Australia Kirim Kapal Perang ke Laut China Timur

Jum'at, 12 Oktober 2018 - 16:09 WIB
Australia Kirim Kapal...
Australia Kirim Kapal Perang ke Laut China Timur
A A A
CANBERRA - Australia mengirim sebuah kapal perang dengan rudal terpandu ke Laut China Timur. Kapal frigat tersebut akan bergabung dengan pesawat pengintai yang membantu menegakkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut).

Misi militer Canberra selama ini adalah mendeteksi setiap kapal ilegal yang memasok barang ke Pyongyang selama rezim pemerintah Kim Jong-un terkena sanksi internasional. Kepala Operasi Pasukan Pertahanan Australia, Marsekal Mel Hupfeld, mengatakan misi mendeteksi kapal ilegal yang mengirim barang ke Korut seperti "mencari jarum di tumpukan jerami".

Dia mengatakan sejauh ini aset pertahanan Australia telah melihat "sejumlah kecil" insiden yang mungkin dipertanyakan, tetapi analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengonfirmasi sifat dari kegiatan tersebut.

Hupfeld mengatakan bahwa kapal perang akan didukung oleh dua pesawat pengintai Orion AP-3C Australia yang sudah berbasis di Jepang.

"Terlepas dari berkurangnya ketegangan di Semenanjung Korea, Pyongyang melanjutkan program senjata nuklir dan rudal balistiknya yang menyimpang dari resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Hupfeld dalam briefing di Canberra, Jumat (12/10/2018), seperti dikutip AP.

Hupfeld mengatakan Australia akan bekerja sama dengan Jepang, Amerika Serikat, Kanada dan Korea Selatan untuk memberlakukan sanksi terhadap Korut.

Dia mengakui bahwa mendeteksi pengiriman barang antar-kapal, dari banyak transaksi, di Laut China Timur merupakan pekerjaan sulit.

"Tidak hanya ada perdagangan legal dalam jumlah besar yang terjadi di wilayah itu melalui pengiriman antar-kapal, tetapi juga dibutuhkan untuk mendapatkan visi yang tepat dari kegiatan tersebut," katanya.

"Ini tentang mengkarakterisasi ruang sehingga kami dapat memahami apa yang legal dan apa yang bertentangan dengan sanksi yang telah diberlakukan terhadap Korea Utara," imbuh dia.

Hupfield menegaskan hanya kehadiran kapal perang Australia bisa dipandang sebagai alat pencegah. "Sebuah pesawat terbang di atasnya tidak dapat menghentikan terjadinya sesuatu," katanya.

"Tetapi dengan menelepon radio dan kehadiran kapal di sana, setidaknya kita bisa melihat dan melihat lebih dekat untuk memantau," ujarnya.

"Ada kendala ketat tentang seberapa dekat dan apa yang bisa kami lakukan. Ini tentang berada di sana dan melihat apa yang terjadi."

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendorong sekutu-sekutu Washington untuk mempertahankan sanksi terhadap Pyongyang sebagai bagian dari apa yang pemerintahannya sebut sebagai kampanye "tekanan maksimum" terhadap pemerintah yang dipimpin Kim Jong-un.
(mas)
Berita Terkait
Disaksikan Kim Jong...
Disaksikan Kim Jong Un, Begini Dahsyatnya Kekuatan Artileri Militer Korea Utara
Lagi, Korut Uji Tembak...
Lagi, Korut Uji Tembak 2 Rudal Balistik ke Laut Timur
Korea Utara Tembakkan...
Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Timur
Korea Selatan Krisis...
Korea Selatan Krisis Politik, Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik
Korea Utara Tembakkan...
Korea Utara Tembakkan 2 Rudal Balistik ke Laut Jepang
Wapres AS akan ke Korsel,...
Wapres AS akan ke Korsel, Korut Tembakan Rudal Balistik
Berita Terkini
3 Fakta Penembakan Bayi...
3 Fakta Penembakan Bayi Palestina Berusia 7 Bulan oleh Tentara Israel
1 jam yang lalu
Selalu Jadi Target Iran,...
Selalu Jadi Target Iran, Kuwait Beli Senjata Anti-Drone Senilai Rp36 Triliun dari AS
3 jam yang lalu
140 Drone Ukraina Hajar...
140 Drone Ukraina Hajar St Petersburg, Rusia: Serangan Ini Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
3 jam yang lalu
Putin Klaim Tak Melihat...
Putin Klaim Tak Melihat Adanya Provokasi dari Iran
5 jam yang lalu
Hanya Karena Dukung...
Hanya Karena Dukung Iran, Presenter TV Cantik Kuwait Ini Dijatuhi Hukuman Penjara
6 jam yang lalu
Negara Anggota NATO...
Negara Anggota NATO Ini Mengalami Kemandulan Kemampuan Militer Terburuk
7 jam yang lalu
Infografis
Korea Utara Pamerkan...
Korea Utara Pamerkan Kapal Perang Perusak Berbobot 5 Ribu Ton
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved