Kaledonia Baru Gelar Referendum Kemerdekaan dari Prancis
Minggu, 04 November 2018 - 15:36 WIB
Kaledonia Baru Gelar Referendum Kemerdekaan dari Prancis
A
A
A
NOUMEA - Kaledonia Baru, sebuah negara kepulauan di Pasifik, menggelar referendum kemerdekaan dari Prancis Minggu (4/11/2018). Referendum ini akan menentukan masa depan Kaledonia Baru, apakah menjadi negara merdeka atau tetap menjadi bagian dari Prancis.
Pemilih yang pergi ke tempat pemungutan suara akan diberikan pertanyaan: "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi merdeka?"
Referendum ini adalah bagian dari kesepakatan dua dekade lalu setelah kampanye kekerasan oleh separatis dari masyarakat adat Kanak.
Menurut ketentuan kesepakatan 1998, dalam hal tidak ada suara mutlak, dua referendum lanjutan tentang kemerdekaan masih dapat diadakan sebelum 2022.
Namun jika kelompok pro kemerdekaan keluar sebagai pemenang, wilayah itu akan menjadi wilayah Prancis pertama yang memisahkan diri sejak Djibouti (1977) dan Vanuatu (1980).
Kelompok pro-kemerdekaan sendiri telah mendesak para pemilih dari suku Kanak untuk membuang "belenggu pemerintah kolonial" di Paris. Namun, jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih akan menolak kemerdekaan.
Seperti dikutip dari BBC, sekitar 175.000 orang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di wilayah itu. Populasi suku Kanak sendiri di Kaledonia Baru mencapai 39,1%.
Sementara nasionalisme Prancis yang kuat di antara penduduk suku Eropa di wilayah itu - yang mencapai 27,1% dari populasi - dan para pengamat mengatakan bahkan beberapa orang suku Kanak juga memilih untuk tetap bersama Prancis.
Sedangkan sepertiga penduduk lainnya di Kaledonia Baru yang berjumlah 268.000 jiwa juga sebagian besar dikatakan menentang kemerdekaan.
Jumlah pemilih menjelang pemungutan suara akhir adalah 73,68% berbanding dengan 58,1% pada titik yang sama selama pemilihan lokal pada tahun 2014, kata para pejabat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron akan memberikan pidato di televisi terkait hasil referendum yang diharapkan akan selesai pada pukul 23:00 waktu setempat.
Selama kunjungan ke Ibu Kota Kaledonia Baru, Noumea, pada bulan Mei lalu, Macron mengatakan bahwa Prancis akan kurang indah tanpa Kaledonia Baru.
Kaledonia Baru memiliki deposit nikel yang besar, komponen vital dalam manufaktur elektronik, dan dilihat oleh Prancis sebagai aset politik dan ekonomi strategis di kawasan Pasifik.
Pulau-pulau terpencil itu menerima sekitar USD 1.5 miliar dari pemerintah Prancis setiap tahunnya.
Di parlemen Prancis, Kaledonia Baru diwakili oleh dua deputi dan dua senator.
Kongres ini memiliki kongres yang memilih seorang eksekutif dengan kekuasaan atas beberapa bidang kebijakan - terutama kebijakan kepolisian, pendidikan dan hukum setempat.
Prancis pertama kali mengklaim pulau-pulau itu pada tahun 1853 dan pernah menggunakannya sebagai koloni tahanan.
Pada 1980-an ada bentrokan antara pasukan Prancis dan pribumi Kanak.
Puncak dari konflik itu datang ketika separatis Kanak membunuh empat polisi Prancis dan mengambil 23 sandera lagi di sebuah gua. Serangan Prancis berikutnya menelan korban 19 orang suku Kanak dan dua tentara.
Pemilih yang pergi ke tempat pemungutan suara akan diberikan pertanyaan: "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi merdeka?"
Referendum ini adalah bagian dari kesepakatan dua dekade lalu setelah kampanye kekerasan oleh separatis dari masyarakat adat Kanak.
Menurut ketentuan kesepakatan 1998, dalam hal tidak ada suara mutlak, dua referendum lanjutan tentang kemerdekaan masih dapat diadakan sebelum 2022.
Namun jika kelompok pro kemerdekaan keluar sebagai pemenang, wilayah itu akan menjadi wilayah Prancis pertama yang memisahkan diri sejak Djibouti (1977) dan Vanuatu (1980).
Kelompok pro-kemerdekaan sendiri telah mendesak para pemilih dari suku Kanak untuk membuang "belenggu pemerintah kolonial" di Paris. Namun, jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih akan menolak kemerdekaan.
Seperti dikutip dari BBC, sekitar 175.000 orang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di wilayah itu. Populasi suku Kanak sendiri di Kaledonia Baru mencapai 39,1%.
Sementara nasionalisme Prancis yang kuat di antara penduduk suku Eropa di wilayah itu - yang mencapai 27,1% dari populasi - dan para pengamat mengatakan bahkan beberapa orang suku Kanak juga memilih untuk tetap bersama Prancis.
Sedangkan sepertiga penduduk lainnya di Kaledonia Baru yang berjumlah 268.000 jiwa juga sebagian besar dikatakan menentang kemerdekaan.
Jumlah pemilih menjelang pemungutan suara akhir adalah 73,68% berbanding dengan 58,1% pada titik yang sama selama pemilihan lokal pada tahun 2014, kata para pejabat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron akan memberikan pidato di televisi terkait hasil referendum yang diharapkan akan selesai pada pukul 23:00 waktu setempat.
Selama kunjungan ke Ibu Kota Kaledonia Baru, Noumea, pada bulan Mei lalu, Macron mengatakan bahwa Prancis akan kurang indah tanpa Kaledonia Baru.
Kaledonia Baru memiliki deposit nikel yang besar, komponen vital dalam manufaktur elektronik, dan dilihat oleh Prancis sebagai aset politik dan ekonomi strategis di kawasan Pasifik.
Pulau-pulau terpencil itu menerima sekitar USD 1.5 miliar dari pemerintah Prancis setiap tahunnya.
Di parlemen Prancis, Kaledonia Baru diwakili oleh dua deputi dan dua senator.
Kongres ini memiliki kongres yang memilih seorang eksekutif dengan kekuasaan atas beberapa bidang kebijakan - terutama kebijakan kepolisian, pendidikan dan hukum setempat.
Prancis pertama kali mengklaim pulau-pulau itu pada tahun 1853 dan pernah menggunakannya sebagai koloni tahanan.
Pada 1980-an ada bentrokan antara pasukan Prancis dan pribumi Kanak.
Puncak dari konflik itu datang ketika separatis Kanak membunuh empat polisi Prancis dan mengambil 23 sandera lagi di sebuah gua. Serangan Prancis berikutnya menelan korban 19 orang suku Kanak dan dua tentara.
(ian)
