Prancis Kirim Kapal Induk Nuklir ke Samudra Hindia 2019
Sabtu, 20 Oktober 2018 - 03:41 WIB
Prancis Kirim Kapal Induk Nuklir ke Samudra Hindia 2019
A
A
A
MARSEILLE - Prancis siap mengirim kapal induk bertenaga nuklir, Charles de Gaule, ke Samudra Hindia tahun depan. Langkah itu untuk membela kebebasan navigasi pada saat dominasi China meningkat di perairan Laut China Selatan yang disengketakan.
Kapal induk tersebut saat ini berada di pelabuhannya di selatan Toulon untuk menjalani renovasi. Menteri Pertahanan Florence Parly, pada hari Jumat (19/10/2018), mengatakan kapal tersebut harus siap berlayar ke Samudra Hindia awal 2019.
"Prancis selalu berdiri di garis depan dalam membela hak kebebasan navigasi yang tak teralienasi di perairan internasional," kata Parly kepada koran La Provence, yang dikutip Sabtu (20/10/2018).
"Setiap kali ada pelanggaran prinsip dasar hukum internasional ini, seperti yang saat ini terjadi di (Laut) China Selatan, kami akan menunjukkan kebebasan kami untuk bertindak dan berlayar di perairan seperti itu," ujarnya.
Pada bulan Mei, kapal induk Prancis, Dixmude, berlayar di Laut China Selatan, sedangkan skuadron udara Prancis terbang di atas wilayah tersebut pada bulan Agustus.
Ppada bulan Mei, Presiden Prancis Emmanuel Macron, saat dalam perjalanan ke Australia, mengatakan bahwa tidak ada negara yang diizinkan untuk mendominasi wilayah tersebut.
Menurut Macron, Prancis, Australia dan India memiliki tanggung jawab untuk melindungi kawasan itu dari "hegemoni", sebuah referensi sindiran untuk China.
Prancis diketahui memiliki sejumlah pulau di Samudra Pasifik. Namun, negara tersebut tidak terlibat sengketa di kawasan Laut China Selatan. Negara-negara yang bersengketa atas wilayah Laut China Selatan adalah China, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan.
Kapal induk tersebut saat ini berada di pelabuhannya di selatan Toulon untuk menjalani renovasi. Menteri Pertahanan Florence Parly, pada hari Jumat (19/10/2018), mengatakan kapal tersebut harus siap berlayar ke Samudra Hindia awal 2019.
"Prancis selalu berdiri di garis depan dalam membela hak kebebasan navigasi yang tak teralienasi di perairan internasional," kata Parly kepada koran La Provence, yang dikutip Sabtu (20/10/2018).
"Setiap kali ada pelanggaran prinsip dasar hukum internasional ini, seperti yang saat ini terjadi di (Laut) China Selatan, kami akan menunjukkan kebebasan kami untuk bertindak dan berlayar di perairan seperti itu," ujarnya.
Pada bulan Mei, kapal induk Prancis, Dixmude, berlayar di Laut China Selatan, sedangkan skuadron udara Prancis terbang di atas wilayah tersebut pada bulan Agustus.
Ppada bulan Mei, Presiden Prancis Emmanuel Macron, saat dalam perjalanan ke Australia, mengatakan bahwa tidak ada negara yang diizinkan untuk mendominasi wilayah tersebut.
Menurut Macron, Prancis, Australia dan India memiliki tanggung jawab untuk melindungi kawasan itu dari "hegemoni", sebuah referensi sindiran untuk China.
Prancis diketahui memiliki sejumlah pulau di Samudra Pasifik. Namun, negara tersebut tidak terlibat sengketa di kawasan Laut China Selatan. Negara-negara yang bersengketa atas wilayah Laut China Selatan adalah China, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan.
(mas)
