Strategi AS di Afghanistan Telah Gagal
Minggu, 07 Oktober 2018 - 14:13 WIB
Strategi AS di Afghanistan Telah Gagal
A
A
A
KABUL - Strategi baru Amerika Serikat terhapa Afghanistan dan Asia Selatan telah gagal serta masih ada ketidakstabilan di Afghanistan. Hal itu dikatakan oleh mantan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Rangin Dadfar Spanta.
"Kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah penting di negara ini telah berakhir. Kita dapat mengatakan bahwa strategi AS dikalahkan," kata Spanta.
"Strategi presiden AS (Donald Trump) tidak meninggalkan dampak positif pada situasi keamanan di negara tersebut, dan masih ada ketidakstabilan di Afghanistan," imbuhnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (7/10/2018).
Spanta melanjutkan dengan mengatakan bahwa penting bagi pemerintah Afghanistan untuk memperluas wilayah yang dikuasai dan menerapkan aturan hukum di wilayah-wilayah ini. Namun sekarang ada lebih banyak masalah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menyinggung klaim sembilan pangkalan AS di Afghanistan, ia berkata: “Situasi pangkalan militer didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani antara Washington dan Kabul. Basis-basis ini diberikan untuk penggunaan AS. Jadi, baik Afghanistan maupun AS harus mematuhi kewajiban mereka.”
Mantan penasihat keamanan nasional ini mengatakan esensi dari masalah ini adalah bahwa Washington tidak menepati komitmennya ke Afghanistan.
"Untuk alasan ini, kita perlu meninjau perjanjian keamanan dengan Washington untuk implementasi yang lebih baik dari perjanjian dan pemenuhan janji-janji AS," tuturnya.
Pada tahun 2014, Kabul menandatangani Perjanjian Keamanan Bilateral (BSA) dengan Washington yang bertujuan untuk menangani kehadiran AS setelah akhir misi tempurnya pada tahun yang sama.
Baru-baru ini, Afghanistan telah mempertimbangkan peninjauan kembali BSA atas dugaan kegagalan AS untuk menghadang meningkatnya kekerasan dan serentetan serangan Taliban.
Sementara itu, terkait pembicaraan damai dengan Taliban, Spanta mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan.
"Baik pemerintah Kabul dan Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan mengakui (ini) beberapa hari sebelumnya," katanya, menambahkan bahwa adalah kekuatan asing seperti AS, Rusia dan negara-negara Asia Tengah, yang membentuk dialog dengan Taliban.
"Orang-orang Afghanistan, meski menjadi pemilik tanah, tidak ambil bagian dalam pembicaraan damai," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa Zalmay Khalilzad, utusan khusus AS yang baru untuk Afghanistan, dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pembicaraan antara Afghanistan dan Taliban daripada mantan diplomat, yang tidak cukup mengenal negara itu.
Ia juga menyinggung masalah perselisihan antara Afghanistan dan Pakistan. Ia mengingatkan Turki untuk memainkan peran mediator antara kedua negara.
“Dengan mempertimbangkan hubungan persahabatan dan persaudaraan Turki dengan kedua negara, saya percaya bahwa Turki akan memainkan peran mediator yang sangat positif dan berharga di masa depan,” katanya.
"Kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah penting di negara ini telah berakhir. Kita dapat mengatakan bahwa strategi AS dikalahkan," kata Spanta.
"Strategi presiden AS (Donald Trump) tidak meninggalkan dampak positif pada situasi keamanan di negara tersebut, dan masih ada ketidakstabilan di Afghanistan," imbuhnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (7/10/2018).
Spanta melanjutkan dengan mengatakan bahwa penting bagi pemerintah Afghanistan untuk memperluas wilayah yang dikuasai dan menerapkan aturan hukum di wilayah-wilayah ini. Namun sekarang ada lebih banyak masalah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menyinggung klaim sembilan pangkalan AS di Afghanistan, ia berkata: “Situasi pangkalan militer didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani antara Washington dan Kabul. Basis-basis ini diberikan untuk penggunaan AS. Jadi, baik Afghanistan maupun AS harus mematuhi kewajiban mereka.”
Mantan penasihat keamanan nasional ini mengatakan esensi dari masalah ini adalah bahwa Washington tidak menepati komitmennya ke Afghanistan.
"Untuk alasan ini, kita perlu meninjau perjanjian keamanan dengan Washington untuk implementasi yang lebih baik dari perjanjian dan pemenuhan janji-janji AS," tuturnya.
Pada tahun 2014, Kabul menandatangani Perjanjian Keamanan Bilateral (BSA) dengan Washington yang bertujuan untuk menangani kehadiran AS setelah akhir misi tempurnya pada tahun yang sama.
Baru-baru ini, Afghanistan telah mempertimbangkan peninjauan kembali BSA atas dugaan kegagalan AS untuk menghadang meningkatnya kekerasan dan serentetan serangan Taliban.
Sementara itu, terkait pembicaraan damai dengan Taliban, Spanta mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan.
"Baik pemerintah Kabul dan Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan mengakui (ini) beberapa hari sebelumnya," katanya, menambahkan bahwa adalah kekuatan asing seperti AS, Rusia dan negara-negara Asia Tengah, yang membentuk dialog dengan Taliban.
"Orang-orang Afghanistan, meski menjadi pemilik tanah, tidak ambil bagian dalam pembicaraan damai," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa Zalmay Khalilzad, utusan khusus AS yang baru untuk Afghanistan, dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pembicaraan antara Afghanistan dan Taliban daripada mantan diplomat, yang tidak cukup mengenal negara itu.
Ia juga menyinggung masalah perselisihan antara Afghanistan dan Pakistan. Ia mengingatkan Turki untuk memainkan peran mediator antara kedua negara.
“Dengan mempertimbangkan hubungan persahabatan dan persaudaraan Turki dengan kedua negara, saya percaya bahwa Turki akan memainkan peran mediator yang sangat positif dan berharga di masa depan,” katanya.
(ian)
