan konsultasi tertutup terkait sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Hal itu dikatakan juru bicara resmi Misi Permanen Rusia di PBB, Fyodor Strzhizhovsky.
"Rusia meminta konsultasi mengenai topik sanksi terhadap Korea Utara selama konsultasi umum besok di Dewan Keamanan PBB. Pembicaraan akan diadakan tertutup," kata Strzhizhovsky seperti dilansir dari TASS, Kamis (8/11/2018).
Rusia dan China telah berulang kali mendukung keringanan bertahap sanksi PBB atas Korut.
Bulan Desember tahun lalu, DK PBB mengadopsi resolusi yang memberlakukan sanksi lebih keras terhadap Korut setelah uji coba rudal Pyongyang. Sanksi itu memberlakukan pembatasan baru penyediaan dan produk minyak serta menuntut semua negara mendeportasi tenaga kerja asal Korut dalam 24 bulan ke depan. Resolusi tersebut juga mempertimbangkan pembatasan pengiriman peralatan industri, alat berat dan transportasi ke Korut.
Permintaan konsultasi ini datang hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan krisis atas program nuklir Korut. Trump mengatakan ia berharap untuk bertemu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un, awal tahun depan namun ia tidak terburu-buru.
"Saya ingin mencabut sanksi, tetapi mereka harus responsif juga," kata Trump seperti dikutip dari France24.
"Rusia meminta konsultasi mengenai topik sanksi terhadap Korea Utara selama konsultasi umum besok di Dewan Keamanan PBB. Pembicaraan akan diadakan tertutup," kata Strzhizhovsky seperti dilansir dari TASS, Kamis (8/11/2018).
Rusia dan China telah berulang kali mendukung keringanan bertahap sanksi PBB atas Korut.
Bulan Desember tahun lalu, DK PBB mengadopsi resolusi yang memberlakukan sanksi lebih keras terhadap Korut setelah uji coba rudal Pyongyang. Sanksi itu memberlakukan pembatasan baru penyediaan dan produk minyak serta menuntut semua negara mendeportasi tenaga kerja asal Korut dalam 24 bulan ke depan. Resolusi tersebut juga mempertimbangkan pembatasan pengiriman peralatan industri, alat berat dan transportasi ke Korut.
Permintaan konsultasi ini datang hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan krisis atas program nuklir Korut. Trump mengatakan ia berharap untuk bertemu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un, awal tahun depan namun ia tidak terburu-buru.
"Saya ingin mencabut sanksi, tetapi mereka harus responsif juga," kata Trump seperti dikutip dari France24.
(ian)
Explore More